facebooklogocolour

Serikat Buruh adalah tempatnya buruh untuk berkumpul, berdiskusi, mendidik diri, membangun kekuatan, mengadvokasi kasus-kasus hubungan kerja, dan memajukan organisasinya. Melalui serikat, secara bersama-sama, buruh mulai belajar membangun sebuah tradisi kolektif, dan membuat target-target untuk pencapaian tujuan organisasi.

Dalam menjalankan organisasi, serikat buruh membutuhkan biaya untuk pembuatan kartu anggota, penggandaan surat menyurat, membayar sewa rumah dan listrik, dana mogok, membuat koran suara buruh, dan membayar fulltimer bagi buruh yang sebagian besar waktunya bekerja untuk serikat. Karena serikat buruh itu organisasi kolektif, dana tersebut didapat dari iuran anggota (utama) dan sumbangan tak mengikat.

Iuran adalah modal pergerakan bagi serikat buruh, Semaoen dalam Penuntun Kaum Buruh bahkan mengatakan: “Berani membayar iuran yang besar berarti berani untuk memerdekakan kaum buruh atau serikat buruh.” Selain secara eksternal serikat buruh dihadapkan pada persoalan perburuhan (advokasi kasus, pemogokan), serikat buruh juga – sadar atau tidak – menghadapi hambatan dari internal, yakni  persoalan yang dianggap remeh-temeh, yakni mulai tidak disiplin dalam iuran sampai dengan “korupsi kecil”.

Dalam serikat buruh, baik yang sudah lama berdiri dan mempunyai banyak anggota, maupun serikat buruh yang relatif baru dan jumlah anggotanya kecil, seringkali persoalan telat dalam membayar iuran, atau tidak membayar iuran, seringkali menjadi hal yang lumrah; dimaklumi; biasa; dan bahkan menjadi kebiasaan.

Persoalannya bukan pada poin “belum ada duit”, karena bukan ini hal yang kita bahas. Perilaku umum serikat buruh – baik anggota maupun pengurusnya – sering memaklumi tindakan-tindakan mulai dari menunda membayar iuran (padahal sudah ada duit, tetapi enggan segera membayar) sampai tidak membayar iuran dengan banyak dalih. Lalu, kalau ini menjadi kebiasaan, bagaimana dengan jalannya organisasi serikat buruh dan capaian-capaiannya?

Tidak disiplin  dalam membayar iuran – karena sengaja menunda padahal uang ada atau hanya karena malas menyetor – atau tidak membayar iuran sama sekali, adalah pangkal dari korupsi.  Baik anggota maupun pengurus yang mentradisikan tindakan ini, sedikit demi sedikit tengah mengkorupsi “modal pergerakan dan kekuatan” dari jalannya organisasi itu dan memberikan beban serta tanggung jawab tambahan kepadanya.

Selain tidak disiplin soal iuran, tidak disiplin dalam melaporkan penggunaan uang kas, uang mogok, dan uang buku/koran adalah bagian dari ‘”korupsi kecil” (sepanjang ini luput karena tidak ada pengawasan), lebih-lebih jika uang tersebut dipakai untuk keperluan pribadi, hal tersebut adalah nyata sebagai korupsi. Tidak jarang, kita menemui bentuk pemakluman-pemakluman soal penggunaan uang oleh pengurus atau anggota diluar kebutuhan rill organisasi. Misalnya, serikat buruh membuat koran atau buku saku dengan harga solidaritas Rp. 5000. Biasanya, akan dipilih orang-orang yang bertanggung jawab untuk distribusi koran tsb, sekaligus bertanggung jawab tentang keuangannya. Namun, pada saat pelaporan berapa jumlah koran yang sudah didistribusi sekaligus keuangan, hanya disetor 50%, tidak sampai 100%, atau bahkan tidak disetor sama sekali, dengan alasan, terpakai untuk kebutuhan ini-itu, berniat meminjamnya dahulu dan berjanji mengembalikan. Karena kenal, sesama kawan di serikat buruh, maka di-iyakan saja oleh kawan yang lain.

Ini bukanlah masalah – bahkan  jika ada kawan dalam serikat buruh, yang benar-benar sedang kesulitan, maka kawan-kawan buruh yang lainnya pun wajib membantunya – selama hal ini diinformasikan kepada pengurus yang bertanggung jawab dalam organisasi (biasanya bendahara), mencatatnya sebagai bukti, setelah sebelumnya meminta pendapat kawan-kawan anggota yang lain. Bendahara masih punya tanggung jawab agar dikemudian hari bisa meminta untuk menyelesaikan uang buku/koran tersebut, karena ini adalah uang organisasi.

Namun, tidak jarang, tindakan memakai uang organisasi seringkali berujung pada tidak kembalinya uang tersebut. Bisa saja, karena pemakluman-pemakluman yang sudah biasa tadi, perilaku yang sama pun akan terulang kembali, tidak satu dua kali terjadi, melainkan terus menerus.

Tugas bendahara serikat buruh harus mengurus dengan baik segala urusan tentang keuangan organisasi, dengan menyediakan buku-buku untuk mencatat seluruh uang yang dipegangnya. Selain buku kas, buku setoran, dan buku tunggakan iuran, semua pengeluaran harus disertai dengan bukti kuitansi, dan melaporkannya dalam rapat sebulan sekali.

Dalam Penuntun Kaum Buruh, sekali lagi Semaoen mangatakan: “Sudah pasti semua pergerakan memiliki aturan tertentu untuk meng­amati atau mengawasi  langkah­-langkah gerakan. Siapa yang harus mengawasi itu? Tidak lain semua anggota, pengurus, dan pengurus besar. Anggota-anggota harus mengawasi apakah pengurus-pengurus cabang dan pengurus besar benar-benar menjalankan kewajib­annya, berikhtiar dengan baik, dan memperhatikan keperluan para anggota. Dan apa betul mereka mengurus uang organisasi dengan baik.”

Dalam banyak kasus, longgarnya pengawasan dan rasa sungkan antar kawan sering menjadi penyebab organisasi berjalan tidak seimbang. Bahkan, tidak jarang, serikat-serikat buruh  yang lebih dari 10 tahun berdiri, runtuh begitu saja, minimal mengalami kemunduran dan para aktivisnya mengalami disorientasi dalam gerakan. Semuanya bisa ditelisik dari bagaimana serikat buruh membangun tradisinya sejak awal. Jika tradisi yang dibangun di dalam serikat buruh itu rapuh, maka dengan mudah sekali akan runtuh. Ibarat membangun rumah, jika pondasinya tidak kuat, maka dengan mudah akan hancur!