Berikut ini adalah pernyataan yang ditulis oleh kawan Kent Yusriansyah, selaku Sekjen Komite Pusat Persatuan Perjuangan Indonesia; yang adalah pernyataan politik PPI dalam menilai pengalaman mogok nasional 1 hari kaum buruh pada 3 Oktober 2012. Militan Indonesia menghadirkan tulisan ini di website kami karena ini mengandung pengamatan politik yang kami rasa dapat membantu kita semua untuk menganalisa signifikansi politik dari Getok Monas bagi perjuangan kaum buruh Indonesia.

Gelombang pasang perjuangan pemogokan sejuta buruh pada 3 Oktober 2012 sudah dibuktikan dengan gagah berani mematikan seluruh mesin-mesin produksi dan mogok berproduksi  di berbagai kawasan industri yang tersebar republik ini. Seluruh kaum buruh dengan berbaris rapi beriringan dan dengan lantang menuntut penghapusan sistem kerja outsourcing, kontrak dan menolak diberlakukannya upah murah. Sembari menegaskan posisi politiknya  terhadap rezim SBY-Boediono, yang selalu menjadi pelayan setia kaum pemodal sehingga telah gagal membangun kesehjateraan dan keadilan social bagi kaum buruh dan seluruh rakyat Indonesia.

Perjuangan kaum buruh di Indonesia dalam penghapusan sistem kerja outsorcing, kontrak dan menolak upah murah sebenarnya sudah bertahun-tahun dilakukan oleh gerakan buruh di Indonesia meski dengan daya juang dan skala yang berbeda dengan kondisi perjuangan hari ini. Inilah yang patut dijadikan pelajaran penting, yakni persatuan dan ikatan senasib dan setindasan di antara kaum buruh di seluruh Indonesia, yang meski berbeda-beda bendera namun hakekatnya dapat dilihat dalam kesamaan tuntutannya.

Sementara itu pemogokan nasional hari ini adalah yang terbesar dalam sejarah politik modern di tanah air pasca tahun 1965. Istimewanya peristiwa kebangkitan massa buruh di Indonesia kali ini juga bertepatan dengan sekaratnya jantung kapitalisme internasional dalam 4 tahun terakhir. Artinya, dengan gelombang pemogokan nasional kaum buruh di Indonesia dan ribuan perlawanan rakyat di seluruh penjuru dunia, semakin menjadi mimpi buruk dan tindakan yang bersifat penghancuran terhadap penyelamatan sistem kapitalisme.

Kepanikan demi kepanikan kelas pemodal menghadapi  cara kaum buruh dalam berjuang yang tampil dalam bentuk mogok sekaligus aksi massa hampir sejuta buruh di Indonesia, direspon serius oleh Kartel Pengusaha Indonesia yang tergabung dalam APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) lewat ketuanya Sofyan Wanandi. Dia berkata bahwa sebenarnya tiga tuntutan kaum buruh semestinya bisa diselesaikan di tingkat tripartit, tanpa melalui aksi mogok nasional yang menganggu iklim Investasi di Indonesia. Dia tambahkan lagi bahwa masalah outsourcing ini semata-mata karena kelemahan pengawasan.

Lebih terang lagi saat lembaga kapitalis internasional yang kerap menjerat dengan hutang dan mendesakkan program-program rezim pro modal untuk penghancuran sekaligus memiskinkan jutaan tenaga produktif di Indonesia, seperti ADB (Asia Development Bank/Bank Pembangunan Asia) yang memberikan peringatan dengan tegas kepada rezim SBY agar tidak menghapus sistem outsourcing di Indonesia, karena sistem outsourcing sangat berguna demi penghematan perusahaan.

