facebooklogocolour

revolusi nasionalBelakangan ini kita sering mendengar pekikan “NKRI” dikumandangkan oleh banyak orang, dari kaum reaksioner kanan ketika ingin membungkam perjuangan pembebasan nasional rakyat Papua sampai ke kaum Kiri liberal yang ingin membela “kebhinekaan” Indonesia dari apa yang mereka anggap rongrongan sentrifugal SARA. Walau kedua kutub ini di permukaan tampak berbeda – bagaimana mungkin mereka bisa disamakan? pikir banyak orang biasanya – tetapi mereka bersandar pada sentimen nasionalisme yang sama. Mereka berlomba-lomba ingin menunjukkan bahwa mereka lebih nasionalis daripada tetangga mereka. Di sini kaum revolusioner dituntut untuk bisa memahami nasionalisme, bukan supaya kita bisa menjadi nasionalis yang lebih baik, tetapi supaya kita bisa menghindari perangkap nasionalisme, karena kaum revolusioner bukanlah nasionalis – dalam kapasitas apapun – tetapi seorang internasionalis.

Satu peristiwa penting dalam perkembangan nasionalisme di Indonesia adalah Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, yang belum lama ini dirayakan. Satu bangsa, satu nusa, dan satu bahasa: Indonesia. Ikrar tersebut merupakan bagian dari proses panjang pembentukan nasion Indonesia. Saat itu spirit nasion Indonesia belum ngejewantah dalam entitas berupa sebuah negara merdeka. Ibarat Sang Firman, nasion yang bernama Indonesia belum “menjadi daging.” Meski demikian, Ikrar 1928 itu tak kurang signifikan. Ikrar ini akhirnya berinkarnasi menjadi Revolusi Nasional, yang mengakhiri Hindia Belanda (=kolonialisme) dan melahirkan Indonesia Merdeka. Dalam konteks perkembangan negara-bangsa, Sumpah Pemuda bersifat subversif, progresif, revolusioner. Karena sifat-sifat itu, Kongres Pemuda II 1928 tidak saja historical (=terjadi dalam sejarah), tapi juga historic (bersejarah).

Delapan puluh delapan tahun sudah berlalu. Konon, revolusi nasional sudah selesai. Hindia Belanda sudah lama berakhir, Indonesia Merdeka lama berdiri. Tetapi tugas-tugas revolusi nasional di Indonesia pada kenyataannya belum tuntas sampai hari ini. Kedaulatan Indonesia masih ada di bawah jempol dominasi ekonomi imperialis. Bagi para penganut dua-tahap revolusi, revolusi sosial hanya bisa diluncurkan setelah selesainya revolusi nasional. Katanya, revolusi nasional bertipe borjuis, yang melahirkan sebuah negara nasional dengan tugas sejarah mengembangkan kelas borjuis nasional dan membangun kapitalisme nasional yang mandiri dan berdaulat. Dalam tahapan ini sudah barang tentu menurut mereka pimpinan revolusi ada pada kelas borjuis nasional. Rakyat pekerja, yang bertulangpunggungkan kaum buruh, wajib mendukung borjuasi nasional untuk menumbangkan kolonialisme dan mendirikan negara nasional.

Pandangan tentang dua-tahap revolusi ini sejak lama telah dianut oleh para “revolusioner” di hari-hari Revolusi Agustus 1945. Dalam tulisannya, Kepada Bangsaku (1948), Bung Karno menyerukan kepada rakyat Indonesia untuk menuntaskan revolusi nasional dan menunda revolusi sosial. Bung Karno memang menganut teori dua-tahap revolusi. Konteks tulisan itu adalah Perlawanan Madiun 1948, yang secara ironis dipandang sebagai revolusi sosial yang salah kaprah bahkan mengkhianati revolusi nasional, padahal dilakukan di bawah pimpinan para tokoh yang juga menganut pandangan dua-tahap revolusi (lihat misalnya tulisan Musso, Jalan Baru untuk Republik Indonesia [1948]). Seluruh rakyat Indonesia, termasuk kelas buruh dan kaum tani, hendaknya mendukung kepemimpinan borjuis nasional yang sedang mengupayakan pengakuan de facto dan de jure atas Republik Indonesia.

