facebooklogocolour

Ada banyak “kado” akhir tahun untuk rakyat Indonesia. Kemasannya beragam, tapi isinya sama: kesengsaraan rakyat pekerja. Di antara sekian banyak “kado” yang memprihatinkan itu, dua di antaranya adalah Kasus Mesuji (Lampung dan Sumatera Selatan) dan Kasus Sape di Bima Nusa Tenggara Barat.

Di Mesuji terjadi tiga kasus kekerasan. Pertama, kasus pengelolaan lahan adat di kawasan Hutan Tanaman Industri Register 45 Way Buaya antara warga dan PT Silva Inhutani (SI). Dalam konflik kekerasan yang terjadi pada 6 November 2010 (setahun yang lalu!), dua warga tertembak. Salah seorang di antaranya, yakni Made Asta, tewas. Dua aparat kepolisian, AKBP Priyo Wira dan Bripda Setiawan, diduga sebagai pelaku penembakan.

Kedua, kasus sengketa tanah lahan sawit seluas 1533 hektare antara warga Desa Sei Sodong dengan PT Sumber Wangi Alam (SWA). Terjadi insiden berdarah, 21 April 2011. Dua petani, Saktu Macan dan Indra Syafeii, dan lima karyawan perusahaan, yakni Sabar (satpam), Hardi dan Hambali (asisten kebun), serta Saimun dan Agus Manto (pam swakarsa) tewas.

Ketiga, kasus lahan sawit seluas 17 ribu hektare antara warga Desa Sritanjung, Kagungan Dalam, dan Nipah Kuning dengan PT Barat Selatan Makmur Investindo (BSMI). Pada 10 November, lima warga tertembak, yakni Muslim, Robin, Rano Karno, Harun, dan Zaelani. Zaelani akhirnya meninggal dunia.

Di Sape, Bima, NTB, ratusan warga Kecamatan Lambu menuntut Bupati Bima, Ferry Zulkarnain, untuk mencabut izin eksplorasi pertambangan emas atas PT Sumber Mineral Nusantara. Perusahaan tersebut telah mendapat konsesi lahan seluas 24.800 hektare. Warga khawatir kegiatan pertambangan akan merusak lingkungan. Bupati tidak mengindahkan tuntutan mereka. Karena itu, bersama dengan mahasiswa mereka menduduki Pelabuhan Sape. Pada 24 Desember 2011, Polisi membubarkan paksa aksi tersebut. Polisi menembaki mereka.  Sedikitnya tiga orang demonstran tewas, puluhan lainnya luka-luka, dan polisi menangkap 45 orang sebagai tersangka.

Kedua kasus tersebut membangkitkan reaksi para politisi dan kaum moralis. Mereka menyoal polisi, perusahaan, Kementerian Kehutanan, dan bupati Bima. Polisi dinilai brutal. Alih-alih melindungi rakyat, polisi malah menganiaya rakyat demi kepentingan pemodal. Perusahaan macam SWA dan BSMI didapati melakukan berbagai pelanggaran. Kementerian Kehutanan dipertanyakan karena memberikan izin hak pengelolaan hutan tanaman industri pada Register 45 tanpa rekomendasi DPR. Bupati Bima dituding sebagai biang kerusuhan sehubungan dengan SK yang dikeluarkannya.

Sebagai kaum Sosialis kita sangat bersimpati kepada rakyat yang menjadi korban dalam konflik-konflik berdarah tersebut. Kita juga mengecam keras sepak terjang polisi, perusahaan, Kementrian Kehutanan, dan bupati Bima. Dalam hal ini kita agak sedikit mirip dengan kaum moralis. Tapi, berbeda dengan mereka, simpati dan kecaman keras kita tidak berangkat dari perasaan sentimental atau anggapan yang idealistis. Prinsipil, kita menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Tapi kita merenungkan dan memperjuangkan nilai-nilai tersebut dalam terang realisme yang kita temukan dalam Histomat (historical materialism, materialism historis). Artinya, simpati dan kecaman keras kita tidak terlepas dari pandangan Marxis tentang negara dan aparatusnya.

Pada umumnya, simpati dan kecaman kaum moralis didasarkan pada suatu anggapan yang idealistis dan sentimental tentang negara. Bagi mereka, negara didirikan untuk kepentingan setiap dan segenap warganya. Semua orang berhak atas kebebasan: bebas berbicara atau berekspresi, bebas untuk beragama atau tidak beragama, bebas dari kemelaratan, dan bebas dari ketakutan. Negara berkewajiban untuk menjamin kebebasan tersebut. Karena itu, ketika kebebasan berbicara atau berekspresi direpresi, kebebasan beragama atau tidak beragama disangkali, kebebasan dari kemelaratan tidak dapat direalisasikan, dan kebebasan dari ketakutan tidak dapat dinikmati sebagian bahkan sebagian terbesar dari warganya, negara dikatakan gagal.

