Survei demi survei terus menempatkan Jokowi sebagai calon presiden yang paling populer. Dorongan agar Jokowi maju menjadi capres tampak semakin meluas, dan harapan ini bahkan menjadi lebih nyata di mata banyak pendukungnya ketika Megawati memutuskan untuk tidak ikut pemilihan presiden tahun depan. Megawati dan partainya, setelah mengecewakan harapan “wong cilik” karena ketidakmampuannya untuk menyelesaikan agenda reformasi dan memperbaiki kehidupan mereka, akhirnya harus mengakui bahwa kapital politik besar yang mereka raih dari gerakan reformasi 1998 sudah habis mereka gadaikan untuk setiap kebijakan pro-kapital yang mereka telurkan dan bela dan setiap rupiah dan posisi haram yang didapati oleh para elit PDI-P. Sekarang mereka harus meminjam kapital politik yang ada di Jokowi. Tidak hanya rakyat jelata saja yang melihat Jokowi sebagai ratu adil yang dapat menyelamatkan mereka, para petinggi PDI-P pun melirik Jokowi sebagai orang yang mungkin dapat menyelamatkan kapal yang sedang karam ini dan menyetirnya keluar dari badai.  Puan, Ketua DPP PDI-P, mengatakan: “Jokowi itu sudah menjadi dinamika di internal dan eksternal untuk dicalonkan.” Walaupun ia belum secara eksplisit mengatakan bahwa partainya akan mendorong Jokowi, namun jelas sudah ada diskusi serius di dalam tubuh partai ini untuk mengusung Jokowi.

Tidak hanya PDI-P saja, Gerindra pun tidak ingin ketinggalan. Mereka katanya sedang “mempersiapkan” Jokowi untuk menjadi presiden pada 2019 dan menggantikan Prabowo. Terlepas benar atau tidaknya ambisi besar Gerindra ini, usaha mengasosiasikan popularitas Jokowi dengan Gerindra adalah sesuatu yang sudah dilakukan oleh mereka sejak kampanye Jokowi-Ahok tahun lalu. Prabowo adalah salah satu pendana kampanye Jokowi-Ahok, yang saat kampanye tahun lalu terlihat lebih ngotot dalam mendorong kemenangan mereka dibandingkan Mega.

PKS, yang sekarang sedang memasuki krisis akut, pun sekarang mulai menimang kemungkinan mendukung Jokowi. Ayat-ayat suci tidak bisa lagi menyelamatkan mereka dari pusaran korupsi, ketidakkompetenan, dan skandal-skandal picisan. Melihat polling Jokowi yang tinggi, dan bahkan di antara pendukung grassrootsnya mulai banyak yang mendukung Jokowi, tidak heran kalau sejumlah petinggi PKS mulai melirik Jokowi, setidaknya sebagai pelampung penyelamat. Gelagat ini mulai terlihat dari komentar seorang anggota Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Aljuffri, yang ketika ditanya mengenai sikap PKS mengenai Jokowi, mengatakan: “Jokowi bagus, tapi kan belum diputuskan. Kalau Jokowi sekarang, kita akan lihat bagaimana dia akan memimpin Jakarta.” PKS juga tidak ikut interpelasi Jokowi baru-baru ini. Yang pasti, para petinggi PKS tahu kalau sekarang bukanlah saatnya menyerang Jokowi seperti dulu. Popularitas PKS yang menukik tajam, yang dilanda berbagai isu korupsi dan serangan politik dari lawan-lawannya yang juga sama kotornya, membuatnya lebih berhati-hati dalam setiap langkahnya sekarang. Akan teramat bodoh untuk menyerang Jokowi yang sudah begitu populer, dan bahkan di dalam pikiran sejumlah petinggi ada baiknya mungkin kalau ikut mengambil keuntungan dari popularitas Jokowi.

