facebooklogocolour

Situs Militan Indonesia akan ditutup pada akhir Oktober. Kunjungi situs Perhimpunan Sosialis Revolusioner (revolusioner.org)!

Marx statue LeipzigMasalah kebangsaan memiliki sejarah yang sangat panjang dalam teori Marxisme. Sejak Marx dan Engels kita sudah dapat menemukan analisa-analisa yang sangat menarik dan tajam mengenai masalah ini. Lenin di kemudian hari memformulasikan teori kebangsaannya berdasarkan tulisan-tulisan Marx dan Engels ini. Misalnya, Marx memeriksa dengan sangat rinci masalah kebangsaan Polandia dan Irlandia yang selama abad ke-19 menjadi perhatian utama dari gerakan buruh Eropa. Marx mendekati masalah kebangsaan bukan sebagai sebuah semboyan yang dogmatis, tetapi secara dialektis. Dari waktu ke waktu dia mengubah posisinya.

Perbedaan antara cara berpikir dialektis revolusioner dan abstrak ditunjukkan dengan begitu gamblang dalam perdebatan mengenai masalah kebangsaan antara Marx dan Proudhon pada saat Internasionale Pertama. Proudhon, seorang sosialis dari Prancis dan salah satu teoretikus Anarkisme pertama, menyangkal keberadaan masalah kebangsaan. Dalam sejarah pergerakan, selalu ada kaum sektarian yang menyajikan konsepsi perjuangan kelas secara abstrak. Mereka tidak memulai dari realitas masyarakat sebagaimana adanya, tetapi bergerak dalam abstraksi kaku dari dunia imajiner mereka sendiri. Kaum Proudhonis di Internasionale Pertama menganggap tidak penting emansipasi nasional dari rakyat Polandia, Italia, dan Irlandia. Bagi mereka satu-satunya hal yang diperlukan adalah revolusi di Prancis dan semuanya akan menjadi sempurna. Semua orang harus menunggu ini. Tetapi rakyat tertindas tidak dapat menunggu dan mereka tidak akan menunggu. Pada 1866 Marx menulis ke Engels dan mengutuk “klik Proudhonis [di Paris] ... yang menyatakan bahwa kebangsaan adalah sebuah absurditas dan menyerang Bismarck dan Garibaldi. Sebagai polemik melawan sauvinisme taktik mereka berguna dan dapat dimengerti. Tetapi ketika para pengikut Proudhon (teman baik saya Lafargue dan Longuet juga termasuk di antara mereka) membayangkan bahwa semua Eropa dapat dan harus duduk diam dan tenang sampai Prancis menghapus kemiskinan dan kebodohan, maka mereka menjadi konyol.”[1]

Di Internasionale Pertama, Marx harus bertempur di dua front. Di satu pihak, melawan kaum nasionalis borjuis-kecil seperti Mazzini, dan di pihak lain melawan pengikut semi-anarkis Proudhon yang sama sekali menyangkal keberadaan masalah kebangsaan. Pada 20 Juni, 1866, Marx menulis: “Kemarin ada diskusi di Dewan Umum Internasionale mengenai perang yang sedang berlangsung ... Diskusi ini mengerucut, seperti yang sudah bisa diprediksi, ke ‘masalah kebangsaan’ secara umum dan sikap yang harus kita ambil mengenai masalah ini ... Perwakilan dari ‘Paris Muda’ (non-buruh) maju dengan pernyataan bahwa semua kebangsaan dan bahkan nasion adalah prasangka yang usang. Stirnerisme[2] yang dicampur dengan Proudhonisme ... Seluruh dunia menunggu sampai Prancis matang untuk revolusi sosial...” Tetapi walaupun Marx dan Engels memberikan perhatian yang besar pada masalah kebangsaan, mereka selalu menganggap masalah kebangsaan subordinat pada “masalah kelas buruh” – yakni mereka selalu melihat masalah kebangsaan dari sudut pandang kelas buruh dan revolusi sosialis.

Masalah Polandia

Seperti Lenin, Marx memiliki posisi yang fleksibel dalam masalah kebangsaan, yang selalu dia dekati dari sudut pandang kepentingan umum proletariat dan revolusi internasional. Pada 1840-1860an, Marx tidak hanya menyerukan hak menentukan nasib sendiri bagi Polandia tetapi bahkan menyerukan kemerdekaan bagi Polandia. Ini diserukan oleh Marx walaupun gerakan kemerdekaan Polandia saat itu dipimpin oleh kelas aristokrasi yang reaksioner. Tetapi alasan Marx mengambil posisi ini bukan karena perasaan sentimentil terhadap nasionalisme, dan juga bukan karena dia melihat hak penentuan nasib sendiri sebagai solusi universal untuk semua masalah.

Di salah satu karyanya, The Foreign Policy of Russian Tsarisme, Engels menunjukkan bagaimana rakyat Polandia, lewat perjuangan heroik mereka melawan Tsar Rusia, dalam beberapa kesempatan menyelamatkan Revolusi di Eropa. Misalnya pada 1792-94 ketika Polandia dikalahkan oleh Rusia, tetapi dengan demikian Revolusi Prancis terselamatkan. Tetapi masalah Polandia memiliki sisi lain. “Pertama-tama, Polandia, yang sama sekali kacau balau, adalah sebuah republik dari kaum bangsawan, yang dibangun di atas perampokan dan penindasan kaum tani, dengan konstitusi yang membuat mustahil semua tindakan nasional, dan oleh karenanya membuat negeri ini mangsa empuk bagi para tetangganya. Sejak awal abad ke-19, negeri ini hanya eksis, seperti yang dikatakan oleh orang Polandia sendiri, melalui kekacauan ... ; seluruh negeri ini biasanya diduduki oleh pasukan asing, yang menggunakan negeri ini sebagai rumah makan dan minum ... dimana mereka biasanya lupa membayar.”[3]

Selama abad ke-19, masalah Polandia menempati posisi sentral dalam perpolitikan Eropa dan juga memiliki pengaruh yang besar pada gerakan buruh. Pada Januari 1863 rakyat Polandia bangkit memberontak. Insureksi ini menyebar ke seluruh Eropa dan berakhir dengan terbentuknya sebuah pemerintahan nasional. Tetapi kepemimpinan insureksi ini ada di tangan kaum bangsawan kecil, yang tidak mampu memobilisasi massa untuk bergabung dalam pemberontakan ini. Ketika kekuasaan beralih ke tangan kaum tuan tanah besar, yang belakangan ini meraih persetujuan dengan Tsar Rusia, dengan harapan Prancis dan Inggris akan mengintervensi. Tetapi Tsar Rusia segera melanggar perjanjian ini. Gerakan pemberontakan ini diremukkan oleh Rusia. Inggris dan Prancis tidak melakukan apa pun. Tetapi pemberontakan Polandia membangkitkan simpati dan solidaritas dari kaum buruh seluruh Eropa. Internasionale Pertama dibentuk pada 1863 dari inisiatif internasional untuk membantu gerakan revolusioner di Polandia. Engels menulis bahwa satu-satunya harapan bagi insureksi Polandia adalah kelas buruh Eropa. Dia menulis ke Marx pada 11 Juni 1863, “Bila mereka bisa bertahan, mereka dapat bergabung ke dalam gerakan Eropa yang lebih luas yang akan menyelamatkan mereka; di lain pihak, bila situasinya memburuk Polandia akan habis dalam 10 tahun – sebuah insureksi semacam ini menghabiskan tenaga rakyat untuk bertahun-tahun.”[4]

Sikap Marx terhadap masalah Polandia ditentukan oleh strategi revolusioner umumnya untuk revolusi dunia. Pada saat itu Rusia Tsar adalah musuh utama kelas buruh dan demokrasi – sebuah kekuatan reaksioner raksasa di Eropa, khususnya di Jerman. Karena tidak ada kelas buruh di Rusia pada saat itu, tidak ada kemungkinan segera untuk revolusi di Rusia. Seperti yang ditulis Lenin di kemudian hari, “Rusia masih dorman dan Polandia sedang bergejolak”.[5] Oleh karenanya Marx mendukung kemerdekaan Polandia sebagai cara untuk menghantarkan pukulan terhadap musuh utama, yakni Tsarisme Rusia. Tetapi pada 1851 Marx sudah menarik kesimpulan yang pesimis mengenai Polandia yang dipenuhi oleh kaum bangsawan yang lembam, dalam kata lain dia skeptis terhadap prospek keberhasilan insureksi yang dipimpin oleh aristokrasi Polandia.

