Tak banyak yang berbeda pada peringatan May Day di Indonesia tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Ribuan buruh turun ke jalan menggelar aksi menyampaikan tuntutannya dengan berunjuk rasa di jantung kota. Semangat yang digelar dari hari-hari sebelum 1 Mei itu terasa debar hentakannya. Namun menjelang sore semangat ini semakin melemah dan kemudian hilang seperti tak berbekas.

Salah satu otokritik dari kawan-kawan yang berada di garis depan gerakan buruh itu sendiri menuliskan di jejaring Sosial nya “Hari ini 1 Mei: Reuni Aktivis Buruh”. Pilu hati membacanya. Tapi itulah realitas yang terjadi di hari ini. Ada apa sebenarnya dengan gerakan buruh Indonesia hari ini?

Banyak hal telah kita pahami bersama yang mempengaruhi mengapa gerakan buruh di Indonesia menemui semacam jalan buntu dalam perjuangannya. Pada umumnya ini bermuara pada kedangkalan ideologi gerakan. Penyakit aktivisme – dalam arti lebih gemar beraksi tanpa ideologi jelas – dari aktivis buruh sangat dominan, yang membuat para aktivis ini tidak mampu merumuskan langkah-langkah strategis kepemimpinannya untuk memenuhi tugas historis kelas buruh. Yang ada para aktivis buruh ini terbawa dalam isu-isu popular media kapitalis dan terjebak dalam isu-isu normatif saja.

Watak politik gerakan serikat buruh Indonesia hari ini seperti kehilangan watak kepemimpinannya sebagai agen perubahan. Hadir dalam gerakan laksana buih di pantai. Tak lagi menggetarkan seperti zamannya Semaun di Pra Kemerdekaan, atau zaman sebelum 1965. Mungkin akan kita dengar pembenaran bahwa ‘gerakan buruh sudah lama ditekan oleh Orde Baru’. Tapi maaf, bukannya ini zaman Reformasi, dimana relatif semua orang dan semua organisasi sudah bebas untuk bicara dan bergerak?

Watak politik gerakan serikat buruh Indonesia hari ini seperti kehilangan watak radikalnya, dalam pemikiran apalagi dalam tindakan. Paling tinggi nampaknya perjuangan buruh hari ini ke hal-hal normatif saja. Isu-isu lama yang tak pernah terselesaikan menjadi isu May Day beberapa tahun belakangan ini. Upah minimum regional, penghapusan outsorcing, pekerja kontrak terasa basi di telinga.

Berbicara mengenai watak politik gerakan serikat buruh Indonesia hari ini kita akan menemui beberapa serikat yang kehilangan orientasi dan orisinalitas dari eksistensinya sebagai gerakan buruh. Beberapa gerakan buruh bergerak secara moderat dan memainkan aksi dukung-mendukung proyek Parlemen dan Pemerintah bahkan Imperialisme. Sungguh sangat disayangkan hal ini masih saja terjadi. Para birokrat serikat memainkan peran ini dan memberikan kesadaran palsu kepada para anggota. Sejarah berulang dan anggota serikat selalu menjadi korban ketidakpahaman mereka akan kondisi yang sebenarnya terjadi.

Masih kuat dalam ingatan kita bagaimana serikat buruh menyikapi Pemilu 2009 lalu. Penyikapan yang absurd. Sungguh serikat buruh terjun bebas dalam makna yang sebenarnya. Serikat-serikat buruh yang memiliki jumlah anggota cukup besar mengambil bagian dalam pertarungan politik di 2009. Sebut saja Federasi Serikat Pekerja Nasional (F-SPN), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (F-SPMI), Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, mereka meletakkan beberapa pimpinannya baik pusat maupun daerah di beberapa Partai yang bertarung dalam Pemilu 2009. Di antaranya Partai Amanat Nasional, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera.