Sistem politik hari ini sudah begitu bangkrut dan legitimasinya di mata rakyat sudah begitu tipis dan tampak bisa roboh kapan saja. Satu-satunya hal yang mencegah sistem ini dari kerobohan adalah lemahnya kepemimpinan revolusioner dari rakyat pekerja. Inilah mengapa banyak partai politik borjuasi yang sedang berlomba-lomba untuk memenangkan Jokowi ke sisinya. Selain untuk memberikan legitimasi pada partai mereka masing-masing, mereka juga ingin memberikan legitimasi umum kepada sistem politik bangsa ini, bahwa sistem demokrasi politik borjuasi masih bisa menyodorkan seorang pemimpin yang kompeten dan bersih. Bayangkan kalau rakyat luas sama sekali sudah hilang harapan pada para pemimpin politik dan sistem yang ada, dan mulai menengok ke dirinya sendiri sebagai alat perubahan, mulai mengambil nasib ke tangannya sendiri. Jokowi dan Ahok, kendati tidak sedikit elit politik yang mencoba menjatuhkan mereka, adalah angin segar bagi para pembela sistem demokrasi borjuasi, karena mereka memberi bukti bahwa sistem demokrasi ini masih bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin bersih. Tidak perlu aksi massa dan tidak perlu partai kelas pekerja.

Dari pihak rakyat pekerja, banyak yang menginginkan Jokowi untuk menyelamatkan bangsa ini dari keterpurukan. Dari pihak elit politik borjuasi, mereka juga mulai melihat Jokowi sebagai figur yang dapat menyelamatkan Indonesia. Tetapi walau di permukaan kedua harapan ini tampak serupa, ada kepentingan kelas yang jauh berbeda. Keselamatan bangsa yang ada di pikiran rakyat jelata adalah cukup sederhana, yakni: pekerjaan dan upah layak, tempat tinggal yang layak, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll. Sementara bagi elit politik borjuasi, keselamatan bangsa adalah keselamatan sistem eksploitasi kapitalisme, yang sudah semakin terdiskreditkan karena ketidakmampuannya untuk memberikan kesejahteraan pada rakyat jelata, ditambah lagi ulah-ulah vulgar dari banyak pemimpinnya yang bermental “aji mumpung”, yang menjarah sistem ini tanpa mempertimbangkan keselamatan kapitalisme dalam jangka panjang. Jokowi dilihat oleh kaum borjuasi sebagai seorang yang dapat menyatukan kedua harapan tersebut, atau lebih tepatnya memberikan kesan atau ilusi bahwa ia sedang memenuhi harapan yang pertama, sementara pada kenyataannya ia sedang memenuhi harapan yang belakangan.

Apakah lantas ini berarti bahwa ada pertempuran antara elemen rakyat pekerja dan elit politik borjuasi untuk memenangkan pengaruh terhadap Jokowi? Bahwa kita harus “mengawali” Jokowi agar tidak jatuh ke dalam pengaruh dan rayuan elit politik borjuasi? Bila politik perjuangan kelas dapat direduksi ke “berlomba merebut pemimpin” maka sia-sia saja Marx, Engels, dan Lenin menulis ratusan artikel dan buku politik. Dengan Jokowi yang hari ini, yakni yang mencoba memberikan wajah humanis pada kapitalisme, maka konsekuensinya hanya ini: semakin Jokowi tampak mewakili harapan rakyat pekerja, justru semakin efektif dia sebagai instrumen bagi kaum borjuasi untuk menyelamatkan sistem eksploitasi kapitalisme. Jadi, semakin kaum Kiri progresif mencoba merangkul Jokowi ke sisinya, dengan melakukan kompromi prinsip dan program, maka semakin kapitalisme akan terselamatkan dari krisis yang sedang melandanya.

Lalu, bagaimana sikap kita terhadap fenomena Jokowi ini, dan juga fenomena-fenomena serupa yang terus kita temui dalam sejarah di seluruh dunia? Kita memulai proposisi revolusioner kita dari dua hal: pertama, situasi politik hari ini; kedua, kepentingan kelas buruh untuk perjuangan menuju penumbangan kapitalisme dan pendirian sosialisme.

