facebooklogocolour

Situs Militan Indonesia akan ditutup pada akhir Oktober. Kunjungi situs Perhimpunan Sosialis Revolusioner (revolusioner.org)!

Aksi lawan PP PengupahanMilitan mendukung sepenuhnya rencana Mogok Nasional yang digelorakan kaum buruh Indonesia sebagai respons terhadap Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan. Setiap aksi demonstrasi dari hari ke hari yang merupakan eskalasi menuju Mogok Nasional harus digunakan kaum buruh untuk melakukan agitasi-propaganda di setiap ruang yang ada (pabrik-pabrik, serikat-serikat, jalan-jalan, pemukiman buruh) dan dalam bentuk brosur, pamflet, selebaran, dll.

PP Pengupahan ini, yang mengancam keberlangsungan kehidupan buruh dan dengan jelas gamblang ingin menekan upah buruh serendah mungkin dan meningkatkan profit bagi kapitalis, hanya bisa dilawan dengan Mogok. Alih-alih memberikan payung hukum bagi kepastian naiknya upah buruh yang betul-betul layak, PP ini justru menjadi “jaring pengaman” guna menstabilkan dan meningkatkan profit kapitalis.

Hanya persatuan antar buruh tanpa membedakan bendera yang dapat membatalkan PP ini, dan oleh karenanya persatuan semacam ini harus dikumandangkan. Terlebih lagi, persatuan ini harus didasarkan atas prinsip-prinsip perjuangan yang tegas, seperti menolak cara-cara kompromi yang membuat perjuangan kaum buruh dalam rencana Mogok Nasional menjadi kendor dan sekedar menjadi aksi demonstrasi atau unjuk rasa nasional.

PP Pengupahan adalah satu dari serangkaian paket kebijakan ekonomi jilid IV yang dibuat oleh rejim Jokowi untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia. Lebih tepatnya, menyelamatkan ekonomi kaum kapitalis dan pundi-pundi labanya dan membebankannya pada pundak kelas buruh. Ini adalah lagu lama dan akan terus berulang kembali karena logika kapitalisme: penumpukan kekayaan di satu sisi (pemilik modal) dan penumpukan kemiskinan di sisi lain (buruh).

Mekanisme penentuan upah pada tahun-tahun sebelumnya melibatkan unsur Tripartit (pemerintah, pengusaha, dan buruh) yang diwakilkan pada DPK (Dewan Pengupahan Kota/Kabupaten) untuk melakukan survei KHL di pasar-pasar tradisional. Mekanisme yang kita kenal bobrok dan rentan diselewengkan ini sekarang digantikan dengan mekanisme yang bahkan lebih tak berpihak pada buruh. Formula kenaikan upah dipatok pada persentase angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Maka, bila tingkat inflasi adalah 5% dan pertumbuhan ekonomi 5%, maka kenaikan upah adalah 10%.

Formula ini kalau dikaji dengan teliti tidak meningkatkan kesejahteraan buruh sama sekali, yang sekarang pun sudah jauh tertinggal daripada pemilik modal. Pertama, patokan inflasi hanya menjaga agar upah buruh tidak tergerogoti kenaikan harga barang akibat inflasi. Kedua, patokan pertumbuhan ekonomi nasional hanya menjaga agar gap atau kesenjangan kekayaan antara pemilik modal dan buruh tidak bertambah lebar. Kasarnya kalau pertumbuhan ekonomi adalah 5%, maka buruh yang gajinya 1 juta akan mendapatkan kenaikan 50 ribu, sementara pemilik modal yang punya modal 1 miliar akan memperoleh laba 50 juta. Secara riil ini berarti gap antara buruh dan pemilik modal tidak berubah, dan posisi ekonomi buruh sama saja. Formula ini memastikan agar buruh hanya jalan di tempat saja. Ini pun kalau perhitungannya “ideal” seperti di atas, dengan asumsi kasar persentase laba sama dengan tingkat pertumbuhan ekonomi, sebuah asumsi yang dalam realitas tidak benar karena persentase laba sering kali justru lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi yang tercatat. Kita juga tahu dari pengalaman kita sendiri kalau formula semacam ini mudah sekali diselewengkan oleh pemilik modal dan pemerintah, yang bisa membayar satu batalion akuntan dan ahli ekonomi untuk memelintir statistik ekonomi untuk kepentingan mereka.

Permasalahannya menjadi lebih akut bila terjadi krisis ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi anjlok atau minus, yang berarti pemotongan gaji. Mengapa buruh harus ikut bertanggung jawab atas ketidakbecusan dari pemilik modal dalam menjalankan ekonomi? Semua krisis ekonomi yang telah terjadi bukanlah salah buruh, karena sejak awal buruh tidak pernah dilibatkan secara demokratis untuk pengambilan semua keputusan dalam perusahaan.

Selain masalah formula pengupahan, poin utama lainnya dalam PP Pengupahan yang terutama merugikan buruh adalah komponen KHL ditinjau 5 tahun sekali, yang artinya dalam 5 tahun mendatang patokan KHL merujuk pada 60 komponen saja. Padahal menurut studi yang dilakukan serikat buruh idealnya adalah 84 komponen. Ini berarti bahwa peran serikat buruh dalam penentuan upah (lewat peninjauan KHL) hanya dibatasi 5 tahun sekali. De fakto ini membuat ompong serikat buruh dan akan melumpuhkan gerakan buruh.

Untuk mematahkan PP Pengupahan ini kita harus berkaca pada Mogok Nasional 2012 dan 2013 kemarin. Mogok Nasional tersebut adalah sebuah gebrakan historis gerakan buruh setelah hampir 50 tahun tertidur. Ia mampu menghentak kelas penguasa dan memberikan kemenangan-kemenangan besar bagi buruh. Cara yang sama harus kita gunakan sekarang. Hanya Mogok Nasional, yakni dengan mematikan roda produksi di seluruh pabrik dan turun ke jalan-jalan, yang bisa menjadi senjata mematikan untuk membatalkan PP ini. Bukan mogok yang bisa diredam dengan kompromi-kompromi dan bukan pula mogok yang bisa dianulir di tengah jalan sekedar menjadi unjuk rasa nasional, tetapi Mogok Nasional yang sungguh menggetarkan hati para penguasa. Pemogokan semacam ini akan mengingatkan kembali bahwa buruhlah yang menggerakkan roda-roda ekonomi. Tanpa kelas buruh, tidak ada kekayaan tercipta. Tanpa kelas buruh, tidak ada komoditas bisa diciptakan. Lewat pemogokan, kelas buruh akan semakin memahami posisinya sebagai kelas yang menentukan di dalam masyarakat kapitalis.

Masalah PP Pengupahan ini juga mengingatkan kita sekali lagi kalau buruh butuh partai politiknya sendiri yang berkuasa. Lewat partai politiknya, pemilik modal bisa dengan mudah meloloskan undang-undang yang menghapus semua pencapaian buruh. Ini berarti bahwa pemogokan dan serikat buruh dengan sendirinya tidak memadai untuk bisa menyelesaikan secara tuntas masalah penindasan buruh selama kekuasaan politik masih ada di tangan pemilik modal dan elit-elit pemerintah bayaran mereka. Alih-alih merespons atau bereaksi terhadap pemerintah yang meloloskan undang-undang yang pro-kapitalis, akan lebih menguntungkan bagi buruh kalau mereka punya partai politiknya sendiri yang berkuasa dan meloloskan undang-undang pro-buruh.

Pada May Day kemarin, GBI telah mulai menyerukan pembentukan Partai Buruh. Namun detailnya belumlah konkret dan belum ada kelanjutannya, dan ini adalah kekeliruan yang fatal. Buruh harus menggunakan momentum ini untuk terus melakukan agitasi dan propaganda di semua tingkat basis serikat buruh, dari tingkat pabrik sampai ke tingkat nasional bahwa kita memerlukan partai kita sendiri. Pembentukan Partai Buruh tentu membutuhkan waktu, namun diskusi-diskusi tentangnya harus dimulai dari sekarang. Kebijakan-kebijakan dari penguasa yang tidak pro dengan rakyat, tidak pro terhadap kehidupan buruh, akan semakin mendorong wacana pembentukan Partai Buruh. Untuk itu, kita juga harus gunakan momentum aksi-aksi eskalasi jelang Mogok Nasional ini untuk mendorong agitasi kebutuhan gerakan buruh untuk membangun Partai.

Hari ini kaum buruh dihadapkan dengan perjuangan yang akan menentukan tidak hanya kesejahteraan dari tiap-tiap buruh tetapi juga nasib dari keseluruhan gerakan buruh untuk hari-hari ke depannya. Kekalahan tidak hanya akan membuat buruh semakin melarat, tetapi juga memukul gerakan buruh secara keseluruhan, apalagi kalau kalah tanpa mengobarkan perlawanan yang sengit dan gigih. Kemenangan sebaliknya akan menjadi modal penting bagi perjuangan buruh dalam membebaskan dirinya dari belenggu kapitalisme. Inilah yang sedang kita pertaruhkan, masa depan gerakan buruh itu sendiri. Kelas penguasa paham betul akan ini dan bubuhan tanda tangan Jokowi yang mensahkan PP Pengupahan kemarin adalah tabuhan genderang perang kelas dari pihak kapitalis. Maka dari itu kita harus semakin gencarkan eskalasi aksi yang mengerucut pada Mogok Nasional.  Ancaman Mogok Nasional saja sudah tidak lagi mempan dan harus segera dipersiapkan dengan konkret dan riil.

Patahkan PP Pengupahan dengan Mogok Nasional!