facebooklogocolour

Situs Militan Indonesia akan ditutup pada akhir Oktober. Kunjungi situs Perhimpunan Sosialis Revolusioner (revolusioner.org)!

Senin 28 Oktober, berpusat di Kawasan Industri Maspion-Gresik, tepatnya di depan PT Hanampi Sejahtera Kahuripan, 300-an massa buruh FSPBI-KASBI melakukan orasi menuntut status pengangkatan pekerja tetap, penghapusan outsourcing dan upah layak. Massa yang me-merahkan kawasan industri tersebut, meminta pada top management-nya untuk segera merealisasikan apa yang pernah disepakati dan dijanjikan sebelumnya. Setelah puas orasi dan menyampaikan tuntutannya, massa melanjutkan aksinya. Rute berikutnya adalah Pengadilan Negeri Gresik, DPRD-Gresik dan kembali lagi ke area industri, di kawasan pantura Gresik-Lamongan.

Sekitar 30 menit, massa tiba di PN Gresik. Agendanya adalah mengawal sidang kawan Abdul hakam dan Agus Budiono, yang sedang menghadapi kasus kriminalisasi buruh, dengan modus pengenaan pasal 335 KUHP, tentang perbuatan tidak menyenangkan. Ini merupakan sidang lanjutan tanggal 18 Oktober lalu, yang terkesan bertele-tele, dan mengada-ngada, dan terkesan dibuat-buat. Sebagian massa buruh ikut menyaksikan sidangnya, dan sebagian lagi berjaga di pinggir jalan raya (depan PN) sambil orasi di mobil komando.

Dalam sidang kali ini, agenda utamanya adalah pembacaan keterangan saksi ahli dan pemeriksaan tersangka (Hakam dan Agus). Pertanyaan bertubi-tubi yang diajukan oleh hakim ketua, berputar-putar, dan terkesan sengaja mengarahkan agar kawan Hakam dan Agus meng-iyakan apa yang ditanyakan hakim. Pertanyaan berkutat pada bahasan: korlap, komandan korlap, ketua pusat, ketua rapat, sanksi denda, sanksi lisan dan etika organisasi. Sungguh geram menyaksikan peradilan ini!

Dari pantauan penulis, 2 di antara 3 hakim yang menyidang kasus kawan SPBI ini tidak cukup menguasai masalah outsourcing dan UUK, juga demokrasi di dalam organisasi buruh yang dijelaskan kawan Hakam. Bahkan pada saat kawan Agus memberikan 1 bendel hasil rekomendasi Panja Outsourcing DPR RI, hakim dengan kasar menolak, dan menyuruh memberikan pada pengacaranya saja. Semakin banyak pertanyaan yang diputar-putar oleh hakim, semakin menunjukkan kebodohan – yang entah, mungkin saja sudah kehabisan pertanyaan — dan semakin banyak  massa buruh memberikan teriakan “huuu....” pada sidang ini.

Menuju DPRD-Gresik dan Kembali ke Kawasan Industri

Antara 7-10 orang, sembari membawa bendelan 12 poin rekomendasi Panja Outsourcing, mewakili kawan-kawannya untuk masuk ke rumah rakyat, dan bertemu wakil rakyat. Massa buruh yang lain menunggu dan berjaga di depan gerbang masuk kantor DPRD Gresik, sambil orasi dan mendengar musik-musik perjuangan.

Kira-kira 2 jam berlalu, perwakilan buruh keluar, dan menyampaikan hasil pertemuan dengan anggota dewan. Di antaranya adalah DPRD menjadwalkan pertemuan dalam waktu dekat, antara buruh dan perusahaan Petrokimia, juga perusahaan Hanampi. Bila dalam waktu 15 hari tidak segera dilaksanakan hasil rekomendasi Panja Outsourcing BUMN, maka kawan-kawan pekerja outsourcing PLN akan mematikan titik-titik dan saluran penting listrik, semisal Senayan, Istana Negara dll.

Kawan-kawan massa buruh ini tahu benar bahwa kekuatan utama ada di tangan rakyat pekerja. Tidak ada peradaban yang bisa dibangun tanpa kerja keras kaum buruh, begitu kata Hakam dalam orasinya

“Kawan-kawan, kapitalisme kembali memasuki krisis. Baru-baru ini, Amerika yang katanya sebagai mbahnya kapitalisme, ikut mengalami krisis sebagaimana yang terjadi di negara-negara Eropa. Indonesia, setelah krisis 98, diikuti krisis tahun 2008, sekarang ini kondisi obyektif semakin matang dan bahkan membusuk, namun kepemimpinan proletariat belum ada. Maka tuntutan normatif kita tentang hapus outsourcing dan upah layak adalah jembatan dari tuntutan normatif ke tuntutan politik. Hanya kaum buruhlah yang dapat menyelesaikan persoalan kita sendiri. Hanya kaum buruh yang dapat membawa kita kepada jalan sosialisme!”. Diikuti oleh seruan massa, hidup buruh!