Hal yang pertama, situasi politik hari ini di Indonesia dan dunia. Seperti yang kita jelaskan di atas, legitimasi politik rejim ini di mata rakyat sudah sangat tipis. Bahkan krisis politik dan ekonomi dunia yang terus mengguncang 5 tahun terakhir ini telah membuat tingkat kepercayaan massa pada sistem ini semakin goyah. Di tengah kebuntuan politik ini, sebagian rakyat lantas mencari-cari penyelamat mereka, mencari alternatif yang lebih baik, mencari lesser evil. Dari sinilah muncul figur-figur populis yang terdorong ke depan. Di Amerika, Obama, yang kisah kenaikan – dan lalu kekecewaan besar yang menyusulnya – tidak perlu lagi kita ulang. Di Italia, sang pelawak Beppe Grillo, seorang populis yang tiba-tiba meroket di tengah kebangkrutan politik Italia. Dengan slogan “Mereka semua harus pergi”, ia memenangkan dukungan massa ke partainya, yang pada pemilu Februari kemarin meraup 25% suara. Di Indonesia, kita saksikan eforia Jokowi-Ahok. Krisis politik, disertai absennya kepemimpinan revolusioner yang dapat memberikan jalan ke depan, adalah lahan subur bagi munculnya figur-figur populis. Tetapi kita akan menjadi orang yang buta – dan bodoh – kalau tidak melihat adanya kekuatan lain yang sedang bangkit, yakni kekuatan buruh dalam satu setengah tahun belakangan ini. Kekuatan ini, dilihat dan ditimbang-timbang dari aspek manapun, membuat eforia Jokowi tampak tidak signifikan, karena kekuatan ini berbasiskan aksi massa luas yang militan dan radikal (dari aksi demonstrasi, grebek pabrik, sampai mogok nasional), organisasi perjuangan kelas yang mandiri (serikat buruh), dan keterlibatan massa buruh yang aktif. Ini sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan massa cair tanpa-organisasi yang mendukung Jokowi-Ahok. Kalau kita percaya bahwa tugas pembebasan rakyat pekerja adalah tugas mereka sendiri, yang harus dilakukan secara mandiri, dengan aksi massa yang aktif dan organisasi mereka sendiri, maka gerakan buruh harus jadi sandaran utama kita, bukan tokoh populis ini atau itu.

Hal kedua yang jadi pertimbangan kita untuk menentukan sikap kita terhadap Jokowi adalah kepentingan kelas buruh untuk menuntaskan tugas historisnya: penumbangan kapitalisme dan pembangunan sosialisme. Semua kebijakan revolusioner harus membawa kelas buruh lebih dekat ke tugas historis ini. Kalau tidak, dan bahkan menjauhkan buruh dari tugas historis ini, maka ini adalah kebijakan reaksioner yang harus kita tentang sepenuhnya.

Dari kedua hal ini, maka jelas apapun sikap kita terhadap Jokowi – ataupun Jokowi-Jokowi lainnya di masa depan dan di tempat lain – haruslah berdasarkan kemandirian kelas dan pertimbangan pemenuhan tugas historis kelas buruh. Yang pertama ini, kemandirian kelas, terutama penting ketika lama sudah gerakan buruh – dan rakyat pekerja luas secara umum – dikebiri oleh Orde Baru dan dijadikan “massa mengambang” tanpa kemandirian sama sekali. Dalam 1-2 tahun terakhir jutaan buruh, dan juga tani, mulai menemukan kemandirian kelas mereka sendiri, yang mereka temui lewat aksi massa dan organisasi perjuangan mereka. Ini adalah proses yang hari ini jauh lebih penting dibandingkan reforma-reforma – yakni perubahan kosmetik sana-sini bagi kapitalisme – yang dijanjikan Jokowi. Melempar proses ini ke pendukungan Jokowi ke kursi kepresidenan hanya akan menghambat dan menelikung proses pembangunan kemandirian kelas ini. Betapa tidak! Belum dicalonkan saja, sejumlah kaum Kiri “pengawal” Jokowi-Ahok kita sudah menjual kemandirian mereka dengan kompromi program dan prinsip, demi harapan kalau-kalau Jokowi-Ahok dapat membawa perubahan. Para “relawan” ini diam saja ketika Jokowi-Ahok menangguhkan upah minimum, menyuruh buruh untuk joget saja daripada aksi massa saat May Day, bungkam seribu-bahasa saat mogok nasional, dsb. Tidak ada yang kritis dan mendorong program mandiri. Mereka hanya mengekor. Di hadapan kenyataan ini, maka kita kaum revolusioner harus mengambil sikap yang teramat tegas. Setiap usaha untuk mengaburkan kepentingan kelas dan kemandirian kelas, terutama sekarang ketika buruh sebagai sebuah kelas mulai menunjukkan dirinya sebagai kekuatan yang riil, adalah reaksioner.

