facebooklogocolour

Gelombang pemogokan yang terus menerus menghantam pemilik modal sejak awal tahun ini hingga puncaknya pada Mogok Nasional 3 Oktober -- dan terus berlanjut sampai sekarang -- telah membuat para pengusaha frustasi. Mereka telah kehabisan akal bagaimana menghentikan perlawanan buruh yang kian hari kian membesar.

Awalnya para pemilik modal mengancam akan menutup pabrik-pabrik bila buruh terus mogok. Tetapi ternyata ancaman ini tidak efektif. Selain buruh semakin berani melawan dan juga semakin teorganisir, ancaman ini juga tidak memungkinkan bagi para kapitalis. Bila seorang bos menutup pabrik, maka dia akan kehilangan profit. Selain itu, saingan-saingannya yang lain juga akan segera menyingkirkan dia bila dia tidak bisa berproduksi. Juga, dalam satu tahun terakhir harga tanah di kawasan industri Bekasi telah naik lebih dari 60%, yang berarti banyak sekali pengusaha yang ingin membuka pabrik di Indonesia. Permintaan akan lahan industri di Bekasi sangat besar, sehingga tidak bisa begitu saja seorang pengusaha menutup pabriknya. Jadi ancaman penutupan pabrik – dan bahkan pernyataan Sofjan Wanandi bahwa sudah banyak pengusaha yang menutup pabrik – adalah ancaman kosong.

Lalu juga ada ancaman yang terdengar konyol, bahwa bila buruh mogok terus maka mereka akan digantikan dengan mesin. Kawan Sarinah sudah menjawab dengan sangat gamblang ancaman konyol ini dalam artikelnya “Pengusaha Tidak Mungkin Mengganti Buruh dengan Mesin”. Tetapi kita akan tambahkan satu hal lagi di sini, bahwa sesungguhnya kaum kapitalis kita tidak mampu sama sekali melakukan industrialisasi dan modernisasi pabrik. Di Amerika Serikat, dengan mesin-mesin canggih justru para buruh pabrik gajinya tinggi dan kerjanya lebih ringan. Tetapi di Indonesia, untuk meraup profit yang besar, pemilik modal Indonesia dan asing lebih memilih memeras keringat dan darah kaum buruh (dengan politik upah murahnya) daripada investasi ke mesin-mesin baru yang lebih canggih – sehingga membuat kerja buruh ringan – dan lebih aman tentunya.

Setelah kehabisan ancaman-ancaman kosong, akhirnya kapitalis kita menggunakan ancaman yang paling diketahuinya, yakni ancaman represi fisik. Pada akhirnya memang inilah ancaman yang paling ampuh bagi para pemilik modal. Beberapa hari yang lalu Deddy Harsono, Ketua Forum Investor Bekasi (FIB), berserta sekitar 15 pengusaha kawasan industri Bekasi dan Cikarang, mengunjungi Komando Resort Militer (Danrem) 051/Wijayakarta, Bekasi untuk meminta jaminan keamanan. Mereka meminta tentara untuk segera mengambil tindakan terhadap aksi buruh yang katanya katanya kalau “dibiarkan akan menjadi masalah berkelanjutan”.

Penggunaan aparat kepolisian dan tentara untuk menghadapi aksi buruh dan rakyat miskin adalah hal yang sudah biasa kita saksikan. Tetapi kali ini tampak para pengusaha sudah putus asa dan kehilangan akal, sehingga mereka secara publik meminta bantuan tentara untuk menghadapi buruh. Tentunya tidak setiap saat represi fisik bisa digunakan, karena ini akan berakibat negatif pada reputasi demokrasi elit-elit penguasa. Mereka berdiri memerintah dengan legitimasi bahwa mereka demokratis, sehingga penampilan publik ini setidaknya harus dijaga. Selain itu mereka juga hati-hati tidak ingin memprovokasi aksi massa buruh, karena sering kali kekerasan tentara bukannya memadamkan tetapi justru semakin mengobarkan api perjuangan. Maka dari itu setiap usaha pengusaha dan pemerintah untuk menggunakan kekerasan -- entah lewat polisi, tentara, ataupun preman-preman bayaran -- harus terus dilawan dengan berani dan diekspos seluas mungkin.

Setiap buruh juga harus paham bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang sakral bagi para kapitalis Indonesia. Bagi mereka demokrasi hanya bualan kosong yang setiap saat bisa diganti dengan sepatu boot tentara bila situasi mengharuskan. Pengalaman 32 tahun Orde Baru adalah sebuah fakta yang membenarkan ini. Tidak sedikit penguasaha Indonesia yang ingin kembali ke jaman Orde Baru, dimana mereka bisa bebas membuat profit besar tanpa gangguan demo dan mogok buruh. Namun jauh lebih banyak buruh yang terus melawan agar roda sejarah Indonesia tidak bergulir ke belakang ke jaman Orde Baru lagi.

Pertama kali terbit di www.spai-fspmi.or.id, 17 Oktober 2012