facebooklogocolour

Situs Militan Indonesia akan ditutup pada akhir Oktober. Kunjungi situs Perhimpunan Sosialis Revolusioner (revolusioner.org)!

Hari Minggu kemarin, tepatnya tanggal 1 Mei, kami berada di antara lautan massa buruh yang hampir sepanjang jalan berulangkali meneriakkan slogan “Buruh Berkuasa Rakyat Sejahtera.” Kaki-kaki kokoh kaum buruh dengan penuh semangat bergerak dari Bunderan Waru menuju Bandara Juanda. “Kita akan memblokade jalan utama Bandara Juanda,” teriak lantang seorang orator aksi. “Bandara adalah tempat lalu-lalangnya para pemilik modal. Kita akan mendudukinya sebagai ungkapan protes terhadap pemerintah SBY-Boediono yang tidak berpihak kepada kaum buruh!”

Tahun ini kaum buruh di seluruh dunia memperingati May Day di salah satu periode yang paling bergolak dan traumatik dalam sejarah. Dunia dilanda oleh perang, terorisme, pertumpahan darah, bencana ekonomi dan kemiskinan. Sebagian besar umat manusia telah jatuh ke dalam jurang kekurangan, kelaparan dan penderitaan yang menyakitkan.

Setelah kegagalan ekonomi model Keynesian pada tahun 1980-an, krisis keuangan terbesar dalam sejarah kapitalisme terjadi. Eksploitasi terhadap kaum buruh semakin menampilkan wajah buruknya. Pendapatan kaum buruh di negara-negara kapitalis maju melalui perjuangan besar selama lima puluh tahun terakhir ini  dipangkas secara drastis, apalagi di negara-negara terbelakang seperti Indonesia, kondisinya jauh lebih buruk.

Hari ini sebuah norma baru tengah dimapankan, yang berdampak pada pola relasi antara tenaga kerja dan modal. Relasi antara tenaga kerja dan modal telah memburuk dengan kebijakan privatisasi, perampingan, liberalisasi, restrukturisasi dan tenaga kerja kontrak. Redudansi dan PHK telah menjadi fitur yang biasa dari kapitalisme modern. Jaminan sosial milik buruh telah dipotong secara kejam melalui langkah-langkah penghematan.

Tidak hanya itu, ketika dunia kapitalis sedang mengalami resesi, kaum buruh dipaksa untuk menanggung beban krisis keuangan. Sedangkan para bankir, pemilik modal dan para pejabat negara, dengan tanpa malu, terus memperkaya diri mereka sendiri dengan serangkaian manipulasi dan korupsi. “Lihatlah,” kata seorang buruh, “kesenjangan antara elite penguasa dan rakyat pekerja semakin terlihat nyata!”

Di negara kapitalis terbesar di dunia, yakni Amerika Serikat, orang-orang terkaya yang hanya berjumlah satu persen memiliki kekayaan lebih dari 95% dari milik seluruh populasi. Cerita yang sama juga terjadi di tempat lain di seluruh dunia. Situasi di negara-negara seperti Cina dan India bahkan menampilkan fakta yang lebih buruk. Indonesia lebih parah lagi, pertumbuhan orang kaya Indonesia meningkat tajam. Tentu ini tidak main-main, sebanyak 14 pengusaha asal Indonesia masuk daftar orang terkaya dunia versi majalah Forbes. Bila digabung, total kekayaan dari 14 orang terkaya di Indonesia ini bernilai US$27,3 miliar.

Kekayaan berlimpah milik para bos di atas tak lain adalah hasil dari mengeksploitasi buruh, hasil persekongkolan antara pemilik modal besar dan pemerintah dalam memainkan kebijakan UU Perburuhan.  Lahirnya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak merupakan bentuk persekongkolan antara pemerintah dan para pemilik modal besar. Para pengusaha Indonesia seperti menemukan oase ketika para pemodal asing memaksa pemerintah Indonesia melakukan reformasi di bidang ketenagakerjaan melalui badan-badan seperti World Trade Organization (WTO) dan  International Monetary Fund (IMF).

Penghapusan pajak impor, kuota ekspor dan  penghapusan berbagai subsidi untuk rakyat merupakan hasil dari pemaksaan yang dilakukan oleh lembaga modal dunia. Salah satu isi dari penandatanganan Letter of Intens antara pemerintah Indonesia dan IMF adalah, pemerintah Indonesia harus melakukan reformasi terhadap hukum perburuhan yang dipandang terlalu memberikan perlindungan (protection) terhadap buruhnya,  dan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, yang akhirnya lahir tiga paket Undang-Undang, yaitu Undang-Undang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI.

Ketidakbecusan pemerintah dalam melindungi buruhnya inilah yang menjadi tema pokok dalam aksi May Day di Surabaya kemarin. Setidaknya, dalam catatan kami, ada tiga organisasi buruh yang terlibat dalam aksi ini, yakni Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI), Serikat Buruh Kerakyatan (SBK) dan Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP). Meskipun tidak terstruktur, isi pidato politik yang disampaikan oleh para pemimpin serikat buruh di depan ribuan massa buruh dan masyarakat simpatisan terasa menggetarkan. Dalam setiap benak buruh,  mungkin, akan mengatakan bahwa buruh harus segera mengambil kepemimpinan politik dan menghancurkan segala bentuk penindasan. Dengan apa? Tentu, slogan “Buruh Berkuasa Rakyat Sejahtera” harus segera direalisasikan melalui perjuangan kelas buruh menuju revolusi sosialis, bukan yang lain.

Reformasi di bawah kapitalisme hanyalah omong kosong – dagelan yang tidak lucu. Oleh karena itu, cara-cara reformis tidak bisa menawarkan apapun sebagai jalan keluar dari kesengsaraan. Sebagian besar investasi kapitalis hari ini tidak padat karya dalam karakter, tetapi padat modal. Ini berarti bahwa investasi-investasi tersebut akan menciptakan lebih banyak pengangguran. Ini terjadi dan akan terus terjadi di seluruh dunia, karena kapitalisme telah merobek batas-batas nasional negara borjuis. Hal ini semakin menegaskan mengapa tidak ada revolusi proletar yang bisa bertahan secara nasional dalam waktu yang panjang. Runtuhnya Uni Soviet dan degenerasi birokrasi Cina merupakan contoh nyata. Tetapi kaum buruh di seluruh dunia merindukan perubahan, merindukan adanya transformasi dari sistem sosio-ekonomi yang menyakitkan ini. Hanya melalui penyatuan kaum buruh di seluruh dunia revolusi proletariat akan mendapatkan kemenangan yang permanen.

Kaum buruh sedunia, bersatulah!