Jika peringatan ADB kepada rezim SBY beserta seluruh parpol yang ada di DPR-RI (Parlemen nasional) agar tidak menghapus sistem kerja outsourcing disetujui oleh rezim SBY yang pro modal, maka sesungguhnya menegaskan kepada seluruh kaum buruh dan seluruh massa rakyat,bahwa kekuasaan Rezim SBY – Boediono dan seluruh politisi pro modal di Parlemen nasional itu berdiri tegak selama lebih hampir 2 periode dengan menghisap hasil kerja kaum buruh, menikmati upeti politik dari perusahaan-perusahaan outsourcing tanpa memperdulikan akibatnya yakni merosotnya tingkat kesehjateraan jutaan buruh indonesia sekarang dan di masa yang akan datang. Sehingga terbayang bagaimana ke depan nasib para penerus negeri ini yang mungkin kualitas dan kesejahteraan hidupnya  tidak sebaik atau mungkin lebih parah dari generasi sekarang.

Inilah yang harus diketahui bahwa sesungguhnya gerakan buruh dalam melawan politik upah murah, sistem kerja kontrak dan outsourcing, memang bukan semata-mata perjuangan normatif. Namun ini sudah berbenturan langsung dengan kehendak penyelamatan krisis kapitalisme oleh para pemodal sehingga bentuk perjuangan dalam aksi mogok nasional ini bagi kaum buruh memang sudah pantas disebut sebagai perjuangan kelas terhadap kaum kapitalis sekaligus perjuangan politik terhadap rezim SBY yang pro modal dan anti terhadap kesejahteraan kaum buruh dan seluruh massa rakyat Indonesia.

Ketakutan-ketakutan para pengusaha direspon dengan baik oleh Petinggi Tentara dan Polisi untuk mengerahkan pasukannya dengan kedok pengamanan obyek-obyek vital milik pengusaha. Namun mereka juga bisa berfungsi lainya yakni menjadi pemukul rakyat yang sedang berjuang mendapatkan hak-hak dasar yang harusnya melekat pada diri semua kaum buruh. Fenomena bukan sekali dua kali terjadi namun sangat tampak di saat gejolak perjuangan buruh di berbagai kawasan Industri Jababeka, Ejip, Hyunday dan tentu daerah lainnya yang ditandai dengan hadirnya patroli  pasukan organik bersenjata lengkap dari unsur tentara maupun brimob kepolisian.

Alhasil bukan tanpa kemenangan dan capaian kongkrit dari periode pemogokan nasional kaum buruh 3 Oktober 2012. Dan sekali lagi itu dihasilkan dari desakan kuat gelombang mogok kaum buruh di Bekasi, yakni lewat Walikota yang bersepakat sepenuhnya terhadap tuntutan kaum buruh yakni: menghapus outsourcing dan kerja kontrak, menolak upah murah dengan mengeluarkan Surat resmi Pemkot Bekasi kepada Presiden dan DPR RI. Di tempat yang terpisah Gubernur Jawa Barat menyepakati 1 tuntutan kaum buruh yakni soal moratorium outsourcing dengan mengeluarkan SK kepada Bupati dan Walikota di Provinsi ini.

Sejarah perjuangan kelas yang ditampilkan kaum buruh pada mogok nasional 1 hari pada 3 Oktober 2012 menunjukkan dua kepentingan kelas yang tidak dapat didamaikan dan sudah barang tentu kobaran api perjuangan kelas buruh di Indonesia tidak akan bisa diredam oleh kekuatan reaksioner manapun.

Oleh karena itu sekali lagi, Persatuan Perjuangan Indonesia (PPI) berkeyakinan bahwa jika persatuan perjuangan kaum buruh dan seluruh rakyat tertindas di negeri ini tampil dengan solid di kemudian hari, sebagaimana dipraktekkan dalam massa aksi mogok nasional pada kemarin 3 oktober 2012, maka jalan pembebasan nasional untuk merdeka 100% akan senantiasa bersemi tumbuh dalam rel perjuangan kelas bersama seluruh kaum proletar sedunia. Niscaya slogan kaum buruh berkuasa, rakyat sejahtera bukan lagi sebagai slogan yang dianggap remeh oleh musuh-musuh kelas.