Dari ini saja kita bisa melihat dengan jelas bagaimana bagi Marx dan Lenin tuntutan hak menentukan nasib sendiri dan masalah kebangsaan umumnya selalu menempati posisi yang subordinat terhadap perjuangan kelas dan perspektif revolusi proletariat. Bagi kaum Marxis, tidak pernah menjadi kewajiban yang absolut untuk mendukung setiap gerakan kemerdekaan. Marx, yang awalnya mendukung kemerdekaan Polandia, menentang keras kemerdekaan untuk Cekoslowakia, dan juga menentang apa yang disebut gerakan pembebasan di daerah Balkan pada paruh kedua abad ke-19. Dua posisi yang di permukaan tampak kontradiktif pada kenyataannya dimotivasi oleh pertimbangan-pertimbangan revolusioner yang sama. Marx paham bahwa, sementara kemenangan rakyat Polandia akan menjadi pukulan besar terhadap Tsarisme Rusia yang akan memiliki implikasi revolusioner, gerakan nasional Slav Utara digunakan oleh Tsarisme sebagai alat kebijakan ekspansinya di Balkan. Seperti yang begitu sering terjadi dalam sejarah, perjuangan bangsa-bangsa kecil digunakan sebagai recehan untuk manuver-manuver dari negeri-negeri besar yang reaksioner. Siapapun yang gagal memahami sisi ini niscaya akan jatuh ke perangkap reaksioner.

Pada akhir hidupnya, Engels, dengan kemampuannya yang luar biasa untuk melihat jauh ke depan, memprediksi gejolak revolusioner di Rusia: “Dan di sini kita sampai pada inti dari semua permasalahan yang ada. Perkembangan internal Rusia sejak 1856, yang didorong oleh Pemerintah, telah menyelesaikan tugasnya. Revolusi sosial telah memberikan dorongan besar pada negeri ini. Rusia semakin hari semakin terBaratkan; sistem manufaktur modern, mesin uap, rel kereta, transformasi semua bentuk pembayaran menjadi pembayaran uang, dan dengan ini fondasi-fondasi masyarakat yang lama runtuh dengan kecepatan yang semakin cepat. Tetapi pada tingkatan yang sama berkembang pula ketidaksesuaian antara rejim Tsar yang despotik dengan masyarakat baru yang sedang terbentuk ini. Partai-partai oposisi – konstitusional dan revolusioner – bermunculan, yang hanya dapat dikendalikan oleh Pemerintah dengan cara yang semakin hari semakin kejam. Dan diplomasi luar negeri Rusia akan gemetar ketakutan ketika harinya tiba dimana rakyat Rusia akan menuntut agar didengar suaranya, dan ketika mereka tidak lagi punya waktu ataupun keinginan untuk mengurusi fantasi-fantasi mereka seperti penaklukan Konstantinopel, India dan seluruh dunia karena mereka disibukkan mengurusi masalah-masalah dalam negeri mereka sendiri. Revolusi 1848, yang berhenti di perbatasan Polandia, sekarang sedang mengetuk pintu Rusia, dan Revolusi ini kini memiliki banyak sekutu di dalam Rusia yang akan menunggu momen yang tepat untuk membuka lebar-lebar pintu tersebut.”[6]

Sungguh sebuah analisa yang luar biasa! Sedini tahun 1890, 15 tahun sebelum Revolusi Rusia yang pertama, dan 27 tahun sebelum Revolusi Oktober, Engels telah memprediksi peristiwa-peristiwa besar ini, dan juga menghubungkan nasib masalah kebangsaan di Eropa ke Revolusi Rusia. Engels terbukti benar. Seperti yang dijelaskan oleh Lenin di kemudian hari, sejak 1880an slogan kemerdekaan Polandia sudah bukan lagi slogan yang tepat karena perkembangan kelas buruh di Rusia telah membuat riil prospek Revolusi di Rusia.

Perang Franco-Prusia

Di bawah pengaruh Marx dan Engels Internasionale Pertama mengambil posisi internasionalis yang prinsipil dalam semua isu fundamental. Posisi Internasionale tidak hanya teoretis tetapi juga praktis. Misalnya, ketika ada pemogokan di satu negeri, para anggota Internasionale akan beragitasi dan menjelaskan isu pemogokan tersebut di negeri-negeri lain guna mencegah digunakannya scab (buruh outsource) dari luar negeri.

Seperti yang sudah kita bicarakan di atas, salah satu problem utama yang dihadapi kelas buruh pada paruh pertama abad ke-19 adalah unifikasi Jerman. Marx dan Engels terpaksa memberikan dukungan kritis pada unifikasi Jerman, walaupun tindakan yang secara objektif progresif ini dilakukan oleh Bismarck yang reaksioner dengan cara-cara yang reaksioner pula. Tetapi ini bukan berarti berkapitulasi ada Bismarck atau mencampakkan posisi kelas. Internasionale Pertama awalnya menganggap perang Franco-Prusia 1870-71 sebagai sebuah perang defensif oleh Jerman. Rejim Napoleon III yang reaksioner ingin menghalangi unifikasi nasional Jerman dengan paksa. Tetapi dia salah perhitungan. Tentara Prusia dengan begitu mudah meremukkan pasukan Prancis yang sudah terdemoralisasi, seperti pisau panas memotong mentega.

Perang Franco-Prusia adalah contoh bagaimana Marx memiliki posisi yang fleksibel dan revolusioner dalam masalah kebangsaan. Pada fase awal peperangan dia memberikan dukungan kritis pada Prusia, ketika perang ini memiliki karakter yang sepenuhnya defensif dari sudut pandang Prusia. Di sini posisi Marx ditentukan bukan oleh pertimbangan sentimental yang dangkal, karena dia secara pribadi membenci rejim Prusia Bismarck yang reaksioner. Posisinya ditentukan oleh kepentingan proletariat dan revolusi internasional. Di satu pihak, kemenangan Prusia akan menyatukan Jerman, yang merupakan tugas yang progresif secara historis. Di lain pihak, kekalahan Jerman akan berarti tumbangnya rejim Bonapartis Louis Bonaparte, yang akan membuka perspektif perkembangan revolusioner di Prancis. Ini juga akan memukul Tsarisme Rusia yang bersandar pada pemerintahan Bonapartis di Paris untuk membuat Jerman tetap terpecah belah dan lemah. Inilah mengapa awalnya Marx mendukung Prusia dalam perangnya melawan Prancis, kendati kenyataan bahwa kemenangan Prusia akan memperkuat rejim Bismarck – setidaknya untuk sementara.