Di beberapa diskusi yang dilakukan oleh LSM Perburuhan dan Organisasi pemerhati gerakan buruh, Said Iqbal Presiden F-SPMI menyatakan alasannya mengapa mencalonkan diri sebagai Caleg 2009-2014 lewat PKS. Dalam catatan saya Iqbal menyatakan ada tiga opsi bagaimana agar suara buruh bisa masuk parlemen. Pertama, buruh bisa bertarung memperebutkan kursi lewat mendirikan partainya sendiri yakni Partai Buruh. Opsi ini dianggap berat oleh Iqbal. Opsi kedua adalah buruh menitipkan aspirasinya kepada partai yang dianggap oleh buruh sebagai partai yang memiliki kepedulian terhadap buruh. Hal ini menurut Iqbal sangat sering dilakukan oleh buruh, tetapi hasilnya tetap sama bahwa buruh tetap hanya sebagai kantong suara saja, tapi setelah Pemilu buruh tetap ditinggalkan.Opsi ketiga adalah buruh ikut bertarung dalam pemilu melalui partai-partai yang ada dengan cara menitipkan buruh ke dalam partai. Inilah yang memungkinkan menurut Iqbal jika memang ada tawaran yang demikian, dimana akan ada perwakilan dari pimpinan buruh yang duduk di parlemen mewakili buruh dari partai manapun.

Sungguh ini pemikiran yang absurd dan sangat dangkal tentunya. Iqbal dan caleg lainnya mungkin berfikir cara ini akan dengan mudah memasukkan aspirasi buruh di kancah pertarungan politik.

Ada yang tidak dihitung oleh Iqbal yaitu mekanisme partai yang mengusungnya dalam pertarungan politik itu. Pertarungan ternyata tidak hanya dimulai saat pemilu tiba, tapi sudah dimulai dalam pertarungan internal partai itu sendiri. Mulai dari penetapan nomor urut. Dana bantuan dari partai untuk operasional Pemilu ternyata jadi batu sandungan cukup telak bagi caleg-caleg buruh. Apalagi mereka hanya buruh biasa yang tidak memiliki dana cukup besar untuk bertarung dalam pemilihan suara tersebut. Penempatan caleg yang terkadang tidak tepat sasaran. Sebagai contoh konkrit, kantong F-SPMI itu daerah Jabodetabek, tapi Iqbal di calonkan PKS di daerah Batam. Memang benar Batam juga kantong buruh, tapi F-SPMI tidak cukup dominan disana. Utamanya di dapil Iqbal.

Bambang Wirahyoso Ketua Umum F-SPN dicalonkan di dapil Jawa Tengah yang juga bukan kantong buruh garmen SPN. Belum lagi perpecahan di internal serikat yang mulai membuat faksi-faksi di tubuh serikat pekerja yang mereka pimpin dikarenakan pimpinan mereka semua mencalonkan diri dari partai yang berbeda-beda.

Ekses-ekses ini yang mungkin tidak dipertimbangkan oleh para caleg-caleg buruh tersebut. Dahulu mereka mesra, tapi dalam suasana Pemilu terasa mereka saling curiga. Dan terbukti semuanya gagal menjadi anggota DPR RI. Apa yang diberikan Partai setelah itu? Tidak ada. Usai Pemilu, usai pula masa berbulan madu. Dan saat ini para pimpinan serikat ini sudah mulai mendekat ke beberapa partai yang berbeda. Yang di 2009 bermesraan dengan PKS, hari ini mereka mencari pembenaran dekat dengan Partai Demokrat. Ketika ditanya mengapa hal ini dilakukan, mereka menjawab: “Ini merupakan konsekwensi logis dalam dinamika politik gerakan serikat buruh”. Yang mereka maksud sebenarnya adalah bahwa ini adalah konsekuensi logis dari para pemimpin serikat buruh yang berkecimpung di dalam parlemen borjuis untuk kepentingan kursi semata. Ketika masuk bermain ke dalam parlemen borjuis tanpa prinsip, maka cara bermainnya pun tanpa prinsip.

