facebooklogocolour

 

Masalah Kebangsaan

Menyambut 100 tahun Revolusi Rusia, Militan akan menerbitkan seri artikel pendek “Belajar Revolusi Oktober”. Seri ini akan mengupas sejumlah pelajaran yang bisa kita petik dari pengalaman kaum Bolshevik dalam mempersiapkan organisasi yang memungkinkan mereka menumbangkan kapitalisme dan memenangkan revolusi.

Kemenangan Revolusi Oktober mustahil terjadi tanpa posisi yang tepat mengenai masalah kebangsaan. Tidak hanya posisi masalah kebangsaan yang tepat dalam konteks program politik, tetapi juga dalam konteks pembangunan partai. Rusia pada jaman Tsar adalah rumah penjara bagi bangsa-bangsa tertindas. Bangsa Polandia, Lituania, Ukraina, Finlandia, Georgia, dan banyak lainnya ada di bawah jempol rejim Tsar, jadi bulan-bulanan Kerajaan Rusia Raya. Hak-hak mereka dirampas; anak-anak mereka diRusiakan; mereka jadi warga kelas dua. Mereka menanggung beban penindasan ganda, sebagai rakyat pekerja dan juga sebagai bangsa minoritas tertindas. Tidaklah heran kalau dalam barisan Partai Bolshevik kita temui banyak pejuang dari bangsa-bangsa tertindas ini.

Di bawah kenyataan penindasan inilah kaum revolusioner harus memiliki posisi yang tepat untuk menyelesaikan masalah kebangsaan, posisi yang pada analisa terakhir ditentukan oleh kepentingan seluruh proletariat dunia untuk menumbangkan kapitalisme, yang berarti tidak ada satu posisi yang kaku atau statis. Kita akan memulai dari posisi umum kaum revolusioner, yakni menentang penindasan satu bangsa oleh bangsa lain. Berawal dari situ, maka kita membela hak setiap bangsa untuk menentukan nasib mereka sendiri, yakni hak demokratik mereka untuk memutuskan bagaimana mereka ingin berhubungan dengan bangsa lain, entah menjadi bagian darinya atau lepas (merdeka) darinya. Apapun yang diputuskan oleh rakyat pekerja dari bangsa tertindas itu, kaum revolusioner -- yang katakanlah berasal dari bangsa penindas -- punya kewajiban untuk membelanya.

Misalnya, ketika rakyat Papua katakanlah esok hari menuntut diadakannya referendum, maka kaum revolusioner Indonesia akan berjuang membela hak tersebut, agar referendum dilaksanakan secara bebas dan tanpa intervensi dari pemerintahan kapitalis Jakarta. Dan katakanlah dalam referendum tersebut rakyat Papua memutuskan untuk merdeka dari Indonesia, maka kaum revolusioner dari luar Papua akan membela keputusan tersebut. Mereka akan gigih berjuang melawan pemerintahan kapitalis Indonesia yang pasti ingin melanggar hasil referendum tersebut. Kaum revolusioner Indonesia harus bisa mengatakan kepada rakyat Papua bahwa tujuan mereka adalah membangun sebuah negara sosialis yang akan memberikan hak penentuan nasib sendiri sepenuhnya dan tanpa syarat kepada rakyat pekerja Papua. Inilah yang dilakukan oleh kaum Bolshevik. Segera setelah kemenangan Revolusi Oktober, pemerintahan Soviet yang muda langsung memberi hak pada semua bangsa-bangsa di bawah Rusia untuk memilih apa mereka ingin menjadi bagian dari pemerintahan Soviet yang baru atau tidak.

Rakyat bangsa-bangsa tertindas, melihat bagaimana pemerintahan Soviet yang baru ini menjamin sepenuhnya hak penentuan nasib sendiri, dan juga bagaimana Soviet adalah negaranya kelas buruh yang berpihak pada rakyat tertindas, mayoritas memilih untuk menjadi bagian dari Soviet. Rakyat Rusia dan bangsa-bangsa tertindas lainnya yang selama ratusan tahun dipecah belah akhirnya tersatukan. Kita menangkan persatuan bangsa-bangsa tertindas dengan menjamin hak mereka untuk berpisah. Inilah kebijakan Marxis dalam masalah kebangsaan.

Kaum Marxis adalah internasionalis dan bukan nasionalis, dan oleh karenanya berjuang untuk persatuan kelas buruh dari semua bangsa. Tetapi persatuan ini tidak bisa dipaksakan dan harus terwujud dari kebebasan dan perjuangan kolektif bersama melawan kapitalisme. Kaum Marxis harus sensitif pada sentimen nasionalis dari rakyat bangsa tertindas, tetapi pada saat yang sama tidak terjebak dalam nasionalisme.

