Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Dokumen Perspesktif Nasional untuk Kongres Militan 2010

 

Perspektif Indonesia: Sebuah Estimasi Pertama

1.            Analisa dan perspektif Marxis untuk ekonomi dan politik Indonesia masihlah cukup terbatas untuk sebuah bangsa yang berpopulasi keempat terbesar di dunia, sebuah bangsa dengan jumlah penduduk Muslim terbesar, dan yang paling dominan di Asia Tenggara. Kurangnya analisa semacam ini dapat dirunut kembali ke kekalahan historis dari gerakan kelas pekerja Indonesia pada tahun 1965, yang dapat dibilang sebesar kekalahan kelas pekerja Jerman ketika Nazi berkuasa.

2.            Dengan bangkitnya kembali Marxisme di Indonesia, sebuah perspektif ekonomi dan politik dari lensa Marxis telah menjadi satu prioritas. Dari sebuah perspektif yang tepat akan mengalir sebuah aksi yang tepat yang mampu membawa emansipasi kelas pekerja Indonesia dan lapisan masyarakat tertindas lainnya: kaum tani miskin, nelayan, dan kamu miskin kota. Dokumen ini bukanlah sebuah usaha yang pertama untuk mengformulasikan perspektif semacam itu, dan ia tidak akan menjadi yang terakhir, terutama dengan dunia penuh gejolak yang sedang kita alami. Ia akan menjadi sebuah estimasi pertama darimana kita bisa meraih pemahaman akan apa yang perlu dilakukan.

3.            Terlebih lagi, seorang revolusioner yang serius mendefinisikan tugasnya dari sudut pandang internasional, bukan karena nilai internasionalisme yang sentimental tetapi karena kenyataan bahwa kapitalisme adalah internasional. Walaupun untuk alasan-alasan praktikal kaum buruh harus mengorganisir diri mereka sebagai sebuah kelas dengan negerinya sendiri sebagai panggung perjuangan yang segera, isi sesungguhnya dari perjuangan kelas adalah internasional. Oleh karena itu, dokumen ini harus dibaca bersamaan dengan Dokumen Perspektif Dunia 2010, kalau tidak ia akan kehilangan nilainya sama sekali. Kita hanya perlu melihat tulisan-tulisan politik Tan Malaka (Menuju Republik Indonesia, Massa Aksi, Thesis, dll.) dimana dia selalu mulai dengan analisa internasional sebelum terjun ke perspektif politik untuk revolusi Indonesia.

Sejarah Massa Aksi

4.            Sejarah Indonesia selalu menjadi aspek yang paling penting di dalam gerakan. Penyelewengan sejarah oleh rejim Soeharto sebegitu penuhnya sehingga aksi penting pertama dari gerakan Indonesia adalah untuk mengembalikan sejarah “Massa Aksi”. 32 tahun reaksi di bawah Soeharto bukan hanya telah menghancurkan gerakan kelas pekerja secara fisik, tetapi juga telah sepenuhnya menghapus secara ideologis semua tradisi perjuangan kelas dari gerakan. “Massa Mengambang”, inilah terminologi yang digunakan untuk masyarakat yang dibangun oleh rejim Soeharto: depolitisasi, ahistoris, dan demobilisasi.

5.            Oleh karena itu, bagi banyak kaum muda, sang pelopor gerakan, mempelajari kembali tradisi “Massa Aksi” adalah sebuah aksi revolusioner, dan masih tetap merupakan satu aksi revolusioner. Rejim Soeharto sangatlah takut dengan sejarah Indonesia, dan dia patut takut karena sejarah Indonesia adalah sebuah negasi dari konsep “Massa Mengambang”. Satu karya yang memiliki sebuah pengaruh yang kuat dalam proses ini adalah Tetralogi Buru karangan Pramoedya Ananta Toer. Karyanya ini adalah sebanding dengan karya Chernyshevsky What is to be Done?, sebagian fiksi sebagian propaganda, sebuah karya yang mempengaruhi seluruh generasi muda Rusia yang lalu menjadi Bolshevik dan memimpin Revolusi Oktober. Tidak mengejutkan bahwa hanya setelah satu tahun penerbitan buku ini rejim Soeharto segera melarangnya. Tetapi ini tidak menghentikan teredarnya buku-buku ini yang dibaca oleh kaum muda di bawah tanah.

6.            Sejarah Indonesia adalah satu sejarah yang penuh dengan Massa Aksi. Semenjak bangkitnya nasionalisme, mobilisasi massa telah menjadi karakter utama. Berkebalikan dengan apa yang coba digambarkan oleh rejim Soeharto, perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak diperjuangkan hanya di medan militer. Ia diperjuangkan di medan politik dengan mobilisasi massa. Bahkan ketika ia diperjuangkan di medan militer, pasukan bersenjata mengambil bentuk milisi rakyat yang kendalinya jatuh di tangan organisasi-organisasi massa.

7.            Hingga tahun 1965, semua lapisan masyarakat Indonesia termobilisasi secara politik. Politik merasuki semua aspek kehidupan. Ada sebuah situasi perjuanga kelas yang tajam pada saat itu. 1960an adalah sebuah periode revolusi (dan konter revolusi) di seluruh dunia. Insiden G30S menjungkirbalikan semua ini dan Indonesia tidak pernah sama lagi.