Rute terakhir, massa buruh memasuki kawasan industri Maspion dengan menuntun sepeda motornya, dan dengan demikian membuat lalu lintas pantura dan tol menuju Malang menjadi lumpuh. Kendaraan dari arah Lamongan menuju Gresik, dan begitu juga sebaliknya, mesti bersabar menunggu kawan-kawan buruh selesai memasuki area PT Hanampi Sejahtera Kahuripan. Di sana, massa buruh berorasi dan mengakhiri aksinya. Aksi kali ini adalah aksi pemanasan, pra-kondisi sebelum Mogok Nasional pada  31 Oktober dan 1 November mendatang.

***

 

Lampiran:

12 Poin Rekomendasi Panja Outsourcing BUMN

Berikut ini poin-poin yang dihasilkan:

  1. Menteri BUMN wajib melaksanakan REKOMENDASI Panja Outsourcing BUMN KOMISI IX DPR RI sesuai komitmen Meneg BUMN RI yang disampaikan pada Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Kemenakertrans RI dan Kemeneg BUMN RI pada tanggal 9 September 2013
  2. Hapuskan praktek penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja buruh (outsourcing) di perusahaan BUMN di seluruh Indonesia.
  3. Setiap perusahaan BUMN dilarang keras melakukan pelarangan/penghalangan, intimidasi dan teror terhadap pekerja yang mengadakan aktivitas berserikat di BUMN (union busting) termasuk pekerja yang melakukan mogok kerja dan aksi massa sesuai pasal 28 UUD NRI 1945. Pasal 24 dan Pasal 39 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta pasal   ayat (1), PASAL 28 dan pasal 43 UU No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Buruh.
  4. Tidak boleh ada PHK dan Hentikan Rencana PHK terhadap pekerja/buruh baik yang berstatus PKWT dan PKWTT
  5. Terhadap semua PHK yang telah berkekuatan hukum tetap (inkcracht), harus Segera membayar hak-hak normatif pekerja secara penuh sesuai pasal 156 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dan dalam hal ada perekrutan pekerja baru, maka perusahaan BUMN harus menerima pekerja yang telah di-PHK
  6. Pekerja di Perusahaan BUMN yang sedang mengalami proses PHK sepihak, skorsing/dirumahkan, HARUS segera diangkat menjadi pekerja tetap (PKWTT) dan dipekerjakan tanpa syarat pada posisi dan jabatan yang sesuai di perusahaan BUMN
  7. Hak-hak normatif pekerja seperti diatur dalam pasal 155 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, WAJIB MEMBAYAR oleh seluruh perusahaan BUMN di Indonesia kepada pekerja yang sedang dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial sampai memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht)
  8. Seluruh hak-hak normatif pekerja seperti diatur dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, wajib diberikan oleh perusahaan BUMN di seluruh Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  9. Dalam hal penyelesaian permasalahan perburuhan di semua tingkatan proses hukum, direksi di perusahaan BUMN DILARANG menggunakan anggaran perusahaan
  10. Komisi IX DPR RI meminta Kemenakertrans RI dan Kepolisian RI agar MEMPROSES HUKUM dan MENINDAK TEGAS tindak pidana ketenagakerjaan yang terjadi di perusahaan BUMN di seluruh Indonesia
  11. REKOMENDASI Panja Outsourcing BUMN Komisi IX DPR RI HARUS DILAKSANAKAN dalam waktu 15 (limabelas) hari kerja terhitung sejak rekomendasi ini DIPUTUSKAN dalam Rapat Pleno KOMISI IX DPR RI tanggal 22 Oktober 2013. Dan bila Direksi Perusahaan di BUMN MENGABAIKAN REKOMENDASI Komisi IX DPR RI, maka Komisi IX DPR RI merekomendasikan kepada Menteri BUMN RI untuk memberhentikan direksi BUMN yang bersangkutan
  12. Untuk mengawal dan memastikan pelaksanaan SELURUH REKOMENDASI oleh pihak Kementrian Negara BUMN RI, Panja Outsourcing BUMN Komisi IX DPR RI merekomendasikan kepada Komisi IX DPR RI untuk membentuk SATUAN TUGAS (SATGAS) OUTSOURCING BUMN bersama Kemenakertrans RI serta melibatkan perwakilan Serikat Pekerja Outsourcing.