Tetapi pernyataan umum ini bukanlah kata akhir. Setiap saat kita harus mendekati masalah kebangsaan dari sudut pandang kelas. Bahkan ketika perjuangan nasional memiliki konten progresif, kaum proletariat harus mempertahankan kemandirian kelasnya dari kaum borjuasi. Selama peperangan Marx mengubah posisinya. Ketika Louis Bonaparte telah ditumbangkan (pada Oktober 1870) dan sebuah republik diproklamirkan di Prancis, karakter perang Franco-Prusia dari sudut pandang Prusia berubah dari perang pembebasan nasional menjadi perang ofensif terhadap rakyat Prancis. Dari sisi Jerman, perang ini sudah tidak lagi progresif dan Marx mengecamnya. Perampasan wilayah Prancis di Alsace-Lorraine oleh Prusia adalah tindakan yang reaksioner, yang tidak ada sangkut pautnya dengan tugas unifikasi Jerman. Ini hanya memperparah kebencian nasional antara Prancis dan Jerman, dan membuka jalan ke pembantaian imperialis di kemudian hari pada 1914-18 (Perang Dunia I).

Kekalahan yang diderita oleh pasukan Prancis dengan segera memantik revolusi di Prancis, yakni Komune Paris yang megah. Marx sebelumnya menganjurkan kepada kaum buruh Paris untuk menunda revolusi ini, tetapi segera setelah buruh Paris bergerak Marx mendukung sepenuhnya Komune Paris. Pada titik ini karakter perang Franco-Prusia telah berubah. Masalah kebangsaan bagi Marx selalu subordinat pada perjuangan kelas. Ketepatan dari posisi ini bisa dilihat dari bagaimana kelas penguasa bertindak di setiap perang. Tidak peduli seburuk apa antagonisme nasional antara kelas penguasa dari negeri-negeri yang berperang, mereka selalu bersatu untuk mengalahkan kelas buruh. Dan dalam kasus perang Franco-Prusia dan Komune Paris, para jenderal Prusia membiarkan musuh mereka, yakni pasukan Versaillese yang reaksioner, menyerang Paris dan membantai kaum Kommunard.

Marx dan Irlandia

Seperti halnya Polandia, begitu juga dengan Irlandia posisi Marx ditentukan oleh pertimbangan revolusioner. Walaupun Marx bersimpati dengan rakyat Irlandia yang tertindas, dia selalu mengkritik keras para pemimpin nasional borjuis dan borjuis-kecil. Sejak awal Marx dan Engels menjelaskan bahwa pembebasan nasional Irlandia terkait kelindan dengan masalah emansipasi sosial, terutama penyelesaian revolusioner terhadap masalah agraria. Analisis yang tajam dan jernih ini penting untuk perjuangan pembebasan nasional secara umum, dan tidak hanya di Irlandia.

Di sebuah surat untuk Eduard Bernstein pada 26 Juni 1882, Engels menunjukkan bahwa gerakan Irlandia memiliki dua tren: 1) gerakan agraria radikal yang meledak menjadi aksi langsung kaum tani yang spontan dan menemukan ekspresi politiknya dalam demokrasi revolusioner; 2) “oposisi liberal-nasional kaum borjuasi kota.” Ini berlaku untuk gerakan tani di semua periode. Gerakan tani hanya bisa berhasil selama gerakan ini menemukan kepemimpinan di pusat-pusat kota. Di bawah kondisi modern hari ini, ini berarti kaum borjuasi atau kaum proletariat. Tetapi kaum borjuasi sepanjang sejarah telah menunjukkan ketidakmampuan mereka untuk menyelesaikan masalah-masalah fundamental yang dikedepankan oleh revolusi borjuis-demokratik, termasuk di dalamnya masalah kemerdekaan nasional. Irlandia adalah contoh klasik.

Inti dari posisi Marx adalah perspektif federasi sukarela dari Irlandia, Inggris, Skotlandia, dan Wales. Perspektif ini selalu terkait dengan perspektif perebutan kekuasaan oleh kelas buruh. Ini, pada gilirannya, menuntut dipertahankannya persatuan kelas buruh. Engels menulus pada Januari 1848:

“Rakyat Irlandia harus berjuang dengan gigih, dan dengan bersekutu dengan kelas buruh Inggris dan kaum Chartist, untuk memenangkan enam poin Piagam Rakyat (People’s Charter) – parlemen tahunan, pemilihan umum universal, pemilihan dengan kertas suara, penghapusan syarat kepemilikan properti untuk anggota parlemen, gaji anggota parlemen, dan pembentukan distrik pemilihan yang setara. Hanya setelah enam poin ini dimenangkan maka Pembatalan [Serikat] akan menguntungkan Irlandia.”[7]

Sejak awal, Marx dan Engels meluncurkan perseteruan yang keras kepala melawan kaum liberal nasional kelas-menengah seperti Daniel O’Connell, yang mereka kecam sebagai penipu dan pengkhianat rakyat Irlandia. Di kemudian hari mereka memberikan dukungan kritis terhadap kaum Fenian[8] borjuis-kecil. Ini adalah posisi yang tepat pada saat itu karena gerakan buruh belumlah eksis di Irlandia, yang sampai pada awal abad ke-20 masih merupakan masyarakat agraria. Tetapi Marx dan Engels tidak pernah bertingkah seperti pemandu sorak kaum Fenian. Mereka selalu mengambil posisi kelas yang independen. Mereka mengkritik keras taktik-taktik avonturis kaum Fenian, kecenderungan teroris mereka, kesempitan nasional mereka dan penolakan mereka untuk bersatu dengan gerakan buruh Inggris. Walaupun kaum Fenian adalah sayap termaju dari gerakan demokratik revolusioner Irlandia, dan bahkan menunjukkan kecenderungan sosialis, Marx dan Engels tidak memiliki ilusi terhadap mereka. Pada 29 November 1867, Engels menulis ke Marx:

“Mengenai kaum Fenian, kamu cukup benar. Kekejaman Inggris tidak boleh membuat kita lupa bahwa para pemimpin sekte ini kebanyakan dungu dan setengah-penindas, dan kita sama sekali tidak boleh membuat diri kita bertanggung jawab atas kebodohan-kebodohan yang kerap ditemui di setiap konspirasi. Dan mereka pasti akan terjadi.”

Engels terbukti benar. Dua minggu kemudian, pada 13 Desember 1867, sekelompok kaum Fenian meledakkan bom di Penjara Clerkenwall di London dengan tujuan membebaskan kamerad-kamerad mereka yang dipenjara, dan usaha ini gagal. Ledakan ini menghancurkan rumah-rumah di sekitar dan melukai 120 orang. Tidak heran insiden ini melepaskan gelombang sentimen anti-Irlandia di antara rakyat Inggris. Esok harinya Marx menulis ke Engels dengan nada marah:

“Aksi kaum Fenian yang terakhir ini di Clerkenwall adalah hal yang sangat bodoh. Rakyat London, yang telah menunjukkan simpati besar pada Irlandia, akan dibuat murka oleh insiden ini dan terdorong ke pelukan partai pemerintah. Kita tidak bisa berharap kaum proletariat London membiarkan diri mereka dibom demi para duta kaum Fenian. Konspirasi rahasia dan melodramatik semacam ini akan selalu menjatuhkan korban.”

Beberapa hari kemudian, pada 19 Desember, Engels membalas surat Marx: “Insiden bodoh di Clerkenwell ini jelas adalah kerjaan beberapa orang fanatik; semua konspirasi selalu berakhir dengan kebodohan macam ini, karena ‘bagaimanapun juga sesuatu harus terjadi, bagaimanapun juga sesuatu harus dilakukan’. Khususnya di Amerika banyak keributan mengenai pemboman dan pembakaran, dan lalu beberapa orang dungu datang dan memprovokasi kekonyolan ini. Terlebih lagi, orang-orang liar ini biasanya adalah orang yang paling penakut, seperti Allen ini, yang tampaknya sudah menjadi saksi mata pemerintah, dan lalu gagasan membebaskan Irlandia dengan membakar toko jahit London!”