Konter Revolusi 1965

 

8.            Apa yang terjadi pada Partai Komunis Indonesia? Ini adalah pertanyaan membara yang masih menjangkiti pikiran kaum revolusioner Indonesia. Oleh karena kita harus mengunjungi permasalahan ini sebelum kita bisa berbicara mengenai Reformasi 1998 dan kemudian prospek untuk revolusi mendatang.

9.            Sebelum kehancurannya, PKI mengklaim memiliki 3 juta anggota. PKI juga memiliki banyak organisasi-organisasi massa afiliasi dan simpatisas. Pemuda Rakyat dengan 1,5 juta anggota, SOBSI dengan 3,8 juta anggota (dari total 7 juta buruh terorganisir), Barisan Tani Indonesia dengan 5 juta anggota, dan Gerwani dengan 750 ribu anggota.[1] Ini membuat PKI sebagai partai komunis ketiga terbesar setelah Uni Soviet dan Tiongkok. Dengan satu pukulan, dan tanpa perlawanan yang berarti, PKI – dan dengannya seluruh gerakan buruh dan tani – dibabat habis oleh jendral-jendral reaksioner di bawah panduan kekuatan-kekuatan imperialis “demokratis”. 32 tahun reaksi menyusul. Tidak ada kekalahan yang lebih mendemoralisasi daripada kekalahan tanpa perlawanan.

10.        Keganasan kelas penguasa bukanlah sesuatu yang perlu membuat kita terkejut. Semenjak usaha pertama revolusi proletar, yakni Komune Paris pada tahun 1871, kelas penguasa sudah brutal dalam serangan balik mereka. Untuk membandingkannya, kekalahan Komune Paris mengakibatkan dibantainya 80 ribu orang di sebuah kota dengan populasi 1,8 juta orang. Populasi Indonesia pada saat pembantaian 1965-66 adalah 90 juta. Penyebab kekalahan revolusi Indonesia adalah lebih dalam daripada keganasan atau trik-trik kelas penguasa. Faktor tersebut adalah sesuatu yang niscaya. Faktor yang penting bagi kita adalah kebijakan politik PKI yang keliru.

11.        PKI adalah partai massa buruh Indonesia. Namun ia mempunyai kemalangan tumbuh di bawah panduan kaum Stalinis Rusia dan Tiongkok setelah kegagalan pemberontakan 1926-27. Ketika partai ini dibentuk kembali secara resmi pada tahun 1945, seperti kebanyakan partai-partai komunis lainnya, ia telah menjadi alat kebijakan luar negeri Moskow dan mengambil kebijakan yang keliru yang membawa kehancuran gerakan kelas pekerja. Adalah penting untuk memisahkan niat luhur para pemimpin ini (Aidit, Njoto, Lukman, Sudisman) dari kekeliruan politik mereka. Kalau tidak kita tidak akan bisa maju kemana-mana.

12.        Hingga tahun 1930an, Partai Komunis Uni Soviet sudah bukan lagi partai yang sama yang memimpin Revolusi Oktober. Ia telah menjadi alat birokrasi Soviet untuk mempertahankan privilesenya. Sudah bukan lagi kepentingan mereka untuk berjuang demi sosialisme sedunia kendati retorika-retorika mereka. Kaum birokrasi ingin hidup damai dengan kapitalisme dan oleh karenanya menjadi sebuah rem aktif dalam perjuangan sosialis di seluruh dunia. Partai Komunis Tiongkok dibangun berdasarkan gambaran PKUS, dan negara Tiongkok mulai darimana Revolusi Rusia berakhir: sebagai sebuah negara buruh yang cacat. Kedua negara ini memiliki pengaruh politik yang besar di dalam gerakan kelas pekerja untuk seluruh periode.

13.        Fakta sejarah ini menentukan nasib banyak partai-partai komunis seluruh dunia. Kepemimpinan PKI dididik di dalam “teori dua-tahap” Stalinis (yang sebenarnya adalah pengulangan kebijakan Menshevik), yang di dalam esensinya mengatakan bahwa di negara terbelakang seperti Indonesia tahapan pertama revolusi memiliki karakter borjuis-demokratik guna menghapus feodalisme dan imperialisme. Oleh karena itu, tugas kaum komunis di negeri seperti itu adalah untuk beraliansi dengan kaum borjuis progresif, untuk mengsubordinasi perjuangan kelas di bawah perjuangan nasional melawan feodalisme dan imperialisme. Hanya setelah ini sebuah pintu akan terbuka untuk perjuangan kelas menuju sosialisme.

14.        Dari “Masyarakat Indonesia dan Revolusi Indonesia (Masalah-Masalah Mendasar Revolusi Indonesia)”[2], yang merupakan perspektif politik PKI yang ditulis oleh D.N. Aidit, yakni “sebuah manual untuk digunakan dalam sekolah partai di pusat dan di propinsi-propinsi dan disetujui oleh Plenum Komite Pusat, Juli 1957”, kita akan melihat dengan dekat “teori dua-tahap”nya PKI dan kontradiksi-kontradiksi di dalam teori dan kebijakan ini.

