facebooklogocolour

 

bbm-habisDrama pemilu sudah berakhir. Seluruh aktor yang berperan harus kembali pada meja riasnya, membersihkan segala kostum, kosmetik dan kemeja yang dipakainya. Skenario dalam drama tetap akan menjadi kertas di atas kertas. Tidak selamanya mereka memerankan ini. Sebuah drama, bila ia tidak ingin ditinggal penontonnya, maka ia harus senantiasa berubah mengikuti kebutuhan penonton saat itu – apakah itu lelucon, heroisme, atau yang paling banter adalah heroisme dibungkus oleh lelucon serta ditambahi sedikit aksi menegangkan.

Gugatan Prabowo di Mahkamah Konstitusi telah dimenangkan oleh kubu Jokowi. Praktis pemerintahan sebelumnya yang dipegang oleh Susilo Bambang Yudhoyono dalam bulan-bulan ke depan akan berakhir dan digantikan oleh pasangan Jokowi dan Jusuf Kalla. Tidak lama setelah pengumuman kemenangan mereka, pasangan ini segera menerima pil pahit yang mereka terpaksa harus telan. Pembatasan kuota BBM yang berujung pada kelangkaan minyak dimana-mana membuat Jokowi harus bernegosiasi dengan pemerintahan sebelumnya. Dari proses diskusi tersebut muncul sebuah opsi besar yang akan diambil ke depan. Terutama adalah penghapusan subsidi BBM sebagai langkah menekan defisit anggaran. Dari proses diskusi tersebut, kedua tokoh ini saling melempar bola panas yang mereka sama-sama tidak mau terkena abu dari kebijakan tersebut. Bagaimana tidak, bila kenaikan BBM ini jadi dilakukan maka sama saja menurunkan popularitas mereka di mata rakyat.

Justru adalah Jokowi yang memberikan saran mengejutkan mengenai kenaikan BBM. Jokowi meminta pemerintah sekarang untuk segera merealisasikan kenaikan tersebut, bahwa, “... pemerintah saat ini harus tegas, ... kalau naik ya dinaikin saja, tidak usah pakai pembatasan kuota segala”. Dari pernyataan demikian jelas nampak watak borjuasi dari pemerintahan yang akan datang terlepas dari apakah BBM dinaikkan sekarang atau nanti. Kendati demikian, Jokowi dan para pendukung di belakangnya membela mati-matian perkataan ini. PDI-P yang sebelumnya sebagai oposisi di dalam pemerintahan SBY, yang sebelumnya sangat getol menentang kebijakan kenaikan BBM, justru berkata lain. Di sela-sela pembicaraannya di acara pembubaran Tim Pemenangan Jokowi-JK, Puan mengatakan, “Kita pernah nolak bukan karena kita tidak dukung, ... kalau dinaikkan itu yang terbaik, [maka dari itu] ... kita berkeinginan jangan sampai pemerintahan stuck karena defisit anggaran.”

Dalam kolom berita yang lain, yang tidak kalah menggelikan lagi, bagaimana Jokowi sebagai wakil dari borjuasi ini memakai dalih bahwa sebagaian besar subsidi BBM selama ini dinikmati orang-orang kaya. Sungguh seakan-akan Jokowi memihak rakyat pekerja. Namun sebenarnya dia berpura-pura. Kaum buruh tidak boleh mempercayai ini. Mulut mereka terlalu pintar dan sudah terlalu terbiasa menipu rakyat. Oleh karenanya, mari kita kupas ini. Kaum kaya di Indonesia kendati mereka adalah kelas minoritas namun mereka banyak memiliki perusahaan-perusahaan besar; mereka memiliki mobil-mobil mewah yang menghabiskan berjuta-juta kiloliter pasokan BBM, dan kelas pekerja yang hanya memakai motor hanyalah sedikit saja dari konsumsi brutal para kapitalis ini. Namun siapa yang dirugikan dalam hal ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah kelas pekerja sebagai lapisan terluas masyarakat.

Sebagai kelas yang memproduksi, kelas pekerja hanya hidup dari menjual tenaga mereka kepada kapitalis untuk mendapatkan bahan keperluan hidupnya yang dalam bentuknya yaitu upah. Upah ini adalah kebutuhan minimun pekerja untuk menjaga mereka kembali berproduksi, mengembangbiakkan spesies itu agar supaya tetap hidup sehingga bisa menghasilkan kekayaan bagi kaum kapitalis. Inilah hukum perbudakan modern yang menjadi dasar masyarakat kapitalis. Bila BBM naik, maka akan terjadi lonjakan harga kebutuhan, yang juga berarti menurunkan upah rill rakyat  pekerja. Sebagai contoh: Semula para pekerja bisa membeli kebutuhan minimum (transportasi untuk bekerja, makanan, listrik, air, dan lain sebagainya) mereka dengan upah dengan nilai sekian rupiah, akhirnya, dengan nilai upah sekian tersebut tidak lagi bisa mencukupi kebutuhan itu. Jadi, bukan nilai upah mereka yang turun, tapi nilai-nilai keperluan hidup mereka bertambah besar seiring dengan kenaikan BBM. Ini berarti memaksa kaum buruh bekerja lebih keras dengan upah yang minim; menurunkan daya beli mereka, menghisap sampai darah dan keringatnya, sampai tidak ada yang mampu dihisapnya lagi kecuali tulang dan belulang mereka.

