facebooklogocolour

Madura Industrial Seaport City, begitulah nama mega-proyek yang tengah menjadi “kebanggaan” warga Surabaya dan Madura. Proyek pembangunan jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) ini, menurut pemerintah setempat, bertujuan untuk “peningkatan ekonomi rakyat”, terutama warga Madura. Proyek ini menelan biaya total 4,5 triliun rupiah, dengan perincian 2,4 dari triliun rupiah dari APBN, dan sisanya sekitar 2,1 triliun rupiah merupakan pinjaman dari pemerintah Cina.

Pembangunan jembatan dengan total biaya yang begitu besar ini tujuan utamanya, tentu, bukan untuk memudahkan arus hilir mudik masyarakat dari Surabaya ke Madura (atau sebaliknya). Bukan pula untuk meningkatkan mata pencaharian mereka, atau untuk menyejahterakan rakyat dalam makna yang sesungguhnya. Namun, tidak bisa dipungkiri, proyek ini bertujuan untuk mengembangkan industri dalam skala besar di berbagai bidang – dalam kata lain, untuk kepentingan modal besar milik segelintir orang.

Dalam pembahasan pada bulan September 2009 lalu, mengenai kebijakan industrial di Indonesia, pemerintah mengajukan draft Undang Undang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) kepada Badan Musyawarah DPR RI, yang kemudian disahkan oleh DPR menjadi Undang-Undang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) No. 39 Tahun 2009. Dan salah satu kawasan yang menjadi kawasan ekonomi khusus tersebut adalah pulau Madura.

Di pulau Madura, terutama di Kabupaten Bangkalan, ada beberapa wilayah yang akan dikhususkan sebagai kawasan industri khusus, yakni Socah dan Labang, dengan luas masing-masing 1473 ha dan 1478 ha. Di desa Ko’ol kecamatan Klampis, dengan luas lahan 1600 ha, akan dibangun pelabuhan bertaraf internasional dan terminal peti kemas. Untuk keperluan air bersih dan listrik bagi industri, akan dibangun waduk di desa Tellok kecamatan Gallis dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas di kecamatan Kamal.

Proyek besar industrial untuk “kemakmuran rakyat” ini, dalam logika “kesejahteraan”, akan ikut mengembangkan perekonomian di sektor-sektor informal. Ini yang sering disebut trickle down effect, bahwa dengan prioritas pemberian kapital kepada segelintir korporasi raksasa akan terjadi proses distribusi kapital yang merata – ada distribusi kapital ke sektor-sektor yang lemah. Namun, apakah memang demikian hasilnya? Menurut Engels, kapital memang tidak akan pernah berhenti bergerak, dan terus-menerus berbisik pada telinganya: “Terus! Terus!” Dan, lanjut Engels, “Tetapi kapital tidak hidup hanya dari kerja. Bagaikan seorang tuan-besar yang ningrat dan juga biadab, ia menyeret bersama dirinya ke dalam kuburan mayat-mayat budaknya, korban ratusan buruh yang binasa dalam krisis-krisis.”

Artinya, dalam logika pengembangan dan pembangunan seperti ini, rakyatlah yang akan menjadi korban, terutama buruh, sebagai penyangga utama dalam proses modal tersebut. Tak ada yang bisa diharapkan dari niat baik para pemilik modal dan pemerintah yang pro dengannya. Kemakmuran dan kesejahteraan atas nama rakyat tidak mungkin bisa diraih di bawah nilai-nilai kapitalisme. Karena gerak kapitalisme tak ubahnya seperti monster. Ia merusak, menghancurkan, dan rakus. Hal yang telah digambarkan Engels ini, sudah pasti, akan terjadi di pulau Madura akibat dari sebuah pembangunan mega proyek yang serakah. Proyek yang hanya berarti bagi pemilik modal besar dan para pejabat negara, yang memang, banyak yang berasal darinya.


Sebentar lagi, seluruh eksotisme alam, kultur, dan tata sosial di pulaunya Sakerah ini akan lenyap. Tak ada lagi suara riang anak-anak berlarian, mengejar matahari, mengejar mimpi. Tak ada lagi senyum liar menebar, menikmati hari, menikmati pagi. Semua hilang, hanyut, tenggelam, digerus oleh arus modal.