15.        Dokumen ini dimulai dengan sebuah analisa masyarakat Indonesia, yang diklaim adalah semi-feodal dan semi-kolonial. Dari ini mengalir bahwa “musuh utama dari revolusi Indonesia pada saat ini adalah ... imperialisme dan feodalisme.”[3] Ini adalah kesalahan yang pertama. Secara fundamental, masyarakat Indonesia selalu merupakan masyarakat kapitalis. Mode produksinya didominasi oleh mode produksi kapitalis, yakni kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi. Ekonomi Indonesia telah terikat dengan kapitalisme semenjak kontak pertamanya dengan kekuatan kolonial Belanda lebih dari 400 tahun yang lalu (baca Lampiran “Sejarah Perkembangan Kapitalisme Indonesia”). Indonesia adalah semi-feodal hanya dalam pengertian bahwa kaum borjuis nasional – seperti kaum borjuis nasional di negera-negara belum berkembang lainnya – tidak pernah mampu melaksanakan tugas historisnya dalam reforma agraria, tidak pada saat itu dan tidak sekarang. Indonesia adalah semi-kolonial hanya dalam pengertian bahwa di dalam konteks kapitalisme global dan perkembangan tidak-berimbang dari kapitalisme, seperti negara-negara kapitalis kecil lainnya, Indonesia menjadi mangsa dari negara-negara kapitalis yang lebih besar.

16.        Dari kesalahan utama ini maka mengalir perspektif bahwa tugas revolusi Indonesia adalah untuk menciptakan “pemerintahan rakyat” dan bahwa “pemerintahan ini (Pemerintahan Rakyat Demokratis) bukanlah sebuah pemerintahan kediktaturan proletariat tetapi sebuah pemerintah kediktaturan rakyat.”[4]

17.        Marx dan Engels, dan kemudian Lenin, telah berjuang dengan keras melawan konsep “negara atau pemerintahan rakyat”. Lenin di dalam Negara dan Revolusi menjelaskan ini dengan jelas:

18.        “ ‘Negara Rakyat bebas’ adalah suatu program tuntutan dan suatu semboyan umum yang tersebar luas di kalangan kaum Sosial-Demokrat Jerman dalam tahun 1870-an. Semboyan ini tidak mempunyai isi politik sama sekali kecuali ia melukiskan pengertian tentang demokrasi dengan gaya filistin yang muluk-muluk. Sejauh ia digunakan untuk, dengan jalan yang sah menurut undang-undang, menunjukkan suatu republik demokratis, Engels bersedia untuk ‘membenarkan’ penggunaannya itu ‘untuk suatu waktu saja’ dipandang dari sudut agitasional. Tetapi itu adalah semboyan oportunis, karena ia tidak saja menyatakan pembagusan demokrasi borjuis, tetapi juga gagal untuk memahami kritisisme sosialis terhadap Negara pada umumnya. ... Lebih jauh lagi, setiap Negara adalah suatu ‘kekuatan penindas khusus’ terhadap kelas tertindas. Maka dari itu, setiap Negara tidak ‘bebas’ dan bukan ‘negara Rakyat’. Marx dan Engels menjelaskan hal ini berkali-kali kepada kawan-kawan separtainya selama tahun-tahun 70-an.” (Lenin, Negara dan Revolusi) [Penekanan ditambahkan]

19.        Pemerintahan Soekarno bukanlah sebuah kediktaturan militer. Di bawah pemerintahannya, kaum komunis diberikan kebebasan; mereka menduduki posisi-posisi kabinet dan parlemen. Engels siap memberikan semacam pembenaran sementara untuk penggunaan slogan “pemerintahan rakyat” di Jerman pada tahun 1870an karena mereka pada saat itu hidup di bawah Kekaisaran Jerman, sebuah otokrasi. Tetapi ini bukanlah kasusnya di Indonesia jaman Soekarno. Slogan “pemerintahan rakyat”nya PKI hanyalah sebuah kapitulasi program kelas pekerja terhadap borjuis nasional.

20.        Guna membenarkan kebijakan dua-tahap, sebuah kelas borjuis nasional yang progresif harus diciptakan. Maka dari itu, PKI memelintir karakter kelas borjuasi di Indonesia: “Kelas borjuasi terdiri dari para komprador dan kaum borjuis nasional. Kaum borjuis besar yang karakternya komprador melayani secara langsung kepentingan kapitalis asing besar dan oleh karenanya digemukkan oleh mereka ... Akan tetapi, kaum borjuis nasional mempunyai dua fitur. Sebagai sebuah kelas yang juga tertindas oleh imperialisme dan seluruh perkembangannya tercekik oleh feodalisme, kelas ini adalah anti-imperialis dan anti-feodal, dan dalam hal ini ia adalah salah satu kekuatan revolusioner ... Kaum borjuis nasional Indonesia, karena ia juga ditindas oleh imperialisme asing, dapat, di situasi tertentu dan dalam batasan tertentu, mengambil bagian dalam perjuangan melawan imperialisme. Dalam situasi seperti itu, kaum proletariat Indonesia harus membangun persatuan dengan kaum borjuis nasional dan mempertahankan persatuan ini dengan seluruh kekuatannya.”[5] [Penekanan ditambahkan]

21.        Ada kaum borjuis yang baik dan ada kaum borjuis yang jahat. Tesis ini berlawanan dengan analisa kelas Marxis. Benar bahwa pada satu saat tertentu bisa ada perpecahan di dalam kelas penguasa karena satu seksi mungkin punya kepentingan ekonomi atau politik sekunder yang berbeda dengan seksi-seksi lain. Akan tetapi, kepentingan primer dari seluruh borjuasi tetap sama: penindasan kelas pekerja. Seluruh eksistensi dari kelas ini adalah kekuasaannya di atas kelas proletariat.

