facebooklogocolour

Cabai PetaniLagi dan lagi, petani jadi bulan-bulanan pasar bebas. Kali ini yang kena adalah petani cabai. Harga cabai anjlok, sampai kisaran Rp 6000-10.000 per kg. Sebelumnya harga saat tinggi selama Februari-Maret 2017, mencapai Rp 140.000-160.000 per kg, dan kini menukik sampai titik terendah.

Dengan harga hanya berkisar Rp 6.000 per kg, petani cabai merugi jutaan sampai puluhan juta. Ongkos produksi jauh melebihi harga jual yang rendah itu. Contohnya, seorang petani cabai rawit merah di Klaten, Jateng, memberitahu bahwa  untuk lahan seluas setengah hektar, ia harus mengeluarkan modal setidaknya Rp 50 juta. Uang ini untuk mengolah lahan, membeli bibit, pupuk, dan membayar upah pekerja. Dari lahan setengah hektar itu, bisa tertanam 8.000 pohon yang bisa dipanen cabai 3-4 ton. Jadi untuk tiap kilogram cabai petani harus mengeluarkan ongkos produksi sebesar Rp 12.500-16.700. Harga jual hari ini jelas tidak menutupi dan petani merugi besar. Cabai yang rentan rusak dan sarana penyimpanannya terbatas berarti petani mau tak mau harus segera menjual hasil panennya, bahkan dengan harga yang merugi.

Kemalangan yang menimpa petani cabai ini adalah hasil logis dari pasar bebas. Ketika harga cabai melambung tinggi pada awal tahun ini, ini mendorong banyak petani beramai-ramai menanam cabai. Panen menjadi berlimpah, jauh di atas permintaan yang ada, sehingga harga anjlok. “Karena banyak yang tanam cabai, dulu itu kan cabai rawit itu sampai Rp 100.000/kg ke atas, jadi harga itu bikin petani ramai-ramai tanam cabai. Tapi tidak ada yang kontrol, akhirnya panen banyak, harga jatuh. Harga cabai turun kayak sekarang ya karena rame-rame itu," jelas Sukoco, ketua Asosiasi Agribisnis Cabai Jawa Timur.

Dalam pasar bebas, dengan hukum suplai dan permintaannya, harga akan terkoreksi. Setelah harga yang anjlok ini, petani tidak akan menanam cabai lagi, sehingga jumlah panen menurun. Permintaan akan melampaui suplai dan dengan demikian harga akan naik kembali. Dengan kalkulasi kepala dingin ini, kita bisa mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja karena pasar akan selalu mengoreksi harga. Akan tetapi yang menanggung beban koreksi harga ini adalah petani cabai kecil, yang diombang-ambing oleh harga yang naik turun.

Sementara di sisi lain perusahaan-perusahaan besar yang menyediakan pupuk dan berbagai alat serta kebutuhan pertanian untuk petani cabai tidak terpengaruh. Mereka punya modal besar – serta kapasitas produksi, distribusi dan sarana penyimpanan yang besar – yang membuat mereka tahan pada pergolakan harga komoditas pertanian. Dari keseluruhan mata rantai produksi pertanian, mayoritas petani kecil-lah yang menanggung konsekuensi pasar bebas.

Program-program pemerintah untuk menstabilkan harga tidak efektif. Berbagai skema telah ditawarkan untuk menanggulangi fluktuasi harga yang merugikan petani kecil, tetapi hasilnya nol besar.

Yang dibutuhkan adalah sebuah program ekonomi terencana. Pasar bebas tidak boleh lagi dibiarkan dengan bebas mendikte nasib petani. Pemerintah harus mengkoordinasi produksi cabai serta komoditas-komoditas pertanian lainnya, sehingga tingkat produksi tidak lagi terombang-ambing, dengan harga melambung tinggi di satu saat dan lalu terhempas jatuh ke bawah di saat yang lain. Salah satu kebijakan yang bisa – dan biasa – dilakukan adalah kontrol harga. Tetapi tidak cukup hanya dengan kontrol harga saja, karena kontrol harga di bawah sistem ekonomi yang keseluruhan bersifat kapitalis (dominasi swasta dan pasar) dapat menciptakan distorsi. Kontrol harga harus disertai dengan kontrol terhadap tuas-tuas perekonomian penting, terutama yang berhubungan dengan rantai produksi pertanian. Kita tidak bisa mengontrol apa yang tidak kita miliki, dan ini berarti nasionalisasi agribisnis-agribisnis besar, pabrik pupuk, perbankan, dsb, yakni semua mata rantai penting industri pertanian. Tanah-tanah para tani kecil tidak perlu dinasionalisasi, tetapi harus dilindungi terutama dari rongrongan penyerobotan tanah.

Sementara koperasi-koperasi tani atau pertanian-pertanian kolektif  bisa mulai diorganisir, dimana petani-petani kecil bisa memasukinya dengan sukarela.Hanya dengan peralihan secara sistematis dari pertanian perorangan ke pertanian kolektif maka perencanaan ekonomi nasional bisa dilaksanakan. Produksi dan distribusi komoditas pertanian bisa diatur agar tidak terjadi kekurangan atau overproduksi. Kaum tani membutuhkan program ekonomi sosialis terencana, bukan program-program tambal sulam selama ini. Dengan demikian tidak perlu lagi petani dan rakyat konsumen terombang-ambing oleh fluktuasi harga yang disebabkan oleh pasar bebas. Tidak perlu lagi kita dengarkan nasihat bodoh dari Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita untuk “menanam sendiri cabai di perkarangan rumah” kalau harga cabai mahal.