Kita harus ingat, bahwa Jokowi-Ahok adalah seksi dari kapitalis yang ingin memberikan wajah yang lebih halus dan manis pada sistem kapitalisme, seperti halnya Obama dan banyak reformis-reformis lainnya. Apa ini berarti kita lantas mengutuk usahanya untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis pada rakyat? Kita mendukung program kesehatan gratis ini seperti halnya buruh mendukung kenaikan gaji yang diberikan oleh sang pemilik pabrik (entah karena sang majikan tiba-tiba merasa baik hati, atau alasan apapun). Kita tidak lantas menyuruh buruh untuk mengelu-elukan sang pemilik pabrik, untuk menjadi “relawan” pemilik pabrik, memberinya dukungan politik, dan mengekornya.

Misalnya dalam masalah KJS, dimana banyak anggota DPRD dan rumah sakit swasta yang menolaknya. Kita jelas berdiri mendukung dengan keras program kesehatan gratis untuk rakyat, karena ini adalah salah satu program dasar sosialisme. Kita kritik para anggota DPRD ini. Kita ekspos rumah sakit-rumah sakit swasta yang menolak KJS ini, karena mereka hanya memikirkan laba. Secara umum, kita serang sistem kesehatan yang bermotif laba ini dan juga anggaran kesehatan yang tidak mencukupi. Tetapi ini tidak mensyaratkan kita untuk menjadi pendukung politik Jokowi-Ahok. Program kita kebetulan beirisan dengan program Jokowi-Ahok, dan dilihat dari segi tertentu kita menjadi “sekutu” Jokowi-Ahok ketika kita bersama-sama menyerang DPRD yang korup, yang menentang KJS. Tetapi “persekutuan” aksidental ini bersifat sementara dan kondisional, tidak berdasarkan kompromi program dan kompromi kemandirian kelas.

Dalam waktu dekat ini, kita akan dihadapkan dengan dua pertempuran besar: pertama, rencana kenaikan BBM, yang mana ratusan ribu buruh telah mengancam akan melakukan aksi mogok untuk melawannya; kedua, rencana mogok nasional ke-2 pada Agustus mendatang, yang akan menyaksikan 2 juta buruh mogok. Buruh akan semakin mengukuhkan dirinya sebagai sebuah kelas yang dapat berdiri sendiri dan memimpin perjuangan rakyat tertindas lainnya. Melempar proses yang signifikan dan historis ini ke belakang dengan ikut perlombaan untuk mendorong Jokowi ke kursi kepresidenan, yang tentunya berarti melakukan kompromi dengan partai-partai yang akan mendukungnya – yakni kemungkinan besar PDI-P dan Gerindra, yang adalah dua partai yang paling menjanjikan untuk menjadi pengusung Jokowi – adalah sebuah kejahatan besar terhadap perjuangan kelas buruh. Satu-satunya perlombaan yang hari ini relevan dan mendesak bagi perjuangan kita adalah berlomba untuk membangun kemandirian kelas buruh – yang secara secara konkrit berarti pembangunan partai politik kelas buruh yang mandiri – sebelum kapitalisme menghancurkan kehidupan jutaan rakyat pekerja dengan krisisnya yang semakin akut.