facebooklogocolour

buruhpelabuhanGerakan buruh yang terinterupsi oleh “pesta politik kaum pemodal” Pemilu 2014 harus menelan pil pahit dengan kenyataan bahwa peran serta mereka dalam Pemilu untuk kesekian kalinya gagal total. Ketika surah buruh digadaikan kepada partai-partai borjuasi maka jelas tidak akan menggerakkan pendulum perubahan. Bahkan hanya akan menuai kekalahan bagi gerakan buruh. Apa yang dimaksud dengan kekalahan di sini? Kekalahan dalam arti aspirasi politik kaum buruh yang seharusnya bisa diarahkan ke kemandirian politik dalam bentuk pembangunan partai buruh justru digunakan untuk kepentingan politik borjuasi. Kekalahan dalam arti bahwa momentum yang ada disia-siakan, sekali lagi.

Perdebatan di media sosial dan perdebatan di rapat-rapat kerja serikat buruh mengenai peran serta buruh dalam pemilu dianggap sebagai bentuk dinamika  organisasi. Ini ilusi yang dihembuskan elit serikat buruh. Karena sejatinya serikat buruh telah menjadi kendaraan partai-partai peserta Pemilu jauh jauh hari. Elit serikat sudah menanamkan pemikiran bahwa kemenangan partai borjuasi ini atau itu akan bisa membawa harapan bagi buruh. Banyak anggota yang apolitis, karena tidak adanya pendidikan politik selama di serikat. Sebagian manggut-manggut ketika sang pimpinan nan bersahaja dan terlihat pintar berorasi mengarahkan pilihan politiknya sambil mendoktrin kepada anggota untuk memilih pilihan yang sama dengan pilihannya.

Tidak ada opsi lain yang ditawarkan selain memilih atau tidak memilih. Belum ada teriakan dari sebuah serikat buruh yang maju menyuarakan dengan lantang “Ayo Kita Dirikan Partai Buruh Sendiri”. Teriakan itu belum kita dengar di Pemilu tahun ini.

Tidak henti-hentinya kami menyuarakan kepada para buruh membangun Partai Buruhnya sendiri. Tidak bosan-bosannya kami meneriakkan agar jangan mempercayai kekuatan politik yang sekarang ada, karena kita akan tertipu. Tidak jengah kami memberikan argumentasi bahwa tidak cukup bagi serikat buruh hanya meneriakkan rebut hak dan bicara politik upah murah. Kita harus sudah harus membangun kesadaran politik. Politik yang benar, yang membangun gagasan, metode, program serta tradisi buruh.

Bukan politik dengan menitipkan nasib kepada partai yang membela pemodal dan sok suci membela rakyat. Bukan presiden yang di belakangnya ada cukong dan setumpuk perjanjian “B to B” antar korporasi. Bukan presiden yang siap menjual kembali keringat para buruh dengan harga sangat murah. Sumber daya alam kita dijual murah ke luar negeri, lalu kita mengimport barang jadi dari mereka dengan harga mahal. Kita juga menjual tenaga kita dengan upah murah. Maka kita kalah berkali kali.

Beberapa waktu lalu kita menyaksikan drama perdebatan buruh dengan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama yang menolak menaikkan UMP sebesar 3 Juta di tahun depan. Padahal tahun lalu Ahok berkoar koar menyatakan UMP DKI harusnya sudah 4 Juta. Buruh kembali tertipu.

Kaum pemodal mengubah gaya politiknya untuk saat ini. Mereka membagi peran agar tujuan politiknya tetap terlihat cantik. Metode politik Good Cop and Bad Cop mereka kembangkan saat ini untuk menipu rakyat. Mengembangkan ide-ide baru yang terlihat sebagai new concept yang original padahal metodenya tetapi adalah metode kapitalis.

Dalam banyak debat capres Jowoki menampilkan ide Poros Maritim. Ide yang terlihat brilian di permukaan. Bahkan selesai mengucapkan sumpah jabatan sebagai presiden 2014-2019, Jokowi kembali menegaskan komitmennya untuk menjadikan sektor maritim sebagai prioritas dalam kerja-kerjanya sebagai presiden.

Akan tetapi ide itu tidaklah mudah diwujudkan selama kita masih berada dalam kerangka kapitalisme. Perlu diketahui selama ini pembangunan infrastruktur laut hanya 0,7 persen dibandingkan pembangunan infrastruktur darat. Penataan ruang laut di wilayah di atas 12 mil belum ada, khususnya wilayah pantai. Sebab dari 416 kabupaten, yang memiliki tata ruang laut hanya ada 13 kabupaten. Dari 33 provinsi  hanya ada 4 provinsi yang memiliki tata ruang kelautan. Ini adalah masalah infrastruktur yang tidak kecil. Akan banyak tarik menarik kepentingan di sana. Utamanya pada infrastruktur darat yang selama ini menjadi anak emas dari pembangunan penguasa-penguasa sebelumnya. Belum lagi harus ada pembagian zonaisasi kelautan yang tidak pula gampang mengaturnya, yakni mengatur kepentingan singgungan sumber daya alamnya dan pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya.