Pasca KMB, lebih-lebih sesudah “kembali ke negara kesatuan” (17 Agustus 1950), borjuasi nasional bertikai perihal sudah atau belum selesainya revolusi. Bung Hatta, misalnya, menyatakan bahwa revolusi sudah selesai, karena Indonesia Merdeka sudah tercapai. Sekarang, menurut Bung Hatta, bangsa Indonesia harus mengisi kemerdekaan dengan pembangunan nasional. Di lain pihak, Bung Karno bersikukuh bahwa revolusi belum selesai. Jangankan revolusi sosial, revolusi nasional pun belum tuntas. Irian Barat masih dikangkangi imperialis Belanda, katanya. 

Di masa Demokrasi Terpimpin, terdapat kerancuan pemikiran tentang revolusi nasional. Bung Karno, “revolusioner” yang kala itu memainkan peran Bonapartis klasik, berkata-kata tentang “revolusi Indonesia yang berpancamuka” (=banyak dimensi): revolusi politik, revolusi sosial, revolusi ekonomi, revolusi kebudayaan, revolusi  mental... (!) Revolusi Indonesia, kata Bung Karno, bertujuan mencapai Sosialisme ala Indonesia. Revolusi tersebut berkerangka tiga, yang sering disebutnya “Ampera” (Amanat Penderitaan Rakyat): (1) NKRI yang berdaulat politik dari Sabang sampai Merauke; (2) Masyarakat Indonesia yang adil dan makmur; dan (3) Perdamaian dunia dengan terhapusnya kolonialisme dan imperialisme.

Di satu sisi, Bung Karno tetap mempertahankan teori dua-tahap revolusi. Sering ia bilang bahwa tahap revolusi Indonesia saat ini adalah tahap nasional, yang bertujuan menegakkan NKRI yang berdaulat dari Sabang sampai Merauke. Partai Komunis Indonesia, dipimpin oleh DN Aidit, menyebutnya tahap “revolusi borjuis-demokratis tipe baru”, yang dipandangnya sebagai persiapan bagi tahap selanjutnya, yakni revolusi sosialis.

Di sisi lain, Bung Karno menyatakan bahwa revolusi Indonesia adalah “the summing up of many revolutions in one generation” (rangkuman dari banyak revolusi dalam satu generasi). Satu generasi dengan banyak revolusi, yang katanya lebih besar daripada Revolusi Amerika 1776, Revolusi Prancis 1789, bahkan Revolusi Bolshevik 1917! Revolusi yang pancamuka itu berjalan simultan – dengan tujuan Sosialisme ala Indonesia. Kekuasaan politik dalam wujud negara yang berdaulat diusahakan sembari mengerjakan revolusi sosial dan melakukan perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme secara internasional entah melalui Konferensi Asia Afrika 1955 (sebelum era Demokrasi Terpimpin), Gerakan Non Blok (1962), Nefo vs Oldefo (1963), atau Poros Jakarta-Hanoi-Peking-Pyongyang (1965).

Banyak orang yang lalu menyimpulkan kalau Bung Karno adalah seorang pemikir bertipe eklektik, suka meramu konsep dari berbagai unsur yang sebenarnya tidak saling klop, seturut dengan kerangka pikirnya sendiri. Ini dianggap sebagai sebuah keunggulan Bung Karno, tetapi sebenarnya hanya merefleksikan kebingungannya dan juga keambiguan dari kelas borjuasi nasional yang diwakili olehnya. Apa yang disebut “eklektisme” Bung Karno terbukti menjadi kelemahan terburuknya, Achilles Heelnya.

Dalam pada itu, disadari atau tidak, posisi Bung Karno sebagai representasi borjuis nasional menentukan cara bekerja konseptualisasi dan praktik politiknya yang ambigu dan penuh kebimbangan. Hal ini nyata khususnya dari penolakan dirinya terhadap perjuangan kelas (padahal, mana ada revolusi sosial tanpa perjuangan kelas!) serta kepemimpinan kelas buruh dalam “revolusi panca-muka”-nya (meski ia selalu beretorika bahwa buruh dan tani adalah sokoguru revolusi Indonesia!).