22.        Borjuasi nasional Indonesia lahir terlambat di dalam sejarah. Sejak awal, keberadaannya terikat oleh imperialisme. Bahkan lebih parah, tidak seperti kaum borjuasi nasional di negara-negara berkembang lainnya (India dan Tiongkok misalnya) yang memainkan peran aktif dan dominan dalam gerakan nasionalis, kelas borjuasi Indonesia tidak pernah memimpin gerakan nasionalis.

23.        Dengan penilaian mereka yang keliru mengenai kelas borjuasi nasional, PKI lalu secara aktif mencari aliansi dengan borjuasi progresif dengan cara mengsubordinasikan perjuangan kelas di bawah perjuangan nasional, mengsubordinasikan kelas pekerja di bawah kelas borjuis nasional, kendati layanan bibir mereka bahwa “revolusi Indonesia tidak akan berhasil kalau ia tidak berada di bawah kepemimpinan kelas proletar Indonesia.”[6] Sejarah tidaklah baik hati kepada mereka yang telah mencoba mencari borjuasi nasional progresif karena sampai sekarang mereka belum ditemukan. Dimanakah kelas borjuasi progresif ini ketika PKI dihancurkan dan jutaan pendukungnya dibantai? Dimanakah kelas borjuasi progresif selama kediktaturan militer Soeharto?

24.        Ketidakkonsistenan teori PKI mengenai watak kelas borjuasi nasional menjadi semakin vulgar:

25.        “Dalam menghadapi karakter kebimbangan dari kelas borjuasi nasional Indonesia, perhatian harus diberikan ke kenyataan bahwa justru karena mereka lemah secara politik dan ekonomi maka tidaklah sulit untuk menarik kelas ini ke kiri guna membuatnya berdiri teguh di sisi revolusi selama kekuatan progresif besar dan taktik Partai Komunis tepat. Ini berarti bahwa elemen kebimbangan dari kelas ini tidaklah fatal, ini dapat diatasi. Tetapi di pihak lain, bila kekuatan progresif tidak besar dan taktik Partai Komunis tidak tepat, maka borjuasi nasional yang lemah secara ekonomi dan politik ini akan mudah lari ke kanan dan menjadi musuh revolusi.”[7] [Penekanan Ditambahkan]

26.        Bila kaum borjuasi nasional sudah “lemah secara politik dan ekonomi”, maka semakin banyak alasan untuk menyingkirkan mereka ke samping. Justru karena mereka lemah maka mereka tidak boleh dijadikan sekutu. Di sebuah peperangan, beraliansi dengan sekutu yang lemah tidak pernah dianjurkan karena daripada menguatkan justru kekuatan kita akan menjadi lemah.

27.        Sayangnya, sekarang kita melihat argumen serupa digunakan oleh PRD/PAPERNAS untuk membenarkan aliansi mereka dengan kaum borjuasi nasional. Sejarah mengulangi dirinya, pertama kali sebagai sebuah tragedi, dan kedua kali sebagai sesuatu yang konyol.

28.        Mari kita lihat bagaimana Lenin mendekati permasalahan aliansi dengan kelas-kelas dan kelompok-kelompok sosial lainnya. Selama era Tsar, salah satu tugas mendesak dari kelas proletar Rusia adalah untuk melawan otokrasi Tsar. Di Tugas-tugas Kaum Sosial Demokrat Rusia (catatan: sebelum 1914, Sosial Demokrat adalah nama lain untuk kaum Marxis revolusioner) yang ditulis oleh Lenin pada tahun 1897 ketika di Siberia, dia menulis:

29.        “Namun dalam perjuangan demokratik dan politik, kelas buruh Rusia tidak berdiri sendirian; di sisinya adalah semua elemen-elemen, strata-strata, dan kelas-kelas oposisi, karena mereka memusuhi absolutisme dan sedang berjuang melawannya dalam satu atau lain bentuk. Disini di samping proletariat berdiri elemen oposisi borjuasi, atau kelas yang terdidik, atau kelas borjuasi kecil, atau kelompok-kelompok nasional, agama, sekte, dsb., dsb., yang ditindas oleh pemerintahan otokrasi. Pertanyaan yang secara wajar timbul adalah apa sikap yang harus diambil oleh kelas buruh terhadap elemen-elemen ini. Terlebih lagi, haruskah kelas buruh bergabung dengan mereka dalam perjuangan bersama melawan otokrasi? ... Bukankah mereka harus bergabung dengan semua elemen oposisi politik untuk berjuang melawan otokrasi, dan mengesampingkan sosialisme untuk sementara? Bukankah ini penting untuk menguatkan perjuangan melawan otokrasi?”

30.        “Mari kita selidiki dua pertanyaan ini.”