Pada May Day 2011 ini kelompok serikat buruh di atas membawa isu menuntut segera pengesahan Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan merevisi Undang-Undang Jamsostek. Beberapa point yang mereka tuntut di antaranya status BPJS ini harus berbadan hukum wali amanah bukan BUMN atau PT seperti Jamsostek seperti hari ini. Wali amanah dengan maksud mereka sebagai elemen buruh dapat duduk di sana. Entah apa yang ada di benak para pimpinan serikat buruh ini. Mereka lupa – atau sengaja lupa – bahwa kenapa mereka harus tetap membayar asuransi kesehatan jika negara sudah menjamin kesehatan rakyat lewat Jaminan Kesehatan Masyarakat atau Jamkesmas sebagai proyek asuransi kesehatan yang disiapkan Departemen Kesehatan sejak 2004 lalu.

Lewat BPJS buruh tetap harus memberikan sebagian upahnya untuk asuransi. Dan penikmat asuransi Jaminan Sosial ini sebagian besar adalah pegawai negeri, anggota TNI-POLRI. Masih tetap sama kondisinya dengan kondisi buruh yang lalu-lalu, hanya di sini jika wali amanah sebagai badan hukumnya para pimpinan serikat ini bisa menikmati gaji dari kursi mereka di wali amanah. Fungsi kontrol serikat yang selama ini ada pun tidak terlalu terasa tekanannya. Masih banyak perusahaan-perusahaan besar yang memainkan dana Jamsostek para buruhnya. Dan serikat tak mampu berbuat banyak. Ada dana 1,8 triliyun rupiah ditahan pemerintah, uang milik buruh yang tidak bisa digunakan untuk pemberdayaan buruh secara efektif.

Watak politik ini timbul dari kedangkalan Ideologi dari para pemimpin gerakan buruh Indonesia saat ini, yakni masih meyakini bahwa perubahan bisa diciptakan dengan kompromi dan kolaborasi kelas, bahwa perubahan bisa dilakukan dengan menitipkan suara mereka ke partai-partai borjuis, bahwa pendirian Partai Buruh yang sejati adalah utopis dan jalan Revolusi adalah jalan yang mengerikan dan harus dihindari.

Bagaimana bisa memperjuangkan aspirasi anggota jika dalam benak para pimpinan ini hanya seputar proyek klaim politik masa. Dengan jumlah anggota yang cukup besar serikat-serikat ini justru memainkan peran lain yang tidak ada hubungannya dengan anggota sama sekali.

Watak politik yang militan harus ditumbuh kembangkan kembali dalam sel-sel serikat buruh hari ini. Diskusi-diskusi kecil dalam serikat harus kembali dihidupkan untuk memberikan keyakinan kepada buruh dan mendidik mereka bahwa mereka adalah elemen yang harus memimpin perubahan. Kita harus merapikan kembali serikat buruh pada warna politik aslinya. Menyadarkan kepada buruh tentang pemahaman bahwa tidak ada pilihan selain sosialisme sebagai jalan keluar dari kemelut panjang ini.

Memberikan pemahaman kepada buruh tentang tugas historis mereka, tentang bagaimana menjembatani isu-isu normatif ke isu-isu politik dan perebutan kekuasaan ekonomi dan politik,  serta urgensi pembentukan partai buruh yang sejati sebagai kendaraan politik kelas buruh.

Tak kalah pentingnya perlunya pemahaman buruh akan aliansi taktis dan strategis. Aliansi pada lintas sektoral Buruh, Tani, Nelayan, Kaum Miskin Kota dan Mahasiswa serta Pelajar. Urgensi gerakan dalam membangun kekuatan keuangan serikat buruh yang revolusioner. Bagaimana buruh mencetak bahan bacaan dan mendistribusikannya.

Ini hal-hal yang harus dipahami dan dikuasai buruh di hari ini agar perayaan May Day tidak lagi hanya sekedar seremonial saja, agar perayaan hari buruh sedunia ini tidak lagi menjadi ajang reuni aktivis buruh di jalan-jalan, hanya asyik berfoto dan di upload ke Facebook. Tapi May Day sebagai momentum perubahan nasib buruh yang sebenar-benarnya. Buruh yang mampu memimpin pada kesejatian perubahan. Tidak hanya menuntut kesejahteraan tapi memimpin bangsa ini. Buruh Sedunia Bersatulah!

__________________________

Rewang Sudjiwo adalah aktivis buruh Koja, anggota Militan Indonesia