Fakta bahwa ia memerintahkan Nasution untuk mengambilalih perusahaan-perusahaan Belanda yang telah direbut oleh kaum buruh (1957) untuk kemudian dikelola Angkatan Darat (dan malah menjadi sarang korupsi dan sapi perahan para jenderal!) adalah satu dari sekian banyak contoh. Demikian juga posisinya sebagai Bonapartis sejak Dekrit Presiden 1959, yang secara hakiki merupakan upaya menjaga keseimbangan Kiri-Kanan, yakni antara PKI yang merepresentasikan aspirasi rakyat pekerja Indonesia dan Angkatan Darat yang merepresentasikan kepentingan kelas borjuis dan kelas feodal Indonesia. Pula, kebimbangannya untuk mengambil langkah yang tegas pada hari-hari sesudah Gestok 1965, yang bermuara pada Indonesian killing field, hancurnya PKI, dan lumpuhnya perjuangan buruh dan tani di satu sisi, serta tergulingnya sang bonapartis berikut rezimnya, digantikan junta militer Orde Baru di bawah pimpinan Jenderal Soeharto di sisi lain.

Sementara itu, berpegang pada teori dua-tahap revolusi (dengan modifikasi tahap pertama sebagai “revolusi borjuis-demokratis tipe baru”, epigon teori Mao Tse-tung) dan gagasan “Marxis” yang baru tentang “Dua Kekuatan dalam Negara Indonesia” (pro-rakyat kontra anti-rakyat), Aidit dan para pemimpin PKI mengilusi diri dan kelas buruh Indonesia. Dengan teori-teori “Marxis” tersebut, para pemimpin PKI membuat partai dan kelas buruh dan kaum tani bergantung kepada Bung Karno sang bonapartis, baik dalam peluang mengembangkan keanggotaan dan pengaruh partai maupun dalam melindungi partai dari rongrongan pihak Kanan yang direpresentasikan oleh ABRI, wabil chusus Angkatan Darat, dan partai-partai borjuis. Akibatnya fatal.

Mengapa akibatnya fatal? Karena sebenarnya pada era kapitalisme hari ini – yakni pada tahapan kapitalisme imperialis – penyelesaian revolusi nasional sudah tidak bisa lagi dipisahkan dari perjuangan kelas dan revolusi sosial (revolusi sosialis). Usaha memisahkan kedua tahapan ini akan melucuti kelas buruh secara politik, dan memberikan inisiatif ofensif pada kelas penguasa. Hasilnya telah kita lihat pada 1965, kekalahan telak berdarah-darah yang diderita oleh kelas proletariat. Inilah inti dari gagasan Revolusi Permanennya Leon Trotsky, bahwa hanya kelas buruh (beraliansi dengan kaum tani dan rakyat pekerja tertindas lainnya) yang bisa memimpin dan menuntaskan revolusi nasional. Dengan demikian revolusi sosialis segera menjadi agenda dari gerakan proletariat dan tidak terpisahkan dalam dua-tahapan yang kaku, tetapi saling merasuki, tak terinterupsi, dan “Permanen”.

Kembali ke Sumpah Pemuda 1928. Meski bersejarah karena subversif, progresif, dan revolusioner, Ikrar 1928 bercorak borjuis, baik dalam implementasi (revolusi nasional) maupun kepemimpinan yang diandaikannya. Ikrar 1928 tidak memadai bagi perjuangan rakyat pekerja, yang bertulangpunggung kelas buruh, untuk mengerjakan tugas-tugas revolusi yang seyogyanya berlangsung di bawah kepemimpinan kelas buruh itu sendiri. Dalam pada itu kita menyadari bahwa inisiatif politik pemuda (yang umumnya berasal dari kelas borjuis dan kelas feodal bumiputera Hindia Belanda) dilatarbelakangi oleh absennya partai pelopor revolusioner proletariat. Partai yang dimaksud pernah ada, namun kemudian hancur-lebur karena avonturisme dalam Perlawanan 1926-27: Partai Komunis Indonesia (PKI).

Sekarang, 88 tahun setelah dikumandangkan untuk pertama kalinya, Sumpah Pemuda 1928 sudah sama sekali tidak memiliki watak subversif, progresif, dan revolusionernya. Atau pendeknya, nasionalisme Indonesia sudah tidak lagi memiliki watak progresif dan justru hari ini menjadi jebakan bagi kesadaran kelas buruh. Sebab, implementasi dan kepemimpinannya sudah terpenuhi: negara Indonesia yang kapitalis dan kekuasaan borjuis. Revolusi nasional, yang tanpa kepemimpinan kelas buruh tidak pernah bertransformasi menjadi revolusi sosialis, memang ditakdirkan bagi kemenangan kelas borjuis dan kapitalisme imperialis.

Perlu ada ikrar "Sumpah Pemuda" yang baru: Sumpah Pemuda dan Rakyat Pekerja di bawah kibaran panji Revolusi Permanen proletariat yang internasionalis!