31.        “Sikap kelas buruh, sebagai seorang pejuang melawan otokrasi, terhadap semua kelas-kelas dan kelompok-kelompok sosial dalam oposisi politik ditentukan dengan jitu oleh prinsip-prinsip dasar yang tertulis di Manifesto Komunis. Kaum Sosial Demokrat mendukung kelas sosial yang progresif melawan kelas reaksioner ... Dukungan ini tidak mensyaratkan, dan juga tidak membutuhkan, kompromi dengan program-program dan prinsip-prinspip non-Sosial Demokrat – dukungan ini adalah sebuah dukungan yang diberikan kepada seorang sekutu untuk melawan seorang musuh tertentu. Terlebih lagi, kaum Sosial Demokrat memberikan dukungan ini guna mempercepat jatuhnya musuh bersama, tetapi tidak mengharapkan apa-apa untuk dirinya sendiri dari sekutu-sekutu sementaranya, dan tidak berkompromi apapun kepada mereka.”

32.        “ ... Ini membawa kita pada pertanyaan yang kedua. Sementara menunjukkan solidaritas antara berbagai kelompok oposisi dengan kaum buruh, kaum Sosial Demokrat selalu memisahkan kaum buruh dari yang lainnya, mereka selalu menunjukkan bahwa solidaritas ini adalah sementara dan kondisional, mereka selalu menekankan kemandirian identitas kelas proletariat, yang esok hari dapat menemukan dirinya bermusuhan dengan sekutunya hari ini. Kita dibilangi bahwa “aksi semacam ini akan melemahkan semua pejuang kebebasan politik sekarang ini.” Kita akan membalasnya bahwa aksi ini akan memperkuat semua perjuang kebebasan politik. Hanya para pejuang yang kuat yang bergantung pada kepentingan riil kelas-kelas, dan setiap usaha untuk mengaburkan kepentingan-kepentingan kelas, yang telah memainkan peran utama dalam masyarakat sekarang ini, hanya akan melemahkan para pejuang. Ini adalah poin yang pertama. Poin yang kedua adalah bahwa dalam berjuang melawan otokrasi, kelas buruh harus memisahkan dirinya sendiri, karena dialah satu-satunya musuh otokrasi yang konsisten sepenuhnya dan tidak berbelas kasihan, hanya di antara kelas buruh dan otokrasi mustahil bisa ada kompromi, hanya di dalam kelas buruh demokrasi dapat menemukan seorang jawara yang tidak ragu-ragu, yang tidak bimbang dan tidak melihat ke belakang. Permusuhan kelas-kelas, kelompok-kelompok, dan strata-strata populasi yang lain terhadap otokrasi adalah terbatas, demokrasi mereka selalu menengok ke belakang.”

33.        “Proletariat sendiri dapat menjadi – dan karena posisi kelasnya harus menjadi – musuh absolutisme yang teguh dan demokratis secara konsisten, yang tidak membuat konsesi dan kompromi apapun. Kaum proletar sendiri dapat menjadi pejuang pelopor untuk kebebasan politik dan institusi demokrasi. Pertama, ini karena tirani politik paling membebani proletariat yang posisinya tidak memungkinkannya untuk memodifikasi tirani itu – ia tidak punya akses ke otoritas tinggi, bahkan tidak ke para pejabat, dan ia tidak punya pengaruh atas opini publik. Kedua, proletariat sendirian dapat membawa demokratisasi penuh atas sistem politik dan sosial, karena ini akan menaruh sistem tersebut di tangan kaum buruh. Inilah mengapa merger aktivitas-aktivitas politik kelas buruh dengan aspirasi demokrasi dari kelas dan kelompok lain akan melemahkan gerakan demokrasi, akan melemahkan perjuangan politik, akan membuatnya lebih kurang teguh, konsisten, dan lebih rentan pada kompromi. Di pihak lain, bila kelas buruh berdiri sebagai pejuang pelopor untuk institusi demokrasi, ini akan memperkuat gerakan demokrasi, akan memperkuat perjuangan pembebasan politik, karena kelas buruh akan mendorong semua elemen demokratis dan oposisi politik lainnya, akan mendorong kaum liberal ke politik radikal, akan mendorong kaum radikal menuju perpecahan penuh dari seluruh struktur politik dan sosial masyarakat kini.” [Penekanan Ditambahkan]

34.        Kami minta maaf bila kami harus mengkutip secara panjang dari Lenin, karena kami mencoba untuk menghindari kebiasaan mengutip secara selektif dan secara fragmen yang sering dilakukan oleh para kaum “Leninis”.

35.        Jadi jelas bagaimana Bolshevik mendekati kelas-kelas sosial lainnya di dalam perjuangan melawan absolutisme: mengenali bahwa proletariat dan kaum borjuasi nasional dapat memiliki kepentingan yang sama untuk tujuan tertentu yang spesifik, tetapi pada saat yang sama mengkritik secara terbuka keterbatasan kaum borjuasi dalam perjuangan mereka dan memperingatkan untuk tidak merger dalam aktivitas demokratis dengan mereka. Dalam esensinya, kelas proletariat harus menjunjung kemandirian kelasnya dan tidak mengesampingkan tujuan sosialisnya.