Mengapa negara sampai gagal? Bagi kaum moralis, negara gagal karena para pemimpin dan aparatnya korup. Negara juga gagal karena tidak memiliki sistem yang memungkinkannya berfungsi sebagaimana mestinya. Ketika pemimpin dan aparat yang korup bekerja di dalam sistem yang buruk, kegagalan negara tidak dapat dihindari. Adakah solusinya? Pemimpin-pemimpin yang bersih, cakap, dan berkomitmen kepada rakyat. Juga, buatlah sistem yang baik, yang memungkinkan negara berfungsi sebagaimana mestinya. Good governance.

Berdasarkan anggapan yang idealistis ini, para moralis menilai kasus Mesuji dan kasus Sape sebagai indikasi lebih lanjut atas kegagalan negara, khususnya rezim SBY. Untuk kesekian kalinya mereka menghimbau, meminta, bahkan mendesak SBY untuk bertindak tegas demi kemaslahatan rakyat. Untuk kesekian kalinya pula mereka kecewa, karena SBY terkesan cuci tangan dengan menyerahkan segala sesuatunya kepada prosedur hukum yang berlaku. Seakan terkonfirmasilah penilaian mereka bahwa negara ini telah gagal.

Anggapan yang idealistis dan sentimental ini melupakan (bahkan mungkin dengan sengaja mengabaikan) kenyataan tentang keberadaan klas-klas dalam masyarakat berikut kepentingan-kepentingan dari klas-klas tersebut. Sejak manusia mengenal surplus produksi hingga saat ini, sejarah umat manusia adalah sejarah klas-klas dalam masyarakat. Secara historis selalu saja ada suatu klas yang bekerja dan menghasilkan surplus produksi, dan ada klas yang tidak bekerja namun mengambil dan menikmati surplus produksi tersebut. Ini terjadi dalam masyarakat-masyarakat dengan modus produksi Asiatik, perbudakan, feodal, dan kapitalis. Demikianlah kepentingan para petani pedesaan di Tanah Kanaan bertentangan dengan kepentingan para raja kota mereka. Kepentingan kaum budak bertentangan dengan kepentingan para pemilik budak. Kepentingan para petani hamba sahaya bertentangan dengan kepentingan para tuan tanah bangsawan. Kepentingan buruh atau proletariat bertentangan dengan kepentingan kapitalis atau burjuasi.

Klas yang menghasilkan surplus produksi berkepentingan untuk membebaskan diri dari penghisapan, sedangkan klas yang menghambil dan menikmati surplus produksi berkepentingan untuk mempertahankan penghisapan. Untuk mempertahankan kepentingannya, klas yang mengambil dan menikmati surplus produksi menciptakan baik aparatus kekerasan maupun apparatus hegemonik. Aparatus kekerasan, yang bersifat koersif, adalah negara. Tentu, lengkap dengan perangkat-perangkatnya. Baik “perangkat lunak” macam hukum dan perundang-undangan, maupun “perangkat keras” macam polisi, tentara, pam swakarsa, preman, dsb. Apparatus hegemonik, yang merupakan kekuasaan moral dan intelektual, adalah kebudayaan. Termasuk di dalamnya, agama, filsafat, etika atau sistem moral, ilmu pengetahuan, dan sebagainya.

Masyarakat Indonesia tak luput dari pertentangan atau perjuangan klas. Indonesia adalah sebuah masyarakat klas. Dalam hal ini, masyarakat kapitalis. Di negeri ini ada klas burjuis di satu sisi dan klas buruh, kaum tani, dan kaum miskin kota di sisi lain. Negara Republik Indonesia, meski secara idealistis diklaim sebagai negara yang melindungi “segenap rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”, dalam kenyataannya adalah sebuah negara klas. Artinya, negara Republik Indonesia adalah pelembagaan kekuasaan burjuasi, yakni klas yang hidup dari pengambilan surplus produksi atau surplus value (nilai lebih) dari klas buruh dan kaum tani. Dalam lembaga-lembaga negara, yakni eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, duduklah wakil-wakil burjuasi. Perangkat lunak dari lembaga-lembaga itu, yakni produk-produk hukum dan perundang-undangan, dibuat menurut kepentingan burjuasi. Perangkas kerasnya, yang terdiri dari tentara, polisi, jaksa, pengacara, dan hakim, berfungsi untuk memastikan terjaminnya kepentingan burjuasi.

Memahami Indonesia sebagai masyarakat klas dan negara Republik Indonesia sebagai sebuah negara klas burjuis menolong kita memahami keberpihakan polisi, Kementerian Kehutanan, dan bupati Bima kepada perusahaan-perusahaan Silva Inhutani, Sumber Wangi Alam, Barat Selatan Makmur Investindo, dan Sumber Mineral Nusantara. Mereka adalah perangkat-perangkat negara burjuis. Fungsi mereka adalah menjamin kepentingan klas. Keberpihakan mereka kepada pemilik modal alih-alih kaum tani atau rakyat jelata bukanlah indikasi kegagalan negara. Memang itu yang seharusnya mereka perbuat. Keberpihakan mereka kepada kaum kapitalis mengindikasikan berfungsinya negara klas burjuis.