Mereka berani berbicara sampai kelewatan sampai menyentuh pada kebenaran, bahwa sebagian subsidi BBM dinikmati kaum kaya. Namun ketika ditanya, kenapa tidak ditingkatkan saja pajak mobil-mobil mereka; diambil alih saja asetnya bila mereka cuma menjadi parasit saja bagi masyarakat? Mereka segera menutup mulut mengenai ini, dan dalam hati ingin mengatakan, t-t-ta-tapi ki-kita pelayan mereka, ki-kita harus menggencet kalian. Ini juga adalah kepura-puraan mereka yang dengan susah payah mereka coba tutup-tutupi. Kita tidak usah lagi mendengar seruan kepura-puraan mereka yang mengatakan bahwa rakyat harus berhemat, karena seruan berhemat mereka tidak lain daripada seruan agar rakyat pekerja mengencangkan ikat pinggang mereka dan bekerja lebih keras lagi untuk kelas kapitalis. Seperti apa yang Marx tulis: “Kekuasaaan kapitalis atas kelas buruh telah bertambah besar, kedudukan sosial buruh telah menjadi lebih buruk, telah ditekan setapak lebih rendah [bahkan lebih rendah lagi] di bawah kedudukan kapitalis.” Inilah penundukan kelas borjuis atas kaum buruh.

Rencana kenaikan BBM ini juga memicu kembali wacana mengenai liberalisasi di segala sektor, termasuk migas. Komentator-komentator lain, baik akademisi, ekonom, atau bahkan para politisi mengatakan, kalau saja perusahaan-perusaan migas dinasionalisasi akan bisa menambah pendapatan negara serta mengurangi defisit anggaran. Tapi apa yang dimaksud dengan nasionalisasi oleh mereka hanyalah nasionalisasi dalam batasan kapitalisme. Permasalahannya bukan mengenai liberalisasi tapi permasalahannya adalah kapitalisme itu sendiri. Dan selama nasionalisasi ini dalam tahapan kapitalisme maka permasalahan seperti: salah urus, korupsi, inflasi, krisis dan kekacauan ekonomi akan menjadi hal yang melekat dalam sistem ini. Dan lagi pula dalam epos-epos saat ini, yakni kapitalisme yang dalam tahapan tertingginya imperialisme, membuat mustahil nasionalisasi tersebut. Kapitalisme menuntut kebebasan pasar tidak hanya bagi produk-produk mereka tapi juga kebebasan bagi mereka untuk berinvestasi. Kekuatan modal besar yang tersatukan lewat kartel-kartel, trust-trust, sindikat-sindikat bisnis, sedang menghancurkan tidak hanya kapitalis-kapitalis kecil, lebih dari pada itu, ia sedang menghancurkan perusahaan-perusahaan milik negara, bahkan pasar nasional milik negara sekalipun. Di sinilah mantra-mantra laissez faire et laissez passer memperoleh pengejawantahannya. Biarlah pasar berbicara, ia akan memperoleh kesimbangannya, begitulah seruan para kapitalis ini. Namun, seruan-seruan ini bagi mereka tidak lebih daripada kamuflase untuk menutupi sifat monopoli dari kapitalisme di era sekarang. Merekalah yang sebenarnya mengontrol harga dan lewat lembaga keuangan dunia menjarah pasar-pasar di negara-negara ketiga, termasuk di Indonesia. Untuk itu adalah reaksioner dan absurd untuk mengharapkan nasionalisasi dalam batasan kapitalisme; sama absurdnya dengan gagasan borjuis kecil untuk mengembalikan kompetisi bebas kapitalisme pada masa mudanya. Kita juga tidak ingin hanya berbicara mengenai meningkatkan pajak bagi kaum kaya karena kebijakan tersebut tetap membiarkan kaum kaya hidup di atas eksploitasi rakyat pekerja. Yang dibutuhkan sekarang adalah merebut dari tangan kapitalis atas aset-aset yang dikuasainya. Meletakkannya di bawah kontrol demokratik kelas buruh. Ini adalah nasionalisasi. Kendati demikian, nasionalisasi ini berbeda dengan nasionalisasi kapitalis karena wataknya yang demokratik dan terencana. Inilah nasionalisasi sosialis yang berarti juga nasionalisasi mayoritas untuk mayoritas. Hanya dengan jalan inilah seluruh penghidupan rakyat pekerja akan terjamin.

4 September 2014