Bila Marx dan Engels bisa mengutuk dengan begitu keras kaum Fenian, bayangkan apa yang akan mereka katakan mengenai taktik-taktik teroris IRA (Irish Republican Army)[9] selama 30 tahun terakhir ini, yang aksi-aksi terorisnya jauh lebih dahsyat sehingga membuat aksi kaum Fenian tampak seperti mainan anak-anak. Aksi terorisme individual ini tidak melemahkan negara borjuis, tetapi justru memperkuatnya. Aksi terorisme individual juga memecah belah kelas buruh dan melemahkan kelas buruh, dan ini memberinya watak yang sangat reaksioner. Ini jelas adalah titik terlemah kaum Fenian yang dikritik keras oleh Engels ketika dia menulis bahwa “di mata para priyayi ini seluruh gerakan buruh adalah murni terkutuk dan kaum tani Irlandia bagaimanapun juga tidak boleh dibiarkan tahu bahwa kaum buruh sosialis adalah satu-satunya sekutunya di Eropa.”[10]  

Sewajarnya, Marx dan Engels membela para tahanan Fenian dari perlakuan kejam pemerintah Inggris. Mereka selalu membela hak rakyat Irlandia untuk menentukan nasib mereka sendiri. Tetapi mereka melakukan ini dari sudut pandang sosialis dan bukan nasionalis. Marx dan Engels selalu menekankan tautan antara nasib Irlandia dengan perspektif revolusi Proletarian di Inggris. Pada 1840an dan 1850an, Marx percaya bahwa Irlandia hanya bisa meraih kemerdekaannya melalui kemenangan kelas buruh Inggris. Tidak berapa lama kemudian, pada 1860an, Marx mengubah posisinya dan mengadopsi titik pandang bahwa lebih memungkinkan kalau kemenangan di Irlandia dapat menjadi pemantik revolusi di Inggris. Bahkan kalau kita baca sekilas saja tulisan-tulisan Marx mengenai masalah Irlandia kita akan temui bahwa dukungan Marx untuk kemerdekaan Irlandia setelah 1860an ditentukan secara eksklusif oleh kepentingan revolusi proletariat, terutama di Inggris yang dia anggap sebagai negara kunci untuk keberhasilan revolusi dunia. Di sebuah komunike konfidensial untuk anggota Dewan Umum Internasionale Pertama, yang ditulis Marx pada Maret 1870, dia menjelaskan pandangannya seperti berikut:

“Walaupun inisiatif revolusioner kemungkinan akan datang dari Prancis, Inggris sendiri dapat menjadi pengungkit untuk revolusi ekonomi yang signifikan. Inggris adalah satu-satunya negeri dimana sudah tidak ada lagi kaum tani dan dimana kepemilikan tanah terkonsentrasikan di segelintir tangan. Inggris adalah satu-satunya negeri dimana mode produksi kapitalis, yakni pabrik-pabrik besar yang mempekerjakan banyak buruh di bawah tuan-tuan kapitalis, mendominasi seluruh produksi. Inggris adalah satu-satunya negeri dimana perjuangan kelas dan pengorganisiran kelas buruh oleh Serikat Buruh telah mencapai satu tingkat kematangan dan universalitas tertentu. Inggris adalah satu-satunya negeri dimana, karena ia mendominasi pasar dunia, setiap revolusi dalam hal ekonomi akan dengan cepat mempengaruhi seluruh dunia. Bila ketuantanahan (landlordism) dan kapitalisme adalah contoh klasik di Inggris, di lain pihak syarat-syarat material untuk kehancuran mereka adalah yang paling matang di sini.”[11]

Dari sudut pandangan ini, masalah kebangsaan Irlandia hanyalah bagian dari perspektif revolusi sosialis sedunia yang lebih luas. Mustahil untuk memahami sikap Marx terhadap Irlandia di luar konteks ini. Alasan Marx mendukung kemerdekaan Irlandia setelah 1860 adalah Marx telah mencapai kesimpulan bahwa kepentingan kaum tuan tanah Inggris, yang punya basis terpenting mereka di Irlandia, paling dapat dipatahkan oleh sebuah gerakan revolusioner yang berdasarkan kaum tani Irlandia dimana tuntutan untuk hak menentukan nasib sendiri terhubungkan dengan penyelesaian masalah agraria secara radikal. Di komunike yang sama, Marx menjelaskan:

“Bila Inggris adalah benteng ketuantanahan (landlordism) dan kapitalisme Eropa, satu-satunya titik dimana kita bisa menghantam Inggris dengan sangat keras adalah Irlandia. Di tempat pertama, Irlandia adalah benteng ketuantanahan (landlordism) Inggris. Bila ia runtuh di Irlandia maka ia juga akan runtuh di Inggris. Di Irlandia ini seratus kali lebih mudah karena perjuangan ekonomi di sana terkonsentrasikan khususnya pada masalah agraria, karena perjuangan [ekonomi] ini pada saat yang sama adalah perjuangan nasional, dan karena rakyat di sana lebih revolusioner dan gusar daripada di Inggris. Feodalisme di Irlandia dipertahankan semata-mata oleh pasukan Inggris. Bilamana persekutuan paksa di antara dua bangsa ini berakhir, sebuah revolusi sosial akan seketika itu juga meledak di Irlandia, walaupun dalam bentuk yang kuno. Ketuantanahan (landlordism) Inggris tidak hanya akan kehilangan sumber kekayaan yang besar, tetapi juga kekuatan moralnya yang terbesar, yakni kekuatan yang mewakili dominasi Inggris atas Irlandia. Di lain pihak, dengan membiarkan kaum tuan tanah Inggris berkuasa di Irlandia, kaum proletariat Inggris membuat kaum tuan tanah yang sama ini kuat tak terkalahkan di Inggris.

“Di tempat kedua, kaum borjuasi Inggris tidak hanya memanfaatkan kemiskinan Irlandia untuk menekan kelas buruh Inggris dengan imigrasi paksa kaum miskin Irlandia ke Inggris, tetapi juga memecah belah kaum proletariat menjadi dua kubu yang bermusuhan. Semangat revolusioner buruh Celtic [Irlandia] tidak sesuai dengan watak buruh Anglo-Saxon [Inggris] yang kukuh tetapi lamban. Sebalikny di semua pusat industri di Inggris ada antagonisme yang dalam antara proletariat Irlandia dan proletariat Inggris. Rata-rata buruh Inggris membenci buruh Irlandia sebagai kompetitor yang menekan upah mereka dan taraf hidup mereka. Dia memiliki perasaan antipati nasional dan religius terhadap buruh Irlandia. Dia memperlakukan buruh Irlandia hampir seperti halnya kaum miskin kulit putih di negara-negara bagian Selatan Amerika Serikat memperlakukan para budak hitam mereka. Antagonisme di antara proletariat Inggris ini secara artifisial dipelihara dan didukung oleh kaum borjuasi. Kaum borjuasi tahu bahwa perpecahan ini adalah rahasianya untuk mempertahankan kekuasaannya.”

