Antonio Gramsci, seorang Marxis dan pendiri Partai Komunis Italia, berkata-kata tentang hegemoni sebagai “perangkat lunak” yang dimiliki klas penguasa untuk melanggengkan kekuasaan mereka. Hegemoni, menurut Gramsci, adalah “kepemimpinan moral dan intelektual”. Melalui agama, pendidikan, surat kabar, dan sebagainya, para produsen ideologis klas penguasa membentuk sentiment moral dan cara berpikir klas yang dikuasai. Dengan demikian klas yang dikuasai, yakni klas buruh dan rakyat pekerja lainnya, menerima begitu saja nilai-nilai moral, sistem pemaknaan, dan logika burjuasi alias klas penguasa. Pada gilirannya, rakyat pekerja tidak mempertanyakan keabsahan kekuasaan burjuasi. Tentu saja Gramsci benar. Tapi kapitalis media memperlihatkan satu prestasi lagi dari klas penguasa: memasukkan rakyat pekerja ke dalam dunia khayal, dan dengan jalan itu menjinakkan rakyat pekerja dan menangguk keuntungan besar dari mereka.
Sering kita mendengar perdebatan di antara aktivis buruh mengenai tuntutan politik di dalam gerakan buruh. Di satu pihak, ada mereka yang mengatakan bahwa gerakan buruh tidak boleh dimasuki tuntutan politik karena buruh tidak paham ini. Sementara, di lain pihak, ada mereka yang mendorong agar gerakan buruh mengadopsi tuntutan politik di dalam perjuangannya. Tuntutan ekonomi atau tuntutan politik? Begitu kiranya pertanyaan yang diajukan.
Upah adalah biaya untuk memproduksi buruh itu sendiri. Buruh menempati posisi dimana dia sama seperti bahan mentah untuk produksi. Dia adalah seperti mesin yang mana si kapitalis harus memperhitungkan masa keausan dari mesin dan menetapkan sekian rupiah untuk menjaga supaya mesin dapat diperbaiki dan diganti jika mesin itu sudah rusak dan sebagainya.
Wahai, alangkah gembiranya temanku, Si Godam. Ia baru saja menerima gaji pertamanya. Disebutkannya sejumlah angka. Beberapa ratus ribu rupiah. Habis mandi lekas-lekas ia menemuiku dan mengajakku jajan mie ayam di warung Somad. Aku berjingkat senang, namun tak ayal tercenung pula. Gaji, atau upah. Tiada beda. Itu adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh si kapitalis kepada buruhnya untuk waktu kerja tertentu. Dengan jalan itu si kapitalis telah membeli tenaga-kerja sang buruh. Termasuk Si Godam, temanku itu.
Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan Upah Minimum Kota (UMK), 2 sebutan ini begitu dekat di telinga dalam 2 bulan terakhir, mungkin juga dekat di hati, khususnya bagi para buruh yang tengah berharap-harap cemas upahnya bisa naik dan hidupnya betul-betul bisa layak. Ya, beberapa waktu lalu, UMK untuk 2012 memang telah di-dok, disahkan, juga, diselingi demontrasi ribuan buruh di kota-kota yang meradang karena upah baru tak juga mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka, bahkan untuk ukuran seorang buruh lajang. Memang, wajar jika buruh tak pernah benar-benar puas, apalagi untuk merasa upahnya cukup untuk menjalani hidup layak.
Tahun baru selalu mengedepankan satu pertanyaan yang sama pada semua buruh: berapa upah minimum tahun ini? Nasib jutaan buruh terikat oleh pertanyaan ini. Setiap tahun pula serikat-serikat buruh dan organisasi-organisasi kiri disibukkan dengan perjuangan meningkatkan UMR. Di penghujung tahun 2011 kemarin kita saksikan puluhan ribu buruh turun ke jalan dan mogok untuk menuntut kenaikan upah.