36.        Ini ditulis pada tahun 1897, sebelum Revolusi 1905 yang menghantarkan pukulan pertama terhadap otokrasi dan mengungkapkan lebih besar kebangkrutan kaum borjuasi nasional. Ini yang ditulis oleh Lenin pada tahun 1906 di “Tugas-Tugas Demokratik Kaum Proletariat Revolusioner” setelah pengkhianatan dan kepengecutan kaum borjuis nasional dalam perjuangan mereka melawan otokrasi:

37.        “ ... kaum borjuasi secara keseluruhan tidak mampu melakukan perjuangan yang teguh melawan otokrasi; dalam perjuangannya ia takut kehilangan properti yang mengikatnya pada orde yang eksis sekarang; ia takut terhadap aksi buruh yang sepenuhnya revolusioner, yang tidak akan berhenti pada revolusi demokratik tetapi berhasrat bergerak ke revolusi sosialis; ia takut pecah sepenuhnya dengan para birokrat negara, dengan kaum birokrasi, yang kepentingannya terikat oleh seribu benang dengan kepentingan kelas berpunya. Untuk alasan ini, perjuangan kaum borjuasi untuk kebebasan penuh dengan keraguan, tidak konsisten, dan setengah-hati.”

38.        PKI, kendali klaim mereka sebagai kaum Leninis, tampaknya tidak membaca dengan seksama tulisan-tulisan Lenin. Kaum buruh dan tani Indonesia harus membayar sangat mahal karena kebijakan keliru PKI: tiga puluh dua tahun kediktaturan militer yang merampok seluruh generasi dari pejuang-pejuang kelasnya dan tradisi perjuangan kelas.

Jatuhnya Soeharto

 

39.        Setelah kejatuhan Uni Soviet tahun 1991, kelas borjuasi seluruh dunia bersuka-cita. Mereka semakin menajamkan taring mereka untuk serangan ideologis. “Kapitalisme telah memang.” begitu seru mereka.

40.        Indonesia diangkat sebagai sebuah contoh bagaimana sebuah negeri bisa menjadi makmur bila ia memeluk kapitalisme. Akan tetapi, di balik keajaiban Indonesia adalah awal dari gerakan yang akan menggoncang seluruh wilayah tersebut. Awal 1990an kita menyaksikan terbentuknya embrio kaum muda yang nantinya akan memimpin perjuangan melawan Soeharto. Pelajar-pelajar ini berkelompok di sekitar PRD, satu-satunya kekuatan Kiri yang terorganisir pada saat itu, bekerja di bawah tanah dengan ancaman penculikan dan penghilangan.

41.        Awal 1990 kita melihat bangkitnya gerakan massa. Insiden-insiden protes kaum tani meningkat. Jumlah pemogokan yang tercatat meningkat dari 61 pada tahun 1990 ke 300 pada tahun 1994. Banyak yang tidak tercatat. Ini karena keajaiban ekonomi Indonesia dibangun dengan mengeksploitasi buruh dan tani. Pekerjaan semakin sulit didapati di desa-desa, and semakin banyak petani yang terpaksa pindah ke kota dimana mereka menjadi buruh urban atau menjadi kaum miskin kota.

42.        Kaum borjuasi terlalu percaya diri dengan kemenangan mereka pada tahun 1991. Begitu percaya dirinya bahwa tidak akan pernah ada revolusi lagi, mereka melakukan orgi spekulasi tanpa pertimbangan apapun. Tujuh tahun sebelum krisis ekonomi 1997, ada influks kapital yang amat besar ke sektor swasta Indonesia, dari US$ 314 juta tahun 1989 menjadi US$ 11,5 milyar pada tahun 1996, sebuah peningkatan sebesar 3500%. Kapital swasta yang masif ini, kebanyakan adalah investasi spekulatif jangka pendek di sektor real estate, mendorong pertumbuhan ekonomi yang mencapai 10% per tahun. Gelembungm ekonomi ini harus pecah karena pada akhirnya semua gedung pencakar langit dan apartemen dibangun tanpa ada pembeli. Ini adalah krisis over-produksi yang klasik.

43.        Krisis Finansial Asia 1997 adalah sebuah bencana, bukan hanya secara ekonomi tetapi juga secara politik untuk kelas penguasa. Hanya 8 tahun yang lalu mereka berbicara mengenai “akhir sejarah”, bahwa tidak akan pernah ada kemerosotan lagi di dalam ekonomi kapitalis, dan tidak akan pernah ada lagi revolusi. Di sini di Indonesia, negara yang dipamerkan sebagai contoh dari keunggulan kapitalisme, sistem tersebut runtuh. “Massa mengambang” hancur di bawah tekanan.

44.        Dari dipuja sebagai “bapak pembangunan”, dalam beberapa bulan Soeharto menjadi simbol dari semua yang dibenci oleh rakyat. Dalam sebuah situasi pra-revolusioner, salah satu karakter yang selalu kita lihat adalah adanya perpecahan di dalam kelas penguasa: antara satu seksi yang ingin melakukan reforma dari atas guna mencegah revolusi dari bawah, dan satu seksi yang lain yang kawatir bahwa reforma apapun justru akan membuat rakyat tambah radikal.

45.        Radikalisasi massa selama 9 tahun terakhir telah membuat posisi Soeharto semakin sulit sehingga bahkan orang kepercayaannya, Harmoko, ketua MPR, mendorong dia untuk mundur. Kaum kapitalis, domestik dan asing, mulai mencampakkan dia dengan tiba-tiba menangis air mata buaya mengenai represi demokrasi di bawah rejimnya. Sebuah kompromi akhirnya diputuskan: Soeharto akan turun tetapi dia tidak boleh diadili, dan kaum reformis akan mengambil kepemimpinan gerakan, untuk memastikan kalau gerakan ini berjalan di saluran yang aman.