Dan Marx menyimpulkan:

“Resolusi Dewan Umum [Internasional Pertama] mengenai amnesti Irlandia hanya akan menjadi introduksi untuk resolusi-resolusi lainnya yang akan mengkonfirmasikan bahwa, terlepas dari keadilan internasional, transformasi persekutuan paksa (atau penjajahan Irlandia) yang berlaku hari ini menjadi konfederasi yang setara dan bebas, bila memungkinkan, atau pemisahan sepenuhnya bila diperlukan, adalah prasyarat untuk emansipasi kelas buruh Inggris.”

Perhatikan bagaimana Marx sangat berhati-hati dalam memilih kata-kata yang digunakannya, dan bagaimana dengan sangat saksama dia memaparkan posisi proletariat mengenai masalah kebangsaan. Pertama, masalah Irlandia tidak bisa dipisahkan dari perspektif revolusi sosialis dunia, dimana ia menjadi bagian integral darinya. Terlebih masalah kebangsaan Irlandia dilihat sebagai titik awal dari revolusi sosialis di Inggris. Dan setelah itu? Marx tidak berasumsi bahwa perjuangan pembebasan nasional di Irlandia harus berakhir dengan pemisahan dari Britania Raya. Dia mengatakan bahwa ada dua kemungkinan: 1) “konfederasi yang setara dan bebas, bila memungkinkan”, yang jelas dia anggap sebagai prospek yang lebih baik, atau 2) “pemisahan sepenuhnya”, yang dia anggap mungkin tetapi bukan hasil yang paling diinginkan. Mana di antara dua kemungkinan ini yang akan menjadi kenyataan akan tergantung terutama pada tindakan dan sikap dari kaum proletariat Inggris dan perspektif kemenangan revolusi sosialis di Inggris.

Marx selalu berangkat dari dari sudut pandang revolusi proletariat dan internasionalisme, dan hanya titik berangkat ini yang menentukan sikapnya mengenai masalah Irlandia dan semua manifestasi masalah kebangsaan lainnya. Bagi Marx dan Engels, masalah kelas buruh selalu merupakan masalah yang sentral. Tidak pernah terpikirkan oleh mereka untuk mereduksi agitasi dan propaganda mereka mengenai masalah Irlandia menjadi slogan sederhana seperti “Tarik mundur pasukan” (“Troops Out”), atau menjadi semata-mata penasihat gratis untuk kaum nasionalis. Sebaliknya mereka meluncurkan perjuangan keras untuk melawan demagogi kaum nasionalis borjuis dan borjuis-kecil yang merusak, dan mereka berjuang demi persatuan revolusioner kelas buruh Irlandia dan Inggris.

Sejarah telah menunjukkan bagaimana analisa Marx dan Engels mengenai kaum nasionalis borjuis dan borjuis-kecil di Irlandia benar adanya. Pada 1922, kaum borjuis nasional Irlandia mengkhianati perjuangan pembebasan dengan menyetujui partisi atau pemecahan Irlandia menjadi Irlandia Utara dan Irlandia Selatan. Sejak itu kaum nasionalis borjuis kecil telah menunjukkan keimpotenan mereka dalam menyelesaikan “masalah perbatasan”. Taktik terorisme individual, yang dikritik begitu tajam oleh Marx dan Engels, telah terbukti kontra-produktif dan impoten. Setelah 30 tahun “perjuangan bersenjata”, yang sesungguhnya adalah terorisme individual, unifikasi Irlandia makin jauh dari gapaian. Satu-satunya cara untuk menuntaskan apa yang tersisa dari masalah kebangsaan Irlandia adalah kebijakan kelas, sosialis, dan internasionalis, yakni kebijakan Marx, Lenin dan James Connolly, pejuang dan martir revolusioner besar Irlandia.

Hanya kelas buruh yang bisa menuntaskan masalah kebangsaan ini, dengan bersatu di bawah panji program kelas untuk meluncurkan perjuangan keras kepala melawan borjuasi di London dan Dublin. Prakondisi untuk keberhasilan perjuangan ini adalah persatuan kelas buruh. Ini tidak akan bisa tercapai di atas garis nasionalis. Nasionalisme borjuis kecil telah melukai berat persatuan buruh di Irlandia Utara. Luka ini dapat, dan harus, disembuhkan. Tetapi ini hanya bisa dilakukan dengan pecah sepenuhnya dari nasionalisme dan mengadopsi kebijakan kelas, dengan membangkitkan kembali semangat Larkin dan Connolly. Masalah kebangsaan Irlandia akan bisa dituntaskan melalui transformasi sosialis, atau ia tidak akan tuntas sama sekali.

Internasionale Kedua

Didirikan pada 1889, Internasional Kedua tidaklah seperti Internasionale Pertama. Ia terdiri dari organisasi-organisasi massa: partai-partai Sosial Demokratik dan serikat-serikat buruh. Kemalangan Internasional Kedua adalah dia dilahirkan di masa kemajuan kapitalisme. Pada periode 1870-1900 output minyak bumi dunia meningkat dua setengah kali lipat. Rel kereta api juga meluas dua setengah kali lipat. Jerman dan Amerika Serikat mulai menantang hegemoni Inggris Raya. Tiap-tiap negeri kapitalis besar berseteru satu sama lain untuk membagi-bagi dunia. Pertumbuhan industri yang pesat juga berarti pertumbuhan kelas buruh dan organisasinya. Selama 3 dekade terakhir abad ke-19, kelas buruh di Amerika Serikat dan Rusia tumbuh lebih dari 3 kali lipat. Di Inggris jumlah anggota serikat buruh tumbuh empat kali lipat dari 1876 hingga 1900. Di Jerman keanggotaan serikat buruh tumbuh dari puluhan ribu menjadi jutaan. Dan bersamaan dengan ini keanggotaan, suara, dan pengaruh partai-partai Sosial Demokratik terus tumbuh.

Tetapi sejak awal, walaupun dalam teori Internasionale Kedua berdiri untuk Marxisme, tetapi Internasionale yang baru ini tidak memiliki kejernihan teoritik seperti Marx dan Engels. Ini jelas terlihat dalam masalah kebangsaan. Internasionale Kedua tidak sepenuhnya memahami masalah kebangsaan, dan masalah ini tidak mendapatkan perhatian yang memadai di kongres-kongresnya. Pada 1896, Kongres di London Internasionale Kedua mensahkan resolusi berikut:

“Kongres ini menyatakan dukungannya untuk otonomi penuh bagi semua nasionalitas dan simpatinya kepada buruh dari setiap bangsa yang saat ini menderita di bawah penindasan despotisme militer, nasional dan lainnya; dan menyerukan kepada buruh dari semua bangsa ini untuk berhimpun, bersama dengan buruh sadar-kelas dari seluruh dunia, untuk mengorganisir penumbangan kapitalisme internasional dan pendirian sosial-demokrasi internasional.”[12]

Akan tetapi posisi Internasional Kedua mengenai masalah koloni ambigu dan tidak jelas. Sayap Kiri Internasionale Kedua cenderung mengambil posisi anti-koloni, tetapi ada sejumlah anggota yang memberikan justifikasi pada kolonialisme dengan alasan bahwa ini merupakan “misi menyebarkan peradaban”. Pada debat mengenai masalah kolonial di Kongres Amsterdam pada 1904, perwakilan dari Belanda van Kol secara terbuka membela kolonialisme. Dia mengajukan sebuah resolusi yang menyatakan:

“Kebutuhan-kebutuhan baru yang akan terasa setelah kemenangan kelas buruh dan emansipasi ekonominya akan membuat kepemilikan koloni menjadi sebuah keharusan, bahkan di bawah sistem pemerintahan sosialis di masa depan nanti ... Apakah kita diperbolehkan mencampakkan nasib dari setengah dunia ini ke tangan orang-orang yang masih belum berkembang, yang membiarkan sumber daya alam yang luar biasa besar tak tersentuh dan tanah yang paling subur tak terbajak?”[13]  

Kongres Amsterdam menyambut dengan sangat antusias Dabadhai Naoroji, pendiri dan presiden Kongres Nasional India. Tetapi dalam resolusinya mengenai India, walaupun menuntut pemerintahan otonomi, menekankan bahwa India harus tetap di bawah kedaulatan Britania. Kongres ini tidak mendukung tetapi juga tidak mengecam pandangan van Kol. Dalam perdebatan mengenai imigrasi, sebuah resolusi yang rasis diajukan oleh perwakilan AS Hillquit dan didukung oleh perwakilan Austria dan Belanda. Namun resolusi ini menuai badai protes sehingga terpaksa ditarik. Kenyataan bahwa resolusi semacam ini bisa diajukan di Kongres Internasionale Kedua adalah tanda bagaimana gagasan borjuis dan nasionalis telah mulai merasuki partai-partai Sosialis.