Tanpa menyangkali penghormatan kita kepada Sondang Hutagalung, perlulah kita selaku kaum Sosialis menyadari bahwa heroisme pasifistik saudara kita itu jauh dari memadai. Namun heroisme pacifistik saudara kita ini sudah sepatutnya menghadirkan sense of urgency dalam diri dan organisasi perjuangan kita: kita harus bekerja lebih keras dalam menggugah dan membangun kesadaran massa rakyat-pekerja, meningkatkan kerja-kerja pengorganisasian kita, dan terus mendidik diri dengan tradisi, program, metode, dan organisasi Sosialis yang sejati.
Kalau agama adalah keluh kesah dari makhluk tertindas dan jantung-hati dari dunia yang kejam, maka fundamentalisme agama – dan terorismenya – adalah raungan membabi buta dari makhluk tertindas yang sudah menemui jalan buntu. Hanya sosialisme yang bisa membuka jalan buntu tersebut.
Perlawanan buruh Freeport terhadap korporasinya, dan rakyat Papua (dengan front politiknya, Papua Merdeka) terhadap pemerintah Indonesia telah mengambil bentuk perjuangan kelas. Isu perlawanan buruh Freeport tidak boleh berhenti pada isu ekonomik normatif semata, tetapi harus berlanjut menuju isu-isu politik: hak kemerdekaan dan pengambilalihan pabrik oleh buruh sebagai wujud nyata merebut kembali kekayaan tanah papua ke tangan rakyat pekerja Papua.
Para ahli politik sering mengatakan bahwa “demokrasi” yang ada sekarang ini adalah sistem politik yang paling “demokratis”. “Anda diberi hak untuk memilih,” katanya. “Anda diberi kebebasan untuk berbicara dan berorganisasi. Jika anda ingin mengubah sesuatu, siapapun anda, boleh ‘duduk’ di kursi parlemen.” Tetapi, ternyata, pada kenyataannya, tidak semudah itu. Semua yang diucapkan itu sangat sulit ketika dipraktekkan oleh rakyat jelata. Biayanya sangat besar. Jika ingin “duduk” di parlemen – atau untuk menjadi seorang kepala daerah – haruslah memiliki uang yang jumlahnya milyaran.
Antonio Gramsci, seorang Marxis dan pendiri Partai Komunis Italia, berkata-kata tentang hegemoni sebagai “perangkat lunak” yang dimiliki klas penguasa untuk melanggengkan kekuasaan mereka. Hegemoni, menurut Gramsci, adalah “kepemimpinan moral dan intelektual”. Melalui agama, pendidikan, surat kabar, dan sebagainya, para produsen ideologis klas penguasa membentuk sentiment moral dan cara berpikir klas yang dikuasai. Dengan demikian klas yang dikuasai, yakni klas buruh dan rakyat pekerja lainnya, menerima begitu saja nilai-nilai moral, sistem pemaknaan, dan logika burjuasi alias klas penguasa. Pada gilirannya, rakyat pekerja tidak mempertanyakan keabsahan kekuasaan burjuasi. Tentu saja Gramsci benar. Tapi kapitalis media memperlihatkan satu prestasi lagi dari klas penguasa: memasukkan rakyat pekerja ke dalam dunia khayal, dan dengan jalan itu menjinakkan rakyat pekerja dan menangguk keuntungan besar dari mereka.
Sering kita mendengar perdebatan di antara aktivis buruh mengenai tuntutan politik di dalam gerakan buruh. Di satu pihak, ada mereka yang mengatakan bahwa gerakan buruh tidak boleh dimasuki tuntutan politik karena buruh tidak paham ini. Sementara, di lain pihak, ada mereka yang mendorong agar gerakan buruh mengadopsi tuntutan politik di dalam perjuangannya. Tuntutan ekonomi atau tuntutan politik? Begitu kiranya pertanyaan yang diajukan.
Upah adalah biaya untuk memproduksi buruh itu sendiri. Buruh menempati posisi dimana dia sama seperti bahan mentah untuk produksi. Dia adalah seperti mesin yang mana si kapitalis harus memperhitungkan masa keausan dari mesin dan menetapkan sekian rupiah untuk menjaga supaya mesin dapat diperbaiki dan diganti jika mesin itu sudah rusak dan sebagainya.