Di atas kita telah berbicara mengenai posisi umum kaum Marxis mengenai masalah kebangsaan,yakni menjamin hak penentuan nasib sendiri dari bangsa tertindas. Namun ada pengecualian, karena dunia itu sendiri penuh dengan pengecualian dan hal-hal yang partikular. Dalam hal inilah pisau analisa kelas menjadi penting. Tidak jarang kaum imperialis dan kelas penguasa menggunakan masalah kebangsaan untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka kobarkan sentimen-sentimen nasionalis untuk memecah belah rakyat dan untuk memecah belah sebuah wilayah agar bisa dibagi-bagi di antara mereka. Kekuatan imperialis sudah terkenal dengan kepicikan mereka dalam menggunakan masalah kebangsaan dari bangsa-bangsa kecil, dimana bangsa-bangsa kecil ini dipakai sebagai pion-pion dan alat tawar diplomasi untuk kepentingan dominasi imperialis mereka. Dari kenyataan inilah maka hak penentuan nasib sendiri bukan sebuah tuntutan yang absolut, yang mesti diperjuangkan dimanapun dan kapanpun. Hak penentuan nasib sendiri ini harus dilihat dari sudut pandang kepentingan perjuangan proletariat sedunia. Oleh karenanya kita harus selalu memeriksa dengan seksama

Kita bisa ambil contoh Papua saja untuk mengekspos kepicikan dari kaum imperialis dalam menggunakan masalah kebangsaan. Pada masa Soekarno, Belanda dan kekuatan imperialis AS (dengan bantuan PBB) mendukung hak penentuan nasib sendiri Papua dan mendorongnya agar pecah dari Indonesia. Dengan sinis mereka gunakan retorika kalau hak penentuan nasib sendiri rakyat Papua harus dihormati. Alasannya jelas, karena rejim Soekarno saat itu adalah rejim yang tidak bersahabat pada kepentingan AS. Selain itu kekuatan PKI semakin tumbuh besar. Kalau-kalau terjadi revolusi sosialis dan Indonesia jadi negara sosialis, lebih baik dipecah terlebih dahulu sehingga Papua – yang memiliki sumber daya besar – tidak jadi bagian dari rejim sosialis. Tetapi setelah kontra-revolusi militeristik oleh Soeharto pada 1965, kekuatan imperialis dengan senang hati memberikan Papua ke Indonesia dan mengamini penindasan terhadap rakyat Papua oleh rejim Orde Baru dan penerusnya sekarang. Hak penentuan nasib sendiri Papua adalah recehan bagi kaum imperialis, yang digunakan seenaknya.  

Banyak contoh lainnya bagaimana masalah kebangsaan dapat digunakan untuk tujuan reaksioner oleh kelas borjuasi. Tugas kaum revolusioner adalah bisa mencermati dan membedakan sisi progresif dan sisi reaksioner dari sebuah perjuangan nasional, dan ini hanya bisa dilakukan kalau kita memiliki perspektif kelas dan internasionalis. Dalam konteks pembangunan partai revolusioner ini berarti kita harus membangun partai yang internasionalis. Setelah Revolusi Oktober, kaum Bolshevik segera menyerukan pembangunan Komunis Internasional (Komintern), yakni sebuah partai dunia yang tujuannya adalah mengobarkan revolusi sosialis di seluruh dunia.

Kapitalisme pada tahapan tertingginya, yakni Imperialisme, adalah sistem eksploitasi yang menginjak-injak hak rakyat pekerja dari bangsa-bangsa kecil atau “Dunia Ketiga”. Satu-satunya program politik yang bisa mengalahkan dominasi imperialis adalah revolusi sosialis. Kita tidak boleh percayakan perjuangan anti-imperialis pada kelas borjuasi nasional kita sendiri. Mereka menggunakan sentimen anti-imperialis rakyat untuk mendapatkan kue jarahan yang lebih besar.

Pada akhirnya penyelesaian masalah kebangsaan yang sepenuh-penuhnya hanya bisa tercapai lewat revolusi sosialis oleh kaum proletariat. Inilah pelajaran dari Revolusi Oktober. Ratusan tahun penindasan nasional dihapus secara revolusioner lewat Revolusi Sosialis. Selama kapitalisme masih bercokol, akan selalu ada penindasan nasional.  

Untuk penjabaran teoretis yang lebih dalam mengenai masalah kebangsaan, kami anjurkan para pembaca untuk membaca “Marxisme dan Masalah Kebangsaan” oleh Alan Woods.