Revolusi Rusia 1905 memberikan dorongan besar pada revolusi kolonial dan menginspirasi massa rakyat di Persia, Turki, Mesir dan India untuk berjuang demi aspirasi nasional mereka. Ini mempertajam perbedaan di antara anggota Internasional Kedua terkait masalah kolonial dan kebangsaan. Di Kongres Stuttgart pada 1907, dimana Lenin dan Rosa Luxemburg mengajukan amandemen mereka mengenai masalah perang, ada polemik tajam antara sayap Kiri (yang pada kenyataannya Sentris) yang diwakili oleh Lebedour dan sayap Kanan, yang dipimpin oleh Eduard Bernstein, mengenai masalah kolonial. Perwakilan dari Belanda, negeri imperialis borjuis-kecil, sekali lagi maju sebagai pendukung kolonialisme yang paling keras. Sayap Kiri menentangnya, tetapi mereka adalah minoritas. Selama perdebatan ini, Bernstein berkomentar:

“Kita harus meninggalkan mimpi utopis melepaskan koloni-koloni. Konsekuensi final dari cara pandang seperti ini berarti mengembalikan Amerika Serikat ke orang Indian (gaduh). Koloni-koloni sudah ada; kita harus menerimanya. Kaum sosialis harus mengakui bahwa orang-orang beradab harus bertindak seperti pelindung atau wali untuk orang-orang tak beradab.”

Membantah argumen mengenai peran kolonialisme untuk “menyebarkan peradaban”, perwakilan dari Polandia, Karski (Julian Marchlewski), membalas: “David telah menekankan hak satu bangsa untuk menjadi wali bagi bangsa yang lain. Tetapi kami rakyat Polandia tahu apa arti dari perwalian ini, karena tsar Rusia dan pemerintahan Prusia telah menjadi wali kami (“Bagus!”) ... David mengutip Marx untuk mendukung argumennya bahwa setiap bangsa harus terlebih dahulu melalui tahapan kapitalisme, tetapi dia keliru dalam hal ini. Apa yang Marx katakan adalah bahwa negeri yang telah memulai perkembangan kapitalisme harus meneruskan proses ini sampai selesai. Tetapi dia tidak pernah mengatakan bahwa ini adalah prakondisi yang absolut untuk semua bangsa

“Kita kaum Sosialis memahami bahwa ada peradaban lain selain Eropa kapitalis. Kita tidak boleh congkak akan peradaban kita sendiri, dan juga tidak boleh memaksakannya ke orang Asia dengan peradaban kuno mereka. (“Bravo!”) David berpikir bahwa koloni-koloni akan terpuruk kembali ke barbarisme kalau ditinggalkan. Dalam kasus India ini tampaknya tidak mungkin. Justru saya bayangkan kalau India merdeka maka ia akan terus meraup keuntungan dari pengaruh peradaban Eropa dalam perkembangannya di masa depan dan dengan cara itu ia akan tumbuh mencapai potensi penuhnya.”

Pada akhirnya resolusi mengenai India ini tidak diajukan untuk divoting.

Walaupun para pemimpin Internasionale Kedua mencoba menambal keretakan yang ada dengan berbagai usaha diplomasi, hasil akhir dari semua ini adalah bencana pada Agustus 1914 ketika hampir semua partai Internasionale Kedua – kecuali Rusia dan Serbia – mengkhianati prinsip internasionalisme dan mendukung perang imperialis (Perang Dunia Pertama). Absennya kebijakan internasionalis revolusioner yang sesungguhnya akhirnya terpampang jelas pada musim panas 1914 ketika Internasionale Kedua bertekuk lutut pada sauvinisme sosial.

“Otonomi Nasional-Kultural”

Sebuah varian unik dari masalah kebangsaan diajukan oleh kaum Sosial Demokrat Austria sebelum meledaknya Perang Dunia Pertama. Mereka membela apa yang disebut teori otonomi nasional-kultural. Posisi yang sama juga diadopsi oleh kaum Yahudi Bund. Di Konferensi Sosial Demokrat Austria di kota Brno (1899) gagasan otonomi nasional-kultural diajukan oleh kaum Slav Selatanm, tetapi ditolak oleh konferensi. Sebagai gantinya Konferensi mengadopsi slogan otonomi teritorial, yang walaupun tidak memadai tetapi jelas lebih baik. Kemudian hari, di bawah pengaruh teoretikus sentris Otto Bauer dan kawannya Karl Renner (yang menulis dengan nama pena Rudolf Springer), Partai mengubah posisinya dan mengadopsi slogan otonomi nasional-kultural.

Menolak tautan antara bangsa dan teritorial, Bauer mendefinisikan bangsa atau nasion sebagai “sebuah komunitas karakter yang relatif”.[14] Tetapi apa itu karakter nasional? Bauer mendefinisikannya sebagai “jumlah total karakteristik-karakteristik yang membedakan rakyat dari satu kebangsaan dengan rakyat dari kebangsaan lain – yakni karakteristik kompleks dan spiritual yang membedakan satu bangsa dari yang lainnya.”[15] Definisi semacam ini hanyalah tautologi: karakter nasional adalah yang membuat satu nasion berbeda dari yang lain! Dan apa yang membuat satu nasion berbeda dari yang lain? “Karakter seseorang ditentukan oleh nasib mereka ... Sebuah nasion tidak lain adalah sebuah komunitas nasib [yang ditentukan] oleh kondisi-kondisi dimana manusia memproduksi kebutuhan hidupnya dan mendistribusikan hasil kerjanya.”[16]

Sebuah nasion, menurut Bauer, oleh karenanya adalah “sekumpulan orang yang terikat di dalam sebuah komunitas karakter oleh komunitas nasib.” (Ibid., p. 135.) Renner sementara mendefinisikan nasion seperti berikut: “Sebuah nasion adalah sebuah persekutuan dari orang-orang dengan pemikiran dan bahasa yang serupa, nasion adalah sebuah komunitas kultural dari orang-orang modern yang sudah tidak lagi terikat pada tanah atau wilayah.”[17] Pendekatan pada masalah kebangsaan seperti ini tidaklah ilmiah, tetapi subjektif dan “psikologis” – dan bahkan mistis. Ini adalah pendekatan yang oportunis – dan juga gagal – untuk menuntaskan masalah kebangsaan di kerajaan Austro-Hungaria dengan memberikan konsesi pada nasionalisme borjuis. Sebaliknya, Marxisme mendekati masalah kebangsaan dari sudut pandang historis-ekonomik.

