facebooklogocolour

Buruh gresik Aksi 20 Des 1Setelah kekalahan buruh dalam perjuangan tolak upah murah pada 2015, yang berakhir dengan diberlakukannya PP 78 oleh pemerintah -- dimana penetapan UMK hanya berdasarkan pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi – taraf hidup buruh menjadi semakin terpukul. Kenaikan UMK tahun 2016 hanya sebesar 11,5 % dan di tahun 2017 bahkan semakin kecil, yakni hanya 8,25 %. Ini sangat berbeda jauh dengan penetapan UMK di tahun-tahun sebelum PP 78, yang mampu mencapai kisaran 20-30%. Di sini kita bisa melihat dengan jelas bagaimana pemerintahan borjuis Jokowi sangat berperan penting sebagai kaki-tangan tuan kapitalisnya.

Pada 20 Desember 2016 massa buruh Gresik dalam jumlah kurang lebih 1000 turun ke jalan untuk menuntut penetapan UMSK (Upah Minimum Sektoral Kabupaten) 2017 yang layak, yakni sebesar Rp. 3.700.000, sementara pemerintah Jatim menetapkan sebesar Rp 3.296.000. Buruh Gresik dalam perjuangan ini tidak lagi terkotak-kotak. Mereka bersatu dalam satu wadah Aliansi Buruh Gresik, dimana di dalamnya tergabung KEP KSPI, FSPBI KASBI, dan FSPMI, serta beberapa kawan buruh lainnya dari SPN dan LEM SPSI. Mereka turun memblokade jalan utama di Gresik, jalan Dr. Wahidin SH, yang direspons oleh rejim dengan menurunkan tiga kompi pasukan huru-hara serta dua anjing herder.

Pertentangan antara kelas pemodal dengan kelas buruh sejak dari awal tidak pernah terdamaikan. Ada jurang pemisah yang sangat jauh dan dalam antar dua kelas ini. Untuk ke sekian kalinya kelas buruh bergerak melawan tindak penghisapan yang dilakukan oleh para kapitalis yang tiada hentinya. Dengan penetapan kenaikan UMK yang sangat kecil berdasarkan PP 78, tidak ada pilihan lain bagi buruh Gresik selain memperjuangkan UMSK 2017 yang layak, terutama bagi buruh yang berada di wilayah Ring 1 (Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan) karena taraf kehidupan ekonomi di wilayah Ring 1 terbilang mahal dibandingkan dengan wilayah Ring 2 maupun Ring 3. Wilayah Ring 1 didominasi oleh pabrik-pabrik yang bergerak di sektor minyak goreng, baja & tembaga serta sektor-sektor lain yang mengarah pada komoditas ekspor.

Massa aksi yang turun pada 20 Desember 2016 di Gresik mengekspresikan kemarahan mereka pada sikap Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto, yang pada detik ini masih belum juga bersedia menanda tangani Rekomendasi usulan UMSK 2017 oleh Dewan Pengupahan kota untuk di teruskan ke Gubernur Jawa Timur. Bupati Sambari masih tetap bersikukuh pada pendapatnya bahwa ia tidak bisa melakukan ini karena tidak ada kesepakatan antara Asosiasi Pengusaha Sektoral (APINDO tidak bersedia menandatangani draf Rekomendasi tersebut) dengan Organisasi buruh sektoral. Tetapi ini bahkan berlawanan dengan Perda Jatim No.8 pasal 59 ayat 4 tahun 2016, yang isinya menyatakan bahwa apabila tidak ada kesepakatan antara asosiasi pengusaha sektoral dan organisasi buruh sektoral maka menjadi wewenang Dewan Pengupahan untuk membuat Rekomendasi usulan UMSK.

Alasan yang diutarakan oleh Bupati Gresik di atas sangat tidak bisa diterima oleh pihak buruh, mengingat tugas Bupati hanyalah sebatas meneruskan rekomendasi UMSK ke Gubernur Jawa Timur dan hak penuh penetapan UMSK di pegang oleh sang Gubernur. Selain itu ini berbeda dengan pengalaman pada 2016, yang mana pada tahun tersebut meski tanpa adanya kesepakatan dari APINDO tidak menandatangani Rekomendasi usulan UMSK Bupati pada saat itu bersedia membubuhkan tanda tangannya dan meneruskannya ke Gubernur, yang lalu menetapkan rekomendasi tersebut. Kemungkinan besar setelah melakukan itu tahun lalu sang Bupati dan Gubernur mendapat jeweran telinga dari tuan-tuan kapitalis mereka, sehingga tahun ini mereka emoh mengulangi kesalahan yang sama.

