facebooklogocolour

Situs Militan Indonesia akan ditutup pada akhir Oktober. Kunjungi situs Perhimpunan Sosialis Revolusioner (revolusioner.org)!

Dengan kenaikan upah yang dimenangkan oleh perjuangan buruh, Apindo segera meluncurkan serangan balik dengan teori-teori ekonomi mereka. Logika mereka sederhana, upah naik maka PHK akan terjadi. Sungguh sebuah ancaman yang sudah sering didengar oleh buruh dalam perjuangan mereka. Tajuk koran Kompas kemarin Selasa tampak mencoba memberikan kesan tersebut. “Padat Karya Kurangi Buruh” tegas Kompas (27/11/12), walaupun tidak ada data sama sekali untuk membuktikan pernyataan tersebut selain keluhan Apindo.

Dalam berbagai pernyataan di koran dan TV, Apindo menggunakan ancaman bahwa UKM dan industri padat-karya tidak akan mampu membayar gaji setinggi ini dan akan gulung tikar. ”Kalau industri padat modal, kenaikan upah Rp 2 juta pun tetap enteng karena harga jual produk mahal dan jumlah buruh sedikit. Untuk industri padat karya, UMP ini bagai lonceng kematian,” kata Suryadi, Sekjen Apindo. Namun justru kita lihat kalau perusahaan-perusahaan raksasa dan padat-modal justru adalah pihak yang paling menentang kenaikan upah ini. Mereka yang ada di garis terdepan dalam melawan buruh.

Di setiap kesempatan, para pengusaha besar selalu menggunakan argumen UKM. Mereka berusaha mencitrakan diri mereka sebagai pengusaha kecil dan jujur yang tertindas oleh buruh. Kenaikan upah buruh adalah “lonceng kematian” UKM, kata Apindo. Akan tetapi “lonceng kematian” UKM bukan datang dari buruh, tetapi justru datang dari para pengusaha besar, monopoli-monopoli, konglomerasi-konglomerasi, dan bank-bank besar. Kenyataan ekonomi hari ini adalah dominasi perusahaan besar atas perusahaan kecil, perusahaan padat-modal atas perusahaan padat-karya. UKM-UKM banyak yang hidup segan mati tak mau karena mereka harus bersaing -- dan mereka kalah dalam persaingan ini -- dengan perusahaan-perusahaan monopoli. Mereka juga harus membayar bunga yang tinggi pada para rentenir bank. Inilah “lonceng kematian” UKM yang telah lama berdentang, yang mana ini bukan salah buruh sama sekali.

Ketika UKM-UKM gulung tikar, pasar mereka akan diambil oleh perusahaan-perusahaan raksasa dan ini berarti buruh-buruh yang bekerja di UKM akan juga “diambil” oleh perusahaan-perusahaan raksasa. Secara ekonomi, ancaman Apindo bahwa upah tinggi akan menciptakan pengangguran oleh karenanya tidak punya basis sama sekali. Kalau upah tinggi berarti kenaikan pengangguran, maka mestinya di negara-negara Barat yang secara umum upahnya tinggi sudah sejak lama tingkat penganggurannya tinggi. Namun tidak demikian. Perjuangan para buruh negara-negara Barat justru telah meningkatkan kesejahteraan bangsa.

Dengan kenaikan upah buruh, justru ini harusnya mendorong perusahaan untuk melakukan inovasi dalam teknik produksi dan manejemen untuk menekan biaya produksi, seharusnya membuat mereka melakukan investasi membeli mesin-mesin yang lebih canggih dan efisien. Akan tetapi, tampaknya para pengusaha Indonesia itu malas dan tidak kompeten. Mereka lebih memilih meraup profit dengan memeras keringat dan darah buruh sampai kering, alih-alih memodernisasi pabrik seperti di Barat. Di negara-negara Barat, pabrik dengan mesin-mesin paling canggih mampu memperkerjakan buruh dengan gaji yang relatif lebih tinggi.

Inilah kenyataan yang bersembunyi di pertanyaan Suryadi: ”Kami tak mungkin menaikkan efisiensi 50 persen dalam setahun. Kami punya hitungan yang jelas.” Selama puluhan tahun, para pengusaha tidak menaikkan efisiensi pabrik mereka dengan tinggi karena mereka mengandalkan buruh murah. Hari ini buruh tidak ingin lagi diperas. Buruh ingin upah yang layak. Kalau pengusaha tidak mampu menaikkan efisiensi, ini bukan salah buruh karena buruh bukanlah pemilik modal dan pabrik.

Pertama kali terbit di www.spai-fspmi.or.id, 2 Desember 2012