Kaum Bolshevik mencari solusi untuk masalah kebangsaan melalui penumbangan rejim tsar secara revolusioner, sementara kaum Sosial Demokrat Austria mendekati masalah yang sama dengan semangat reforma remeh temeh dan gradualisme. Bauer menulis: “Oleh karenanya kita pertama-tama berasumsi bahwa bangsa Austria akan tetap berada dalam persekutuan politik yang sama yang mana di dalamnya mereka eksis bersama pada saat yang sama, dan menyelidiki bagaimana bangsa-bangsa dalam persekutuan ini akan mengatur relasi-relasi di antara mereka sendiri dan dengan negara.”[18]

Setelah tautan antara bangsa dan wilayah diputus, tuntutan yang diajukan adalah mengelompokkan anggota-anggota dari berbagai bangsa yang berbeda yang bermukim di wilayah-wilayah yang berbeda ke dalam sebuah persekutuan inter-kelas nasional. Para anggota dari berbagai kelompok bangsa ini akan mengadakan konferensi bersama dan memvoting untuk menentukan mereka masuk ke dalam bangsa mana. Orang Jerman, Ceko, Hungaria, Polandia, dsb. kemudian akan memvoting untuk Dewan Nasional mereka sendiri, yakni sebuah “parlemen kultural”. Dengan cara demikian kaum Sosial Demokrat Austria mencoba menghindari benturan terbuka dengan negara Hapsburg[19] dan mereduksi masalah kebangsaan menjadi semata masalah kultural-linguistik. Bauer bahkan mengatakan bahwa otonomi lokal untuk bangsa-bangsa akan menjadi batu pijakan ke sosialisme, yang akan “memisah-misahkan umat manusia menjadi komunitas-komunitas yang terbatas secara nasional” dan “merepresentasikan satu lukisan berpetak-petak dari persekutuan nasional rakyat dan korporasi.”

Filsafat ini berseberangan dengan prinsip Marxisme yang menganut sudut pandang kelas dan internasionalis. Gagasan Bauer ini mewakili nasionalisme borjuis kecil yang disamari dengan frasa-frasa “sosialis”. Karena inilah Lenin sangat kritis terhadapnya. Dia terutama menentang gagasan pembangunan sekolah-sekolah yang terpisah untuk bangsa-bangsa yang berbeda. Mengena ini Lenin menulis: “ ‘Otonomi kultural-nasional’ secara tidak langsung merepresentasikan nasionalisme yang paling murni dan oleh karenanya merupakan nasionalisme yang paling berbahaya. Gagasan ini merusak kesadaran kelas buruh dengan slogan kebudayaan nasional dan propaganda pemisahan sekolah berdasarkan kebangsaan, yang teramat berbahaya dan bahkan anti-demokratik. Ringkasnya, program ini jelas berkontradiksi dengan internasionalisme kaum proletariat, dan hanya bersesuaian dengan semangat nasionalisme borjuis kecil.”[20]

Pengaruh teori borjuis-kecil ini begitu berbahaya di dalam bidang pendidikan. Maka dari itu Lenin menentang segala bentuk status privilese untuk bahasa manapun. Dia sangatlah menentang Otto Bauer dan para pendukung gagasan “otonomi kultural-nasional” yang ingin mendirikan sekolah-sekolah terpisah untuk anak-anak dari kebangsaan yang berbeda. “Pelaksanaan secara praktikal rencana otonomi ‘ekstra-teritorial’ (di luar dan terpisah dari wilayah dimana sebuah bangsa tertentu bermukim), atau otonomi ‘kultural-nasional’, hanya akan berarti satu hal: segregasi pendidikan berdasarkan kebangsaan, yakni pengenalan kurikulum yang berdasarkan kebangsaan ke dalam pendidikan. Kita cukup membayangkan substansi riil dari rencana Bund yang  untuk bisa memahami karakternya yang sepenuhnya reaksioner, bahkan dari sudut pandang demokrasi, terlebih dari sudut pandang perjuangan kelas proletariat untuk sosialisme.”[21]

Dari sini kita sudah bisa melihat dengan jelas perbedaan fundamental antara Leninisme dan nasionalisme borjuis kecil. Kaum Marxis akan berjuang melawan segala bentuk penindasan nasional, termasuk penindasan linguistik. Setiap orang harus bebas menggunakan bahasanya masing-masing. Secara umum, tidak ada alasan untuk mempertahankan bahasa “resmi”, atau memberikan hak istimewa untuk satu bahasa tertentu di atas bahasa yang lain. Memisahkan anak-anak berdasarkan kebangsaan, bahasa atau agama adalah sepenuhnya reaksioner dan terbelakang. Segregasi sekolah memainkan peran reaksioner di Afrika Selatan dan Amerika Serikat. Dan pemisahan anak-anak Katolik dan Protestan di Irlandia Utara juga memainkan peran yang sama reaksionernya. Agama tidak memiliki tempat dalam sistem pendidikan dan harus dipisahkan darinya. Bila gereja ingin mengajarkan doktrinnya, mereka harus melakukannya dengan waktu mereka sendiri dan uang mereka sendiri, yang dikumpulkan dari jemaah mereka sendiri, dan bukan dari pemerintah. Dan sekolah harus mengakomodasi pelajar dari kelompok bahasa yang berbeda-beda, dan pendanaan untuk ini harus dicari. Kita tidak boleh menerima pemisahan anak-anak berdasarkan kebangsaan dan bahasa, yang akan menciptakan prasangka dan konflik di kemudian hari.

Kebencian rakyat Flemish terhadap rakyat Prancis di Belgia adalah produk dari bergenerasi diskriminasi terhadap bahasa Flemish dan pemaksaan bahasa Prancis. Akan tetapi ada banyak variasi dalam masalah penindasan bahasa ini. Di Afrika Selatan justru pengajaran bahasa pribumi di sekolah, alih-alih bahasa Inggris, adalah bentuk penindasan nasional. Begitu juga di Rusia, perwakilan dari bangsa-bangsa non-Rusia sendiri ingin mengajar anak-anak mereka bahasa Rusia. Contohnya, di sekolah-sekolah gereja Armenia anak-anak diajar bahasa Rusia, walaupun ini tidak wajib. Yang ditentang oleh kaum Bolshevik adalah diskriminasi terhadap bahasa apapun, asimilasi paksa dan pemaksaan bahasa dan kebudayaan dominan. Tidak ada alasan mengapa satu bahasa harus menjadi bahasa yang dominan. Di Swiss ada tiga bahasa resmi. Hari ini dengan teknologi modern, tidak ada alasan mengapa kita tidak bisa menggunakan bahasa yang kita pilih untuk menerima pendidikan, berkomunikasi di parlemen atau di pengadilan. Tetapi apa yang tidak dapat diterima adalah pengenalan racun nasionalis atau religius ke dalam sekolah.