Ketika kita membaca ide yang disampaikan Jokowi ini, saya tergelitik untuk melihat bagaimana dia tidak berbicara mengenai buruh di sektor maritim selama ini. Analisa pada kekuatan buruh di sektor maritim seperti lenyap tenggelam di dasar laut. Padahal ada potensi luar biasa yang bisa kita bangkitkan dari buruh maritim.

Buruh maritim dalam sejarahnya tidak lepas dari penindasan. Padahal kontribusinya dalam kehidupan begitu besar. Mereka sangat berperan pada arus barang. Posisi mereka di dalam rangkaian transportasi sangatlah krusial. Dengan negara kepulauan, arus barang lewat transportasi laut tidak bisa dielakkan. Karena pengiriman lewat udara tidak bisa dalam partai besar dan volume yang banyak. Transportasi laut lah sebagai alternatif satu-satunya.

Ada buruh yang bekerja di kapal sebagai pelaut, ada buruh bongkar muat, ada yang bekerja di pelabuhan, ada yang bekerja di ekspedisi pengiriman barang, ada yang bekerja pada sektor trucking sebagai kendaraan yang mengantarkan barang ke pabrik-pabrik. Di dalam pelabuhan pun buruh kembali dibagi ke beberapa sektor. Ada yang konvensional menggunakan fisiknya dalam bekerja sebagai buruh angkut, ada yang bekerja menggunakan alat berat dalam memindahkan barang yang ada di container dari kapal-kapal besar.

Menariknya buruh di sektor maritim ini hanya sebagian kecil saja yang sadar akan berorganisasi. Serikat buruh yang ada hanyalah serikat buruh yang kecil dan tidak memiliki kekuatan yang signifikan. Kalaupun ada yang besar tidak didampingi dengan pendidikan serikat yang benar.

Sebut saja Serikat Pekerja Maritim Indonesia (SPMI). Sebuah Federasi yang bergabung di bawah bendera KSPSI. Mereka memiliki anggota tersebar seluruh Indonesia. Anggota mereka semuanya adalah buruh tenaga kerja bongkar muat secara konvensional. Buruh yang hidupnya bergantung pada sehat atau tidaknya mereka di hari itu. Kalau mereka sakit, maka hari itu mereka tidak akan menerima upah. No work No Pay. Tapi bagaimana kondisi SPMI hari ini? Tak bergerak layaknya pedati tua.

Buruh yang bekerja di sektor Trucking untuk pelabuhan Tanjung Priok saja mencapai 40ribuan armada. Bisa kita bayangkan berapa jumlah buruh yang bekerja sebagai supir trailer di Tanjung Priok. Tapi sayang hanya ada dua organisasi serikat buruh trucking di Tanjung Priok, dan itu pun tidak berkembang dengan baik. Penindasan yang dilakukan oleh perusahaan trucking sangat luar biasa. Mereka bekerja tanpa hubungan kerja yang jelas. Dan Undang-Undang pun tak dapat menyentuh kasus hubungan kerja ini. Organda berpihak kepada pengusaha yang sebagian besar berkebangsaan Korea.

Bisa kita bayangkan jika hari ini kita mulai membangun kekuatan buruh poros maritim. Kita bangun kekuatan Hulu ke Hilir, dan menyatukan buruh pelabuhan, transportasi dan kekuatan buruh manufaktur. Hingga jika kita bicara mogok, maka ada gaung yang luar biasa terdengar.

Hari ini Ahok masih berkacak pinggang bicara di depan wartawan bahwa buruh silahkan saja melakukan mogok dan tidak akan bergeming sedikit pun untuk mengubah keyakinannya UMP tidak harus naik di tahun depan. Tapi jika buruh pelabuhan mogok membongkar muatan dari kapal yang bersandar di Jakarta Utara, maka kapal yang masuk dari Selat Hindia akan tertahan di Singapura. Kapal dari Eropa dan benua lain tidak akan bisa masuk lewat selat Malaka. Trucking tidak akan memuat barang dan mengantarkannya ke pabrik-pabrik yang ada di Bekasi, Cibitung, Tangerang. Bisa kita bayangkan Trucking akan konvoi memenuhi jalan tol dan mogok di sana. Dan Pabrik akan kosong karena yang mengangkut barang mereka sudah mogok di jalan. Bila ini kita lakukan, maka lutut Bapak Gubernur Ahok yang terhormat ini akan gemetaran. Inilah kekuatan aksi massa buruh yang harus kita bangun dan kita jadikan sandaran kita, bukan politik negosiasi, bukan politik kongkalikong, bukan politik bersandar pada kebaikan Jokowi yang ini atau Jokowi yang itu.