Dengan semua fakta yang ada tidaklah bisa dipungkiri bagaimana pemerintah yang ada tidak berpihak pada kelas buruh. Namun sayangnya masih ada beberapa pimpinan serikat buruh yang masih berpandangan reformis, yakni menaruh kepercayaan sepenuhnya pada pemerintahan borjuis, dan masih percaya pada langkah-langkah negosiasi semata yang pada nantinya sudah dapat dipastikan takkan memperoleh hasil yang menguntungkan pihak buruh. Legalitas dari Dewan Pengupahan saja sudah dipandang sebelah mata oleh pemerintahan saat ini. Ini haruslah menjadi pelajaran bagi kaum buruh mengenai posisi Dewan Pengupahan hari ini yang impoten dan tidak mampu menjadi penyambung aspirasi buruh. Padahal menurut hukum Dewan Pengupahan merupakan ruang demokrasi penuh antara pengusaha, pemerintah dan buruh. Tetapi sesungguhnya profit atau laba perusahaan tidak mengenal demokrasi. Oleh karenanya buruh patut mempertanyakan: masih bergunakah legalitas Dewan Pengupahan bagi perjuangan buruh ke depannya? Jawabannya jelas: hanya kemandirian kelas buruh sendiri yang dapat membawa mereka ke kemenangan sesungguhnya. 

Apa yang terjadi pada aksi 20 Desember kemarin menunjukkan kekuatan dari persatuan kelas buruh. Aksi memblokade jalan utama di Gresik membuat kening para pemangku kekuasaan dan tuan-tuan kapitalis mereka berkeringat. Aparatur negara langsung diturunkan untuk membubarkan massa buruh yang ada di jalanan. Tiga kompi pasukan huru-hara disertai dua anjing herder, ditambah beberapa polisi dengan keterampilan khusus, dengan brutal dan anarkis berupaya memukul mundur pergerakan buruh. Tapi semangat revolusioner yang ada di dada barisan Garda Metal, Bara KASBI, serta beberapa garda lain yang menjadi garis depan pertahanan pergerakan buruh, tidak serta-merta menciut nyalinya. Garda-garda buruh inilah yang di hari depan nantinya, pada momen revolusi, akan jadi batalion milisi utama dari kekuatan revolusi, seperti yang telah kita lihat berulang kali dalam sejarah.

Sayangnya masing-masing pertahanan depan yang ada saat itu belumlah tersatukan untuk melindungi kesatuan kelas buruh. Mereka masih terfokus melindungi masing-masing anggota SP/SB yang dinaungi. Mereka tidak menjadi satu kekuatan utuh yang menjadi kesatuan dalam satu komando, sehingga aksi buruh akhirnya dengan mudah dipukul mundur oleh aparat kepolisian. Ada pembelajaran berharga bagi kelas buruh, bahwa polisi dan militer yang dibentuk oleh pemerintahan borjuis digunakan sebagai alat untuk melindungi privilese pejabat pemerintahan dan aset-aset tuan kapitalisnya, atau lebih tepatnya digunakan untuk kepentingan kelas pemodal bukan sebaliknya melindungi rakyat pekerja yang tertindas.

Gerakan tolak upah murah buruh di Gresik telah menyatukan beberapa serikat yang ada tanpa melihat lagi bendera kebesaran serikat masing-masing. Ini karena semua buruh memiliki kepentingan yang sama, yaitu menolak upah murah dan melawan kepentingan para pengusaha yang sedang berusaha menekan upah buruh. Krisis yang berkepanjangan dari bobroknya sistem kapitalisme menuntut agar para pengusaha memeras lebih banyak keringat buruh guna meningkatkan laba mereka yang tertekan, dan ini pada gilirannya mendorong buruh untuk bersatu kalau mereka ingin menang.

Perlawanan kelas buruh takkan pernah padam selama kapitalisme dan imperialisme masih bercokol di negeri dan dunia ini pada umumnya. Buruh akan terus berjuang melawan tindak penghisapan yang ada. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu korban represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian  kemarin, Bung Koesno dari FSPMI Gresik setelah keluar dari rumah sakit, yang seraya mengepalkan tangan kirinya diangkat ke atas mengatakan: “Meskipun hari ini UMSK gagal, jangan bersedih saudaraku. Bersedihlah jika kita diam dan hanya bisa menitipkan nasib pada KAPITALIS. Hidup buruh!”