Wahai, alangkah gembiranya temanku, Si Godam. Ia baru saja menerima gaji pertamanya. Disebutkannya sejumlah angka. Beberapa ratus ribu rupiah. Habis mandi lekas-lekas ia menemuiku dan mengajakku jajan mie ayam di warung Somad. Aku berjingkat senang, namun tak ayal tercenung pula. Gaji, atau upah. Tiada beda. Itu adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh si kapitalis kepada buruhnya untuk waktu kerja tertentu. Dengan jalan itu si kapitalis telah membeli tenaga-kerja sang buruh. Termasuk Si Godam, temanku itu.
Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan Upah Minimum Kota (UMK), 2 sebutan ini begitu dekat di telinga dalam 2 bulan terakhir, mungkin juga dekat di hati, khususnya bagi para buruh yang tengah berharap-harap cemas upahnya bisa naik dan hidupnya betul-betul bisa layak. Ya, beberapa waktu lalu, UMK untuk 2012 memang telah di-dok, disahkan, juga, diselingi demontrasi ribuan buruh di kota-kota yang meradang karena upah baru tak juga mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka, bahkan untuk ukuran seorang buruh lajang. Memang, wajar jika buruh tak pernah benar-benar puas, apalagi untuk merasa upahnya cukup untuk menjalani hidup layak.
Tahun baru selalu mengedepankan satu pertanyaan yang sama pada semua buruh: berapa upah minimum tahun ini? Nasib jutaan buruh terikat oleh pertanyaan ini. Setiap tahun pula serikat-serikat buruh dan organisasi-organisasi kiri disibukkan dengan perjuangan meningkatkan UMR. Di penghujung tahun 2011 kemarin kita saksikan puluhan ribu buruh turun ke jalan dan mogok untuk menuntut kenaikan upah.
Tanpa menyangkali penghormatan kita kepada Sondang Hutagalung, perlulah kita selaku kaum Sosialis menyadari bahwa heroisme pasifistik saudara kita itu jauh dari memadai. Namun heroisme pacifistik saudara kita ini sudah sepatutnya menghadirkan sense of urgency dalam diri dan organisasi perjuangan kita: kita harus bekerja lebih keras dalam menggugah dan membangun kesadaran massa rakyat-pekerja, meningkatkan kerja-kerja pengorganisasian kita, dan terus mendidik diri dengan tradisi, program, metode, dan organisasi Sosialis yang sejati.
Kalau agama adalah keluh kesah dari makhluk tertindas dan jantung-hati dari dunia yang kejam, maka fundamentalisme agama – dan terorismenya – adalah raungan membabi buta dari makhluk tertindas yang sudah menemui jalan buntu. Hanya sosialisme yang bisa membuka jalan buntu tersebut.
Perlawanan buruh Freeport terhadap korporasinya, dan rakyat Papua (dengan front politiknya, Papua Merdeka) terhadap pemerintah Indonesia telah mengambil bentuk perjuangan kelas. Isu perlawanan buruh Freeport tidak boleh berhenti pada isu ekonomik normatif semata, tetapi harus berlanjut menuju isu-isu politik: hak kemerdekaan dan pengambilalihan pabrik oleh buruh sebagai wujud nyata merebut kembali kekayaan tanah papua ke tangan rakyat pekerja Papua.
Para ahli politik sering mengatakan bahwa “demokrasi” yang ada sekarang ini adalah sistem politik yang paling “demokratis”. “Anda diberi hak untuk memilih,” katanya. “Anda diberi kebebasan untuk berbicara dan berorganisasi. Jika anda ingin mengubah sesuatu, siapapun anda, boleh ‘duduk’ di kursi parlemen.” Tetapi, ternyata, pada kenyataannya, tidak semudah itu. Semua yang diucapkan itu sangat sulit ketika dipraktekkan oleh rakyat jelata. Biayanya sangat besar. Jika ingin “duduk” di parlemen – atau untuk menjadi seorang kepala daerah – haruslah memiliki uang yang jumlahnya milyaran.