46.        Kiri, yang secara praktis adalah PRD sebagai satu-satunya kekuatan yang terorganisir, tidak siap merebut kekuasaan. Ada banyak faktor yang bermain, masing-masing saling menguatkan satu sama lain. 32 tahun reaksi di bawah Soeharto jelas adalah faktor yang utama. Gerakan buruh sebegitu hancurnya dan remuknya untuk seluruh generasi sehingga ini masih membebani kesadaran massa dan kepemimpinannya. Membuat masalah tambah parah adalah perspektif keliru dari PRD, yakni bergantung pada kaum borjuis progresif, yakni para pemimpin reformis.

Paska Reformasi

47.        Gerakan Reformasi belum mengubah satupun hal yang fundamental di Indonesia. Ketika nampaknya kekuasaan ada di tangan rakyat dengan jutaan orang di jalan dan menduduki gedung parlemen, kekuasaan diserahkan kembali ke kelas penguasa. Apa yang sebenarnya terjadi?

48.        Kaum reformis telah memainkan peran historis mereka: menyelamatkan kapitalisme di saat-saat genting. Oleh karena itu, pengkhianatan mereka adalah satu hal yang niscaya. Ini tidak terelakkan. Maka usaha untuk menyalahkan kegagalan Reformasi 1998 pada para reformis ini tidak akan membawa kita kemana-mana. Tuduhan “reformis gadungan” yang telah menjadi sebuah slogan umum di antara kaum Kiri, terutama setelah kegagalan gerakan 1998, menunjukkan ketidakmampuan untuk memahami watak dari kaum borjuis reformis. Mereka-mereka yang disebut “reformis gadungan” justru adalah reformis tulen.

49.        Tugas mendesak dari Reformasi 1998 adalah penumbangan kediktaturan militer Soeharto. Kita mengenali bahwa demokrasi parlementer adalah medan yang lebih baik bagi perjuangan kelas buruh. Akan tetapi, adalah satu hal untuk mengenali perlunya demokrasi parlementer untuk menggantikan kediktaturan militer, adalah satu hal yang lain lagi untuk mengharapkan bahwa demokrasi parlementer dapat direalisasi oleh kaum borjuis reformis. Hanya buruh, dengan aliansi bersama kaum tani dan miskin kota, yang dapat diandalkan untuk melaksanakan tugas-tugas demokratis sampai selesai. Kita tidak mengharapkan apa-apa dari kaum borjuasi. Ketergantungan PRD pada kaum borjuis nasional progresif telah menciptakan sebuah kebingungan di antara anggota PRD dan aktivis di sekitarnya. Ketika semua kaum borjuis reformis mengkhianati gerakan, ini menyebabkan kebingungan ideologis yang lalu membawa demoralisasi di dalam gerakan selama 3-5 tahun. Satu-satunya jawaban yang disediakan adalah bahwa reformis-reformis ini adalah “reformis gadungan”; dengan ini kampanye untuk mencari reformis tulen dimulai kembali.

50.        Dapatkah Kiri merebut kekuasaan dan membawa sosialisme pada tahun 1998? Dengan keuntungan melihat ke depan, mempertimbangkan semua faktor, kita dapat mengatakan bahwa jawabannya adalah negatif. Untuk merebut kekuasaan, buruh membutuhkan sebuah partai yang siap untuk mengambil kekuasaan. Kekalahan 1965 merampok kelas buruh dari kesempatan ini. PRD, satu-satunya partai pada saat itu, terlalu muda dan ia tidak memiliki kepemimpinan yang diperlukan untuk bisa menghadapi masalah kekuasaan.

51.        Akan tetapi, bila saja PRD memiliki program yang tepat, ia dapat menjadi lebih kuat setelah kegagalan Reformasi. Dengan taktik yang tepat, PRD dapat mundur secara teratur dan tidak terpecah-pecah yang lalu membuka periode demoralisasi setelah itu. Sebuah pasukan yang baik adalah pasukan yang dapat mundur secara teratur untuk mempersiapkan serangan baru yang lebih besar.

52.        Ini bukan berarti kita tidak mendukung reforma-reforma. Kita mendukung reforma selama reforma tersebut masih memiliki kekuatan vital, selama reforma ini menyerang basis rejim penguasa. Contohnya, ketika Gus Dur berbicara mengenai penghapusan hukum anti-komunis, sikap kaum revolusioner adalah untuk mendukung tuntutan ini tetapi tidak mendukung pemerintahan Gus Dur. Kita beragitasi luas untuk tuntutan ini dengan cara dan syarat-syarat kita sendiri, yakni bahwa hanya pemerintah buruhlah yang dapat memenuhi secara penuh tuntutan ini, bahwa kita hanya mempercayai buruh untuk memenuhi tuntutan ini. Kita tidak mengharapkan apa-apa dari pemerintahan borjuis liberal Gus Dur. Kita mendukung reforma selalu dengan perspektif buruh merebut kekuasaan. Hanya dengan ini kita dapat mempersiapkan kelas buruh untuk tugas historis mereka. Dengan kebijakan yang mandiri kelas seperti ini, anggota-anggota partai revolusioner tidak akan kebingungan. Justru mereka akan mendapatkan kepercayaan diri dan kejelasan akan tugas selanjutnya.