“Wahai kaum nasionalis-sosialis, kaum Marxis memiliki program pendidikan umum yang menuntut, misalnya, sekolah yang sepenuhnya sekuler. Dari sudut pandang Marxis, keluar dari program umum ini tidak diperbolehkan di negara demokratik manapun (dan masalah memperkenalkan mata pelajaran ‘lokal’, bahasa, dan sebagainya ke dalam program pendidikan umum ini akan ditentukan oleh keputusan dari para penduduk di sana). Akan tetapi dari prinsip bahwa pendidikan ‘harus ditarik keluar dari pengawasan negara’ dan ditransfer ke bangsa-bangsa maka kesimpulannya adalah buruh harus memperbolehkan ‘bangsa-bangsa’ dalam negara demokratik kita untuk menggunakan uang rakyat untuk sekolah-sekolah agama! Tanpa menyadarinya Tn. Liebmann telah secara terang-terangan mengekspos watak reaksioner dari ‘otonomi kultural-nasional’!”[22]  

Mengenai ini, seperti halnya mengenai setiap aspek masalah kebangsaan, kaum Marxis melawan setiap manifestasi penindasan dan diskriminasi tanpa pengecualian, sembari mengambil posisi kelas. Maka dari itu, di Belgia, sementara kaum nasionalis Flemish dan Walloon telah mencoba – sayangnya mereka cukup berhasil – memecah masyarakat Belgia dan gerakan buruh berdasarkan garis kebangsaan dengan menggunakan masalah bahasa, kaum Marxis Belgia mengajukan tuntutan-tuntutan transisional mengenai isu bahasa. Misalnya, kalau ada buruh yang dipaksa untuk belajar bahasa Flemish atau Prancis oleh majikannya, kaum Marxis akan menuntut agar buruh dibayar penuh oleh perusahaan (gaji dan juga biaya sekolah) untuk belajar bahasa tersebut, dan ini dilakukan di bawah kontrol organisasi buruh, dan juga buruh harus mendapatkan gaji yang lebih tinggi untuk keterampilan baru yang dia pelajari.

Dari semua ini jelas kalau Lenin selalu menekankan pentingnya mendekati masalah kebangsaan dari sudut pandang kelas. “Slogan demokrasi buruh,” tulis Lenin, “bukanlah ‘kebudayaan nasional’, tetapi kebudayaan demokrasi internasional dan kebudayaan gerakan kelas buruh dunia.”[23]

Dan lagi:

“Program nasional dari demokrasi buruh adalah: menolak sepenuhnya privilese untuk satu bangsa atau satu bahasa di atas yang lainnya; penuntasan masalah penentuan nasib-sendiri dari bangsa-bangsa, yakni pemisahan mereka dengan cara yang sepenuhnya demokratis dan bebas; meloloskan undang-undang yang mencakup seluruh negeri, yang menyatakan tidak sah semua kebijakan ... yang dengan cara apapun memberikan privilese pada satu bangsa di atas yang lainnya, yang melanggar kesetaraan bangsa-bangsa atau melanggar hak dari bangsa minoritas – dan melalui undang-undang tersebut setiap penduduk punya hak untuk menuntut pencabutan kebijakan yang tidak konstitusional itu dan menindak pihak yang ingin mengimplementasikannya.”[24]

Watak memecah-belah dari gagasan “otonomi kultural-nasional” secara jelas ditunjukkan oleh efek buruknya terhadap persatuan buruh di Austria. Setelah Kongres Wimberg, Partai Sosial Demokratik Austria dipecah menjadi berbagai partai berdasarkan kebangsaan. Alih-alih satu partai buruh yang tersatukan dimana semua bangsa terwakili, enam partai yang terpisah dibentuk – Jerman, Ceko, Polandia, Ruthenian, Italia, dan Yugoslavia. Ini mendorong tersebarnya sentimen sauvinis dan antagonisme nasional dalam gerakan buruh, dengan hasil yang negatif: Partai Ceko tidak ingin bekerja sama sama sekali dengan Partai Jerman, dan seterusnya.

Seperti yang biasanya terjadi, kebijakan reformis yang diharapkan praktikal ternyata menghasilkan kebalikannya. Program otonomi nasional-kultural ditujukan untuk mencegah pecahnya kerajaan Austria-Hungaria, tetapi yang terjadi justru kebalikannya. Penumbangan rejim Hapsburg seharusnya bisa mengarah ke revolusi proletariat, seperti halnya Revolusi Februari di Rusia. Tetapi kegagalan kelas buruh untuk merebut kekuasaan segera menyebabkan disintegrasi kerajaan Austria-Hungaria di atas garis-garis nasional. Sementara kebijakan hak bangsa-bangsa untuk menentukan nasib sendiri yang diajukan oleh Lenin berhasil menyatukan kaum buruh dan tani dari kebanyakan bangsa-bangsa yang tertindas, dan dengan demikian menyiapkan syarat-syarat untuk terbentuknya federasi Soviet. Kebijakan inilah yang menjadi posisi Bolshevisme, bukan separatisme. Ini secara brilian terbukti setelah 1917.

DAFTAR ISI

Bag 1: Masalah Kebangsaan Dalam Sejarah)

Bag 2: Marx dan Engels dan Masalah Kebangsaan)

Bag 3: Lenin dan Masalah Kebangsaan)

Bag 4: Masalah Kebangsaan Setelah Revolusi Oktober)

Bag 5: Negara-Bangsa Hari Ini

Diterjemahkan oleh Ted Sprague dari Marxism and the National Question


[1] Marx and Engels, Selected Correspondence, Letter of June 7th, 1866

[2] Max Stirner (1806-1856) adalah seorang filsuf Jerman yang sering dianggap sebagai perintis pemikiran Nihilisme, Eksistensialisme, teori psikoanalisis, post-modernisme dan anarkisme, terutama anarkisme individualis. Karya utamanya adalah The Ego and Its Own.

[3] Marx and Engels, Collected Works, vol. 27, hal. 18.

[4] Marx and Engels, Collected Works, vol. 27, hal. 150

[5] The Right of Nations to Self-determination, February-May, 1914

[6] MECW, vol. 27, p. 45.

[7] Engels, Feargus O'Connor and the Irish People, 9 January 1848. Penekanan kami

[8] Kaum Fenian adalah kaum nasionalis Irlandia dari organisasi Fenian Brotherhood dan Irish Republican Brotherhood pada abad ke-19.

[9] IRA atau Irish Republican Army (Pasukan Republiken Irlandia) adalah kelompok militer di Irlandia yang berjuang untuk membebaskan Irlandia Utara dari Inggris Raya dan menyatukan Irlandia. Mereka menggunakan taktik-taktik gerilya urban dan perjuangan bersenjata (terorisme individual).

[10] MESC, Engels to Marx, 9 December 1869.

[11] See The Minutes of the General Council of the First International, 1868-70

[12] Quoted in E.H. Carr, The Bolshevik Revolution, vol. 1, p. 423.

[13] Lenin's Struggle for a Revolutionary Party, p. 5.

[14] Otto Bauer, Die Nationalfrage and die Sozialdemokratie, Vienna 1924, p. 2.

[15] Ibid., p. 6.

[16] Ibid., p. 24.

[17] R. Springer, Das Nationale Problem, Leipzig-Vienna, 1902, p. 35.

[18] Quoted in Stalin, The National Question and Marxism, p. 23.

[19] Monarki Hapsburg menguasai wilayah luas yang mencakup wilayah dari negeri-negeri yang hari ini dikenal sebagai Austria, Kroasia, Republik Ceko, Hungaria, Italia, Montenegro, Polandia, Rumania, Serbia, Svolakia, Slovenia, dan Ukraina. Monarki ini berkuasa dari 1526-1804, dan lalu bertransformasi menjadi Kerajaan Austria (1804-1867) dan Kerajaan Austria-Hungaria (1867-1918).  Negara Hapsburg atau Kerajaan Austria-Hungaria ambruk setelah kalah Perang Dunia I pada 1918 dan harus menyerahkan lebih dari separuh wilayahnya ke Pihak Sekutu sebagai pemenang.

[20] LCW, The National Programme of the RSDLP, 15 December 1913, vol. 19.

[21] LCW, Critical Remarks on the National Question, October-December, 1913, vol. 20.

[22] LCW, Critical Remarks on the National Question, October-December 1913, vol. 20.

[23] LCW, Critical Remarks on the National Question, October-December 1913, vol. 20.

[24] Ibid.