Bila dilihat dari kacamata sopan-santun burjuis Barat (yang melahirkan kaum liberal dan para moralis), perilaku polisi, Kementerian Kehutanan, dan bupati Bima akan mendapat penilaian tidak fair dan mengusik rasa keadilan. Tapi di balik penilaian yang kedengaran etis itu, toh burjuasi Barat tidak hanya melahirkan kaum liberal dan moralis yang idealistis, tetapi juga meniti logika kapitalisme sampai konsekuensinya yang paling jauh: eksploitasi, akumulasi, ekspansi … yang bermuara pada imperialisme.

Pada titik ini sebagai kaum Sosialis kita mengerti bahwa burjuasi Indonesia dan wakil-wakilnya lahir dari perkawinan haram antara feodalisme dan imperialisme. Tak heran bila burjuasi Indonesia dan wakil-wakilnya yang bercokol di negara burjuis ini berwatak komprador, birokratik-koruptif, dan kroni. Kenyataan ini membuat kita mengerti perilaku mereka yang menghamba kepada imperialisme (ingat, Silva Inhutani dan Sumber Mineral Nusantara, misalnya, adalah perusahaan-perusahaan asing), sangat kejam kepada rakyatnya sendiri, dan siap memberikan kemudahan kepada siapa saja yang rajin memberikan upeti. Karena itu jelaslah, negara burjuis Indonesia bukanlah negara gagal, melainkan negara burjuis yang berhasil memainkan peran perhambaannya kepada burjuasi dan kapitalisme dengan cara yang paling vulgar.

Lalu bagaimana?

Sebagai kaum Sosialis kita menghargai tiap-tiap simpati yang mendalam terhadap kemanusiaan dan kecaman keras terhadap penghisapan, penindasan, dan kesewenang-wenangan. Tapi kita tidak bermimpi tentang tegaknya kemanusiaan dan keadilan di dalam sebuah negara yang didirikan dan dikelola untuk kepentingan klas yang hidup dari keringat dan darah klas yang lain. Dengan kata lain, kita tidak percaya dan tidak pula berharap bahwa rakyat pekerja akan menikmati keadilan dan tiba pada realisasi yang penuh dari kemanusiaannya dalam sebuah negara burjuis.

Rakyat pekerja memerlukan sebuah negara yang didirikan dan dikelolanya sendiri. Negara tersebut memiliki ciri-ciri seperti berikut ini:

- Perangkat-perangkatnya dirancang untuk mengabdi kepada kepentingan rakyat pekerja, yang administratornya dipilih dan diawasi oleh rakyat pekerja, digaji tidak lebih dari gaji seorang buruh yang terampil, dan sewaktu-waktu dapat di-recall oleh para pemilih dan pengutusnya.

- Perangkat lunaknya (hukum dan peraturan) digagas, dirancang, didiskusikan, dirumuskan, dan ditetapkan secara demokratis dalam dewan-dewan rakyat pekerja untuk menjadi pedoman untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan rakyat pekerja.

- Perangkat kerasnya, terutama polisi dan tentara, berasal dari rakyat pekerja sendiri, hidup di tengah rakyat, dan bertugas secara bergiliran menurut jangka waktu tertentu.

- Alat-alat produksi dimiliki, dikontrol, dan diakses secara demokratis oleh rakyat pekerja, yang meletakkannya dalam konteks perekonomian terencana dan demokratis guna memenuhi kebutuhan rakyat pekerja.

- Lahir dari revolusi yang mengakhiri negara burjuis sekaligus memulai sebuah tatanan masyarakat yang baru, yang sepenuhnya demokratis secara ekonomik dan politik.

Dalam simpati kita kepada korban-korban yang berjatuhan dalam Kasus Mesuji dan Kasus Sape, kita harus bekerja semakin giat:

- Menyalakan obor kesadaran kritis dan kesadaran revolusioner pada klas buruh, kaum tani, kaum miskin kota, dan mahasiswa

- Belajar dan saling belajar teori dan praktik revolusioner proletariat, yakni Sosialisme-nya Marx, Lenin, Engels, dan Trotsky

- Membangun organisasi kita seturut dengan tradisi, program, dan metode kepeloporan revolusioner Bolsheviki.

 

Hidup Rakyat Pekerja Indonesia!

Akhiri kebrutalan polisi!

Akhiri keculasan kaum kapitalis dan antek-anteknya di dalam negara!

Kaum buruh sedunia, bersatulah!

 

Jakarta, 30 Desember 2011