53.        Nasib PRD sekarang adalah satu-satunya kesimpulan logis dari kebijakan mereka. Dengan setiap tahun berlalu, PRD semakin bergeser ke kebijakan kolaborasi kelas. Banyak kadernya yang telah bergabung dengan partai-partai borjuasi. Awalnya, di mata mereka yang baru di politik, retorika PRD masih terdengar radikal dan revolusioner. Tetapi, di balik frase-frase revolusioner ini adalah gagasan “dua-tahap”, gagasan untuk mendukung kaum borjuis nasional progresif.

54.        Titik-balik final dari PRD adalah koalisi mereka dengan Partai Bintang Rakyat (PBR), sebuah partai borjuis sepenuhnya, pada pemilu 2009. Ini bahkan bukan sebuah koalisi karena PRD tidak diperbolehkan menggunakan nama, bendera dan program partai mereka. Strategi elektoral ini gagal total. PRD/PAPERNAS diam saja mengenai hasil ini. Jadi, ketika pada kongres ke-tujuhnya awal tahun ini mereka mengganti prinsip partai mereka dari “Sosial Demokrasi Kerakyatan” ke Pancasila, ini tidaklah mengejutkan. Tidak mampu belajar dari kekeliruan kebijakan kolaborasi kelas mereka, hanya ada satu jalan: kembali ke kebijakan PKI yang membawa bencana.

55.        Mereka-mereka di dalam PRD yang menyangkal bahwa PRD telah mengambil kebijakan kolaborasi kelas hanya perlu melihat dimana PRD sekarang. Banyak dari mereka yang menyangkal ini di masa lalu akhirnya menyadarinya setelah bertahun-tahun, dan mereka pecah dari PRD (PDS, KPRM, dan PRP yang bukan perpecahan langsung tetapi sebuah formasi dari mantan-mantan kader PRD) atau berhenti dari partai sepenuhnya dan jalan sendiri-sendiri.

56.        Dari banyak perpecahan dan polemik selama 10 tahun terakhir, pergerakan kita memperoleh kejelasan ideologi. Menjadi jelas dimana setiap orang berdiri. Ini adalah proses yang penuh kepahitan yang harus dilalui setiap gerakan. Mereka yang membuat hingar bingar mengenai perpecahan-perpecahan ini dan mengumumkannya sebagai sebuah bencana tidak mengerti dialektika gerakan. Persatuan dibutuhkan di Kiri, tetapi bukan persatuan tanpa prinsip yang mengangkangi teori. Rakyat pekerja harus bersatu di bawah panji yang bersih, bukan panji yang penuh tambal sulam.

Kaum Borjuasi Sekarang

 

57.        Setelah pukulan besar gerakan 1998, kaum borjuasi tidak bisa lagi mengandalkan sebuah sistem partai monolitik. Massa rakyat telah menolak Golkar mentah-mentah dan kemungkinannya kecil kalau partai ini bisa meraih kembali kejayaan masa lalunya. Jadi, yang kita miliki sekarang adalah sebuah sistem multi-partai borjuis, dimana kita memiliki 6-8 partai masing-masing merebut 5-20% suara. Tidak ada satu partaipun yang meraih mayoritas. Pukulan 1998 masih meninggalkan kaum borjuasi terpecah-pecah, tetapi pada akhirnya mereka masih bersatu bersama. Segera setelah pemilu 2009, enam partai membentuk koalisi yang memberikan mereka sebuah mayoritas 421 kursi dari 560.

58.        Massa Aksi 1998 juga telah menghantarkan pukulan yang besar pada negara borjuis. Walaupun banyak hukum-hukum reaksioner Orde Baru masih ada di tempatnya, negara sudah tidak bisa mengimplementasikan mereka secara terbuka. Tentara dan polisi sudah tidak bisa digunakan secara terbuka dan semena-mena untuk meremukkan gerakan. Namun, ketika gerakan menjadi ancaman yang serius, negara menggunakan semua alatnya untuk merepresinya. Usaha PAPERNAS untuk ikut pemilu 2009 adalah satu contoh; partai ini bukan hanya dicegah dari berpartisipasi melalui peraturan elektoral, tetapi mereka juga diserang secara fisik.

59.        Kekuatan militer masih utuh. Walaupun secara formal Dwifungsi ABRI telah dihapus, struktur yang sesungguhnya, Komando Teritorial (KODAM, KODIM, KOREM, KORAMIL, BABINSA), masih utuh. Tentara juga masih dominan di dalam politik. Kita hanya perlu mengingatkan diri sendiri bahwa presiden Indonesia sekarang adalah orang militer.

60.        Akan tetapi, adalah keliru kalau kita berpikir bahwa karena kelas penguasa terpecah-pecah ke dalam banyak partai berbeda maka mereka lemah. Sebaliknya, kekuatan Orde Baru telah menjadi semakin percaya diri. Sekarang mereka dapat melaksanakan kediktaturan kapital di belakang topeng demokrasi. Mereka bahkan telah mengajukan untuk memberikan Soeharto status pahlawan nasional. Tindakan semacam ini tidak akan mungkin lima atau sepuluh tahun yang lalu.