facebooklogocolour

Risalah singkat ini akan mencoba membongkar logika di balik formula pengupahan dari PP Pengupahan yang baru saja disahkan. Secara kasar PP Pengupahan yang baru saja disahkan Minggu kemarin (25/10) akan mematok kenaikan upah buruh pada tingkat inflasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Rumusnya adalah sebagai berikut:

UMB = UML + [UML x (% inflasi + % PDB)]

UMB = Upah Minimum Baru
UML = Upah Minimum  Lama
% inflasi = persentase inflasi
% PDB = persentase pertumbuhan ekonomi atau perubahan Produk Domestik Bruto

Dengan demikian, kalau tingkat inflasi 5% dan tingkat pertumbuhan ekonomi 5%, maka total kenaikan upah adalah 10%. Kalau upah minimum sebelumnya adalah 1 juta, maka kenaikan upah adalah sebesar 100 ribu dan upah minimum baru menjadi 1,1 juta.

Dengan rumusan ini, pemerintah dan pengusaha mengatakan bahwa ini akan memastikan upah buruh naik setiap tahunnya dengan besaran kenaikan yang terukur, dan dengan demikian maka kesejahteraan buruh juga akan membaik. Namun, benarkah demikian? Apakah setiap kenaikan upah otomatis berarti perbaikan kesejahteraan buruh? Mari kita teliti rumusan di atas.

Elemen pertama, patokan tingkat inflasi. Paling maksimal kenaikan yang dipatok pada tingkat inflasi hanya menjaga agar upah buruh tidak digerus oleh inflasi. Jumlah barang yang bisa dibeli oleh buruh akan tetap sama dari tahun ke tahun. Ini berarti tidak ada perbaikan kesejahteraan buruh.

Bagaimana dengan elemen yang kedua, yakni patokan pertumbuhan ekonomi? Sekilas patokan pertumbuhan ekonomi tampak adil bagi  semua pihak, dimana kue pertumbuhan ekonomi dinikmati secara merata. Kalau ekonomi sedang membaik, maka buruh juga mendapatkan hibahnya. Kalau sedang memburuk, sama-sama memikul. Namun kalau diteliti lebih jauh tidaklah demikian.

Misalnya kalau kita hitung dengan asumsi kasar persentase laba kapitalis setara dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi 5%, buruh yang berpenghasilan 1 juta per bulan akan mendapatkan kenaikan upah sebesar 50 ribu. Sementara pemilik modal yang punya kapital 1 miliar akan memperoleh profit sebesar 50 juta. Walau gaji buruh naik, tetapi profit kapitalis juga naik dengan besaran persentase yang sama. Ini berarti gap antara yang miskin dan yang kaya tetap sama. Ini karena kesejahteraan buruh tidaklah ditentukan secara absolut oleh besaran nominal upah yang diterima oleh buruh, tetapi secara relatif oleh bagian (share) dari seluruh kekayaan yang tercipta. Katakanlah tempat tinggal yang dihuni oleh buruh menjadi semakin luas, dari yang sebelumnya menyewa kamar kos yang sumpek sekarang bisa mencicil rumah tipe 21. Tetapi kalau di sebelahnya istana sang kapitalis terus menjulang semakin tinggi dan dihiasi dengan semakin banyak emas dan berlian, maka rumah sang buruh pun akan tampak kecil, dan sang buruh akan tetap merasa miskin dan kekurangan. Ini karena status sosial adalah konstruksi masyarakat secara keseluruhan.

Asumsi kasar di atas – persentase laba kapitalis setara dengan pertumbuhan ekonomi – juga tidak benar dalam kenyataannya. Tingkat profit kapitalis lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan ekonomi nasional. Dari 1950-2000, rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia per tahun berkisar antara 3-6 persen (data dari Bank Dunia dan CIA World Factbook); sementara pada periode yang sama tingkat laba kapitalis sedunia adalah 20-30 persen (data dari Maito, Esteban, The historical transience of capital. The downward tren in the rate of profit since XIX century). Dengan demikian, mengikat kenaikan upah pada tingkat pertumbuhan ekonomi seperti termaktub dalam PP Pengupahan akan membuat buruh semakin jauh tertinggal status ekonominya, dimana kekayaan yang semakin menumpuk di sisi kapitalis dan kemiskinan di sisi buruh.

Bila demikian, apa ada sebuah formula pengupahan yang paling adil bagi buruh? Jawabannya 100% negatif. Selama buruh diupah oleh pemilik modal, tidak akan pernah ada sistem pengupahan yang adil, tidak peduli dihitung bagaimanapun oleh ahli ekonomi terpintar sekalipun. Ini karena sesungguhnya seluruh kekayaan (produk dan jasa, atau nilai lebih) diciptakan oleh rakyat pekerja (buruh, tani, nelayan). Namun di bawah kapitalisme seluruh nilai lebih yang tercipta ini diambil oleh yang empunya modal (kapitalis), dan rakyat pekerja hanya diberikan sebagian kecil dari nilai lebih tersebut, terutama dalam bentuk upah bagi buruh. Sisanya disimpan oleh kapitalis dalam bentuk laba atau profit. Inilah perampokan terbesar di dalam sejarah, dimana yang sesungguhnya bekerja tidak mendapatkan seluruh nilai lebih yang ia ciptakan, sementara segelintir pemilik modal yang tidak produktif meraup seluruh nilai lebih tersebut.

Oleh karenanya “upah yang adil” bagi buruh hanya akan tercapai kalau buruh menyita seluruh nilai lebih yang telah mereka ciptakan ini, yang termasuk di dalamnya bank, pabrik, tambang, perkebunan, yakni menyita seluruh kekuatan ekonomi dari pemilik modal. Buruh lalu akan menjalankan seluruh ekonomi secara demokratis tanpa memerlukan pemilik modal. Ketika semua adalah pemilik modal, maka tidak akan ada lagi pemilik modal. Dari seluruh kekayaan  (nilai lebih) yang tercipta, buruh secara demokratis akan menentukan berapa banyak untuk upah langsung bagi tiap-tiap buruh, berapa yang akan didedikasikan untuk pendidikan, pelayanan kesehatan, transportasi publik, dan berbagai pelayanan sosial lainnya (upah tidak langsung), berapa yang akan dihabiskan untuk penelitian, berapa untuk investasi ke pabrik-pabrik agar lebih efisien, dsb. Inilah yang disebut dengan sosialisme, yang harus menjadi tujuan